Putusan PN SUMENEP
26/Pdt.G/2024/PN Smp

Putusan PN SUMENEP Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp
Tanggal 19 Nopember 2024 —Penggugat melawan Tergugat

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR/149 Rbg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang. Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja ?Pantekosta Di Indonesia? Sumenep dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PK/2009 tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja ?Pantekosta Di Indonesia? Sumenep dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PK/2009 tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Sumenep untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, untuk mengajukan permohonan Kutipan Akta Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);