Putusan PN SALATIGA
3/Pdt.G.S/2025/PN Slt

Putusan PN SALATIGA Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt
Tanggal 28 Februari 2025 —Penggugat:
PT.BPR Arthayasa Ageng
Tergugat:
1.NURYANI
2.SUGIYANTO

(1.1)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini?;

(1.2)Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?;

(1.3)Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat dalampetitum-nya yaitu angka 4 (empat) pada pokoknya memohon sebagai berikut ?Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 3998 atas nama NURYANI dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil pcnjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat?;

(1.4)Menimbang, bahwa padapetitumangka 4 (empat) tersebut Penggugat mengaitkan gugatannya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan setelah Hakim memeriksa gugatan dalam perkaraa quo,KPKNL bukan merupakan pihak dalam perkaraa quo, serta tidak memiliki kepentingan yang sama dengan para pihak dalam perkaraa quo, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(1.5)Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?, dan di dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat?;

(1.6)Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahuiTergugat I dan Tergugat II keduanya beralamatKrasak Jalan Agropratiwi RT 01/RW 06 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sedangkan Penggugatdalammengajukan gugatanperkaraa quomenunjuk wakil yang merupakan Wakil Pimpinan PT. BPR Arthayasa Ageng Cabang Salatiga,namunmemilih domisili hukumdi PT. BPR Arthayasa Ageng yang beralamat di Dukuh Kebonan RT 07/RW 01 Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang mana Kabupaten Boyolali tidak termasuk dalam daerah hukum Kota Salatiga, sehingga dapat diketahui Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidakberdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

(1.7)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat bahwa karena pihak KPKNL dikaitkan dalam perkaraa quo,dan pihak KPKNL tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Para Pihak dalam perkaraa quo, serta Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang berbeda, maka menjadikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(1.8)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatana quotidak termasuk dalam gugatan sederhana;

(1.9)Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memerintahkan untuk mencoret perkaraa quodari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

(1.10)Menimbang, bahwa oleh karena perkaraa quotelah dicoret dalam register perkara, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sisa panjar biaya perkaraa quodikembalikan kepada Penggugat;

(1.11)Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

1. M E N E T A P K A N
2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt dalam register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkaraa quokepada Penggugat;