Putusan PN TANJUNG KARANG
1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk
Tanggal 25 Februari 2025 —Penuntut Umum:
EKA AFTARINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
ADIES FITRI NUR AROFAH Binti AGUS

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Adies Fitri Nur Arofah binti Agus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana ?Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian dan memproduksi, membuat, menyebarluaskan, memperjualbelikan pornografi yang secara eksplisit memuat tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin? sebagaimana dakwaan komulative Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adies Fitri Nur Arofah binti Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit telepon seluler merk IPHONE XR berwarna hitam dengan IMEI 356827113279554, IMEI 356827113931899 yang terpasang simcard dengan nomor 0831-5031-0174 beserta akun WhatsApp dengan nomor 0895-6394-48172
• 1 (satu) unit telepon seluler merk POCO M3 berwarna biru dengan IMEI1 869889058231743, IMEI2 869889058231750 yang terpasang simcard dengan nomor 0838-8878-7090 dan 0831-5031-10174 dengan akun WhatsApp 0831-5031-10174

Dirampas untuk Negara;

• 2 (dua) Akun Instagram dengan nama pengguna @adsftr15 dan @adssecc2
• 2 (dua) Akun Akun Google mail arofahadies@gmail.com dan adsftr1512@gmail.com
• 1 (satu) Akun Facebook dengan nama pengguna Adies Arofah

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);