Putusan PN JAKARTA PUSAT
16/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Januari 2025 —Pemohon:
DWI KUSTANTO
Termohon:
1.Direktur Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan cq. Kepala Seksi Wilayah I Palangka Raya,

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon II yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap.12/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/11/2024 tanggal 04 November 2024 adalah tidak sah, cacat formil dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Termohon II yang melakukan Penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.12/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/11/2024 tanggal 04 November 2024 adalah tidak sah, cacat formil dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan penangkapan terhadap Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan Termohon II yang melakukan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han.12/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/11/2024 tanggal 4 November 2024 adalah tidak sah, cacat formil dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan penahanan terhadap Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.12/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 adalah tidak sah, cacat formil dan tidak berdasarkan atas hukum dan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon dengan mengeluarkan surat penghentian Penyidikan;
7. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat (Rutan Salemba) setelah putusan ini dibacakan;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);