Putusan PT BANDUNG
799/PDT/2024/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 799/PDT/2024/PT BDG
Tanggal 9 Januari 2025 —Pembanding/Tergugat : Suryati Zulkarnaen Diwakili Oleh : Jihan Sandala, S.H., LL.M
Terbanding/Penggugat : Drs. Totok Sapto Gondo

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 127/PDT.G/2024/PN CBI, TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI PENAMBAHAN KATA MEMERINTAHKAN PADA PETITUM KE 3 SEHINGGA SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT;

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SEBAGIAN ;
2. MENYATAKAN PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK SAH BIDANG TANAH DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 2436 DAN AKTA JUAL BELI NOMOR 422/2002 TANGGAL 7 NOPEMBER 2002;
3. MEMERINTAHKAN TERGUGAT AGAR MEMBONGKAR PAGAR TEMBOK PERMANEN YANG TELAH DIBANGUN DI ATAS TANAH PENGGUGAT DAN MENGEMBALIKAN TANAH TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT DENGAN KONDISI SEMULA;
4. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA.
5. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penambahan kata memerintahkan pada petitum ke 3 sehingga selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 dan Akta Jual Beli Nomor 422/2002 tanggal 7 Nopember 2002;
3. Memerintahkan Tergugat agar membongkar pagar tembok permanen yang telah dibangun di atas tanah Penggugat dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan kondisi semula;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);