Putusan PN MATARAM
28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025;

2. Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 807 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggotan badan Permusyawaratan Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Badan Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Masa keanggotaan 2019-2025;

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP:52.04.200.010.027-0044.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor Seri 411311;

4. Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 928 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Labuhan Jamu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2016-2022;

5. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Labuhan Jambu Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

6. Fotocopy Peraturan Desa Labuhan Jambu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

7. Fotocopy keputusan Kepala Desa Labuhan Jambu Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorium Tim Panitia Pengadaan Tanah Aset Desa Tahun Anggaran 2019;

8. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 01 Oktober 2019;

9. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Rencana Pengadaan atau Pembelian tanah Aset Desa Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan jambu Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 September 2019;

10. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara BaTerdakwa dan Pemerintah Desa Labuhan Jambu tentang harga Jual Tanah tanggal 01 Oktober 2019;

11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tanah Dari Pemerintah Desa Labuhan Jambu dengan Nominal Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2019;

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 411311;

13. 1 Bundle Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0033/SPP/25.2004/2019 sejumlah Rp170.965.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 01 November 2019;

14. Fotocopy Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labuhan Jambu Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp170.965.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 01 November 2019;

15. Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00257/KWT/25.2004/2019 sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 29 Oktober 2019;

16. Fotocopy Nota Faktur Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran dan Pemerintahan sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2019;

17. Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00258/KWT/25.2004/2019 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) Tanggal 28 Oktober 2019;

18. Fotocopy Nota Faktur Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran dan Pemerintahan sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) Tanggal 28 Oktober 2019;

19. Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00259/KWT/25.2004/2019 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2019;

20. Fotocopy Daftar Tanda Terima Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2019.

21. Asli Sertipikat Hak Milik No.13 Surat Ukur No.3171 Tahun 1982 Atas Nama PAIRAI PT;

22. Asli Sertipikat Credietverband Nomor 2983 Atas Nama PAIRAI PT;

Barang Bukti Nomor 21 dan Nomor 22 Dikembalikan kepasa saksi NURMA MAHMUD atau saksi NURWAHIDA;

23. Asli Surat Kuasa tanggal 6 April 1994 dari PAIRAI PT kepada MAHMUD HASYIM;

24. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/225/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 Atas Nama PAIRAI PT;

25. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Juni 2013 Nomor: 472.1/227/VI/2013 dari H. ABD FATAH kepada PAIRAI PT;

26. Asli Surat Keterangan Hibah tanggal 23 Agustus 2019 dari H. ABD FATAH;

27. Fotocopy yang Berlegalisir Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 30 September 2015;

28. Fotocopy yang Berlegalisir Berita Acara Pembayaran ganti rugi tanah untuk pelaksanaan pembangunan SUTT 150kV Empang-Dompu Nomo: BA/KON.00/TPTPLN-IV/2015;

29. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0261111;

30. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0024923;

31. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0071806;

32. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0253628;

33. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 652;

34. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP:52.04.200.010.027-0044.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 026110;

35. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP:52.04.200.010.027-0044.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0024924;

36. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP:52.04.200.010.027-0044.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0071807;

37. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP:52.04.200.010.027-0044.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 0253629;

38. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP:52.04.200.010.027-0044.0 An.H. MAHMUD HASYIM Nomor seri 653;

39. Asli Kutipan Akta Kematian Atas Nama H. ABDUL FATAH Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-28022020-0022;

40. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2022 Nama Wajib Pajak H.MAHMUD HASYIM NOP:52.04.200.010.027-0044.0 Rp146.650.- (seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

41. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2022 Nama Wajib Pajak H. MAHMUD HASYIM NOP:52.04.200.010.027-0043.0 Rp128.800.- (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

42. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP:52.04.200.010.027-0043.0 An.H MAHMUD HASYIM Nomor akun 411311;

43. Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kematian Atas Nama H.ABD FATAH Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-28022020-0022.

44. Asli Buku Tanah Kantor Desa Labuhan Jambu Tahun 2019;

45. Asli Buku Tanah Kantor Kepala Desa Lab. Jambu Tashun 2020;

46. Asli Buku Tanah Kantor Kepala Desa Lab. Jambu Tahun 2021;

47. 1 Bundle Asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (Pajak Bumi Bangunan) Buku 1, 2 Tahun 2021 Tanggal Terbit 17 Pebruari 2021 Provinsi : 52 NTB Kabupaten 04 Sumbawa Kecamatan 200 Tarano Kelurahan/Desa 010 Labuhan Jambu dari halaman 1-117.

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 20 dan barang bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 47; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);