Putusan PT KEPULAUAN RIAU
3/PDT/2025/PT TPG

Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 3/PDT/2025/PT TPG
Tanggal 20 Februari 2025 —Pembanding/Penggugat : Jonny Diwakili Oleh : Yustitia Pudji Asia Putra, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT Ciptatama Griya Prima

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONPENSI TERSEBUT;

• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 163/PDT.G/2024/PN BTM TANGGAL 26 NOVEMBER 2024, YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MENGHUKUM TERGUGAT KONVENSI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT KONVENSI SEBAGAI UANG MUKA SEBESAR RP287.616.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH), SETELAH DIKURANGI BIAYA PEMBATALAN SEBESAR 7,5 PERSENDARI HARGA JUAL TANAH DAN BANGUNAN (7,5% X RP640.000.000,00 = RP48.000.000,00), YAITU RP287.616.000,00 ?? RP48.000.000,00 = RP.239.616.000,00 (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH);
3. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM REKONVENSI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PT. CIPTATAMA GRIYA PRIMA (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) DENGAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PRESTASI ATAS KEWAJIBAN SESUAI KESEPAKATAN;
3. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM SURAT PEMBATALAN PEMESANAN NOMOR 052/CGP-SP/II/2020 TANGGAL 10 FEBRUARI 2020;
4. MENETAPKAN PERJANIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) NOMOR 0108/CGP.PPJB/II/2015 TERTANGGAL 10 FEBRUARI 2015, ATAS PEMESANAN UNIT ??TOWN HOUSE? YANG TERLETAK DI CIPTA LAND BLOK KAMBOJA NOMOR 16, TIBAN, KOTA BATAM YANG TELAH DIPESAN OLEH PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DINYATAKAN BATAL;
5. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• MENGHUKUM TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 November 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi sebagai uang muka sebesar Rp287.616.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), setelah dikurangi biaya pembatalan sebesar 7,5 persendari harga jual tanah dan bangunan (7,5% X Rp640.000.000,00 = Rp48.000.000,00), yaitu Rp287.616.000,00 ??? Rp48.000.000,00 = Rp.239.616.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada PT. CIPTATAMA GRIYA PRIMA (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas Kewajiban sesuai kesepakatan;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Pembatalan Pemesanan Nomor 052/CGP-SP/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020;
4. Menetapkan Perjanian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 0108/CGP.PPJB/II/2015 tertanggal 10 Februari 2015, atas pemesanan Unit ???Town House??? yang terletak di Cipta Land Blok Kamboja Nomor 16, Tiban, Kota Batam yang telah dipesan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan batal;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);