Putusan PT BANDA ACEH
28/PDT/2025/PT BNA

Putusan PT BANDA ACEH Nomor 28/PDT/2025/PT BNA
Tanggal 14 Mei 2025 —Pembanding/Tergugat : Dinas Kelautan Perikanan Aceh
Terbanding/Penggugat : Norfian Nunda
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional

MEMPERHATIKAN, PASAL 163 HIR/283 RBG, PASAL 284 RBG, PASAL 1866 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

MENGADILI:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TANGGAL 24 FEBRUARI 2025, NOMOR 45/PDT.G/2024/PN BNA, YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA

• MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);
• MENGHUKUM TERBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Februari 2025, Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bna, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard);
• Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);