Putusan PN KARAWANG
94/Pdt.G/2024/PN Kwg

Putusan PN KARAWANG Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Kwg
Tanggal 26 Februari 2025 —Penggugat:
dr. Marni Holilah
Tergugat:
dr. Hasan Basri
Turut Tergugat:
1.KHT. Adung Abdul Qohar
2.Fie Fie Pieter
3.PT Bank Negara Indonesia, Tbk KCP Surotokunto
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

• Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 166/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat Fiefie Pieter, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Karawang (Turut Tergugat II Konvensi);
4. Menyatakan batal demi hukum pembebanan hak tanggungan yang tertuang dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan No: 382/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat II Konvensi (ic. FieFie Pieter, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 00293/Lemahabang seluas 506 m?2; (lima ratus enam meter persegi) atas nama Hasan Basri;
6. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan pihak Tergugat Konvensi dan pihak-pihak lainnya untuk tidak memasuki tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Buah Haseum Nomor 148 Kelurahan Karyamukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang sesuai dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 00293/Lemahabang tanpa persetujuan Penggugat sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

• Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);