Putusan PN BAUBAU
18/Pdt.G/2024/PN Bau

Putusan PN BAUBAU Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bau
Tanggal 30 Desember 2024 —Penggugat:
AKHMATUL FERLIN Bin LA ATU
Tergugat:
1.Pemerintah kabuapten Buton
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten B
3.Pemerintah Kota Baubau
4.4. Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau
5.IPTU SAMSUDDIN
6.HENI HERAWATI

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak keturunan almarhum La Atu;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dahulu Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 519 M² (lima ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara sekarang dengan Jalan Setapak;
• Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anwardin;
• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M Toha Harun;
• Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Adalah sah milik Penggugat;

1. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1991 atas nama dahulu Pemerintah Kabupaten Buton dan sekarang Pemerintah Kota Baubau;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai menerbitkan surat-surat serta mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;