Putusan PN JAYAPURA
22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap

Putusan PN JAYAPURA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 23 Oktober 2017 —Penuntut Umum:
MEILANY, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HADI KUSWANTO

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia);

2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HADI KUSWANTO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ? sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun 6 ( enam ) Bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3( tiga ) Bulan ;

4.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.137.741.128,00 ( Dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4( empat ) Tahun ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1458/SP2D-LS/2015, tanggal 18 Agustus 2015;
Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1.20.03/DPA-SKPD/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 149/SPP-LS/1.20.03/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 149/SPP-LS/1.20.03/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 149/SPP-LS/1.20.03/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
Asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2015, tanggal 12 Agustus 2015;
Asli Kwitansi Nomor : 2.A/KWT/PT/BBP-SMI/2015, tanggal 15 Juli 2015;
Asli Faktur Tagihan Nomor : 2.B/FT/PT/BBP-SMI/2015, tanggal 14 Juli 2015;
Asli Faktur Pajak Standart, tanggal 14 Juli 2015;
Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 430/03/SET/2015, tanggal 12 Mei 2015;
Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3350/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015;
Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1.20.03/DPA-SKPD/2015, tanggal 14 Desember 2015;
Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 334/SPP-LS/1.20.03/2015, tanggal 14 Desember 2015;
Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 334/SPP-LS/1.20.03/2015, tanggal 14 Desember 2015;
Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 334/SPP-LS/1.20.03/2015, tanggal 14 Desember 2015;
Asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2015, tanggal 14 Desember 2015;
Asli Permohonan Pembayaran Lunas 100% Nomor : 01/CV.FC/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015;
1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 056.430/31/SET/2015, tanggal 08 April 2015;
Rekening Koran Bank Papua dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi kepada PT. Bagja Bangun Persada Nomor Rekening : 1060110004138 Tanggal 29 Maret 2016;
Asli Slip Setoran Bank Papua An. Hadi Kuswanto Tanggal 24 Agustus 2015 senilai Rp. 2.262.300.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
Asli Surat Perjanjian antara Yuyun Baliana, ST Direktur PT. Bagja Bangun Persada dengan M. Hadi Kuswanto tanggal 12 Mei 2015 perihal Peminjaman Bendera (perusahaan) dalam pekerjaan Pembangunan Patung Usker Avatan Tahun Anggaran 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD HADI KUSWANTO.

Sedangkan barang bukti berupa:

1(satu) pasang Kaki Patung;

di kembalikan kepada pemda kab.sarmi.

Uang sejumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Di rampas untuk Kas Daerah Kabupaten Sarmi.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah ;