Putusan PN JAYAPURA
31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

Putusan PN JAYAPURA Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 13 Desember 2021 —Penggugat:
PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat:
Yohanes Beay

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor. 00041/ Mine Surface Operation/FI/TPRA/02/2004-AA018573 tertanggal 4 Februari 2004 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 (?PKB dan PHI PTFI 2015-2017?), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI periode 2020-2022 (PKB dan PHI PTFI 2020-2022), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai Dana Pensiun Tergugat sejumlah Rp129.744.551,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan Dana Pensiun Tergugat, yaitu sejumlah Rp13.286.182,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
8. Menghukum Penggugat membayar upah proses berupa upah pokok yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni sejumlah 6 x Rp11.649.200,00 = Rp69,895,200,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);