Putusan PN JAKARTA SELATAN
526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2024 —Penuntut Umum:
INDAH PUSPITARANI, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. PRABOWO SURJONO, S.H., M.H.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian? yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) Tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2508 K/PDT/1997, tanggal 19 Maret 1999;
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa tanggal 12 Juni 2001;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, tanggal 15 November 2013;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta penyesuaian pelepasan hak atas tanah No. 01 tanggal 21 September 2018;
13. 1 (satu) fotokopi surat permohonan pembatalan persetujuan dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT. Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.
14. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 April 2018;
15. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Biro Hukum, tanggal 20 April 2018;
16. 1 (satu) berkas arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M?2; karena telah melanggar hukum.
17. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Dinas PM PTSP, tanggal 17 April 2018;
18. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Bidang Pengaduan Dan Komunikasi Masyarakat, tanggal 19 April 2018;
19. 1 (satu) berkas fotokopi arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M?2; karena telah melanggar hukum.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor: 043/5.7/31-1.711.53/2017, tanggal 14 Juli 2017;
21. 1 (satu) eksemplar Pointers Rapat Tgl 30 Oktober 2018;
22. 1 (satu) bundel fotokopi tanda terima Surat perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M?2; karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTL/095/IV/2022/Bareskrim, tanggal 7 April 2022.
24. 2 (dua) bundel fotokopi Surat Himpunan Yurispudensi Hukum Perdata Indonesia yang dihimpun oleh Rasjim Wiraatmaja, S.H.
25. 1 (Satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 8 Juni 2001.
26. 1 (satu) bundel fotokopi surat bantahan Wahyu Afandi, S.H. tanggal 22 Maret 2002.
27. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 18 Juli 2002.
28. 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
29. 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 251/-1.711.53, tanggal 20 Maret 2015.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;