Putusan PTTUN JAKARTA
508/B/2024/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2025 —Pembanding/Penggugat : DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D Diwakili Oleh : Makrifat Putra Koto, S.H.
Terbanding/Tergugat : Presiden Republik Indonesia

MENGADILI

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING;

2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 222/G/2024/PTUN.JKT, TANGGAL 14 NOVEMBER 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN;

• MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN YANG DIAJUKAN PEMBANDING UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/P TAHUN 2024 TANGGAL 20 MARET 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS NAMA DR. IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC., PH.D SAMPAI ADANYA KEPUTUSAN HUKUM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) DALAM PERKARA A QUO;

DALAM EKSEPSI:

• MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT/TERBANDING TIDAK DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN BATAL SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/P TAHUN 2024 TANGGAL 20 MARET 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS NAMA DR. IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC., PH.D;
3. MEWAJIBKAN TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/P TAHUN 2024 TANGGAL 20 MARET 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS NAMA DR. IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC., PH.D;
4. MEWAJIBKAN KEPADA TERBANDING UNTUK MENGEMBALIKAN HAK, HARKAT DAN MARTABAT PEMBANDING SEMULA SEBELUM TERBITNYA OBJEK SENGKETA DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
5. MENGHUKUM TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan;

• Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Pembanding untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan Atas Nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D sampai adanya keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam Perkara a quo;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D;
4. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Pembanding semula sebelum terbitnya Objek Sengketa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);