Putusan PT JAKARTA
15/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI
Tanggal 13 Maret 2025 —Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : WAZIR IMAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tamron alias Aon

M E N G A D I L I:
- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM;
- MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2024/PN.JKT.PST TANGGAL 27 DESEMBER 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
1. MENYATAKAN TERDAKWA TAMRON ALIAS AON TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KESATU PRIMAIR DAN DAKWAAN KEDUA PRIMAIR ;
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP1.000.000.000,00 (SATU MILIAR) DENGAN KETENTUAN, APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, AKAN DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
3. MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP3.538.932.640.663,67 (TIGA TRILLIUN LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA KOMA ENAM PULUH TUJUH RUPIAH) DAN TERHADAP BARANG BUKTI YANG TELAH DILAKUKAN PENYITAAN SECARA SAH, DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA DAN APABILA TERDAPAT KELEBIHAN DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DAN APABILA TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI, APABILA TERDAKWA TIDAK DAPAT MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT SELAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH PUTUSAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DAN DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN;
4. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
5. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
6. MENYATAKAN BARANG BUKTI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM AMAR PUTUSAN PERKARA INI;
7. MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Tamron alias Aon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3.538.932.640.663,67 (tiga trilliun lima ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah) dan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa dan apabila terdapat kelebihan dikembalikan kepada Terdakwa dan apabila terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti, apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);