Putusan PN PARE PARE
231/Pid.B/2024/PN Pre

Putusan PN PARE PARE Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre
Tanggal 7 Maret 2025 —Penuntut Umum:
Andy Malo Manurung, S.H. M.H.
Terdakwa:
NAWIR ALIAS PAK NAWIR BIN HAJI WETTOENG

1. Menyatakan Terdakwa Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pemalsuan surat? sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditangguhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) foto kopi dokumen berupa Surat Akta Jual Beli Nomor: 019/PPATS/Bck-brt/I/2017, tanggal 25 Januari 2017;
• 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 03062, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 14 Desember 2017;
• 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02053, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
• 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02054, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 445 (empat ratus empat puluh lima) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
• 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02055, Kelurahan Lumpue dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;

dikembalikan kepada Terdakwa Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);