Putusan PT DENPASAR
290/PDT/2024/PT DPS

M E N G A D I L I

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT;

2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 129/PDT.G/2024/PN DPS, TANGGAL 13 NOVEMBER 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- MENGABULKAN EKSEPSI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, BAHWA GUGATAN TERBANDINGSEMULA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI KABUR (OBSCUUR LIBEL);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- MENYATAKAN GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);

B. DALAM REKONVENSI:

- MENYATAKAN GUGATAN REKONVENSI PEMBANDING SEMUA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- MENGHUKUM TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa gugatan Terbandingsemula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur (Obscuur Libel);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard);

B. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding semua Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);