Putusan PN SEMARAPURA
3/Pdt.G.S/2025/PN Srp

Putusan PN SEMARAPURA Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Srp
Tanggal 17 Maret 2025 —Penggugat:
I DEWA GDE AGUNG HARTADI PUTRA
Tergugat:
I WAYAN TRISNA EDY

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 17 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Register Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kesepakatan perjanjian peminjaman uang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sujumlah total Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2024 yang di transfer melalui bank BCA (Bank Central Asia) dengan kesepakatan dikenakan bunga 5% dengan janji peminjaman hanya 10 hari dengan jaminan sertifikat tanah;
2. Bahwa beberapa hari kemudian jaminan di tukar oleh TERGUGAT dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Tipe Honda;
3. Bahwa pada tanggal 04 februari 2025 Transaksi cicilan tahap I dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 14 februari 2025 Transaksi cicilan tahap II dilakukan oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sisa hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 3.000.000 + bunga 5% = 750.000 total hutang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT adalah Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT telah memberikan surat SOMASI I kepada TERGUGAT dan surat SOMASI I telah diterima dan menunggu waktu dua hari untuk di transfer ke PENGGUGAT setelah menunggu dua hari kesepakatan ucapan TERGUGAT ternyata TERGUGAT mengundurkan waktu lagi dikarenakan keadaan sakit;
7. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT Kembali memberikan surat SOMASI II kepada TERGUGAT dan surat SOMASI II telah diterima tetapi tidak ada jawaban terhadap TERGUGAT tentang pelunasan hutang piutang antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan tidak ada itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk membayar hutang piutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa karena mengalami kerugian maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan di pengadilan Negeri Semarapura untuk mengadili TERGUGAT;
9. Bahwa akibat kerugian dari finansial (keuangan) maka demi keadilan PENGGUGAT mengajukan gugatan kehadapan Pengadilan Negeri Semarapura.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya

Mengembalikan sepenuhnya hutang TERGUGAT yang telah di pinjam sesuai kesepakatan perjanjian

1. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada TERGUGAT.

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex equeo et bono)

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur bahwa:

(3) ?Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna.?

(3a) ?Dalarn hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralarnat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.?

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Penggugat menunjuk seorang kuasa yang beralamat di Jalan Perum Dalung Permai Blok GG No 45 Dalung, Kuta Utara, Provinsi Bali, dalam arti, kuasa yang ditunjuk/diberikan kuasa oleh Penggugat tersebut beralamat di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Penggugat maupun Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta tata tertib hukum acara perdata, dapat Hakim simpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam perkara gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Srp dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;