Putusan PT MEDAN
195/PDT/2025/PT MDN

Putusan PT MEDAN Nomor 195/PDT/2025/PT MDN
Tanggal 22 Mei 2025 —Pembanding/Penggugat : RIMBU SUMITRO SIANIPAR Diwakili Oleh : JOSUA HARAHAP, SH.
Terbanding/Tergugat : PINTAULI SIBUEA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA

MENIMBANG BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA TERSEBUT BESERTA SURAT-SURAT YANG TERLAMPIR, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 97/PDT.G/2024/PN.BLG TANGGAL 25 FEBRUARI 2025 MEMORI BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI,SERTA KONTRA MEMORI BANDING DARI TERBANDING SEMULA TERGUGAT, PENGADILAN TINGGI MEMBERIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

MENIMBANG, BAHWA SEBELUM MEMPERTIMBANGKAN POKOK PERKARA TERLEBIH DAHULU PENGADILAN TINGKAT BANDING AKAN MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI PEMBANDING SEMULATERGUGAT TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI TELAH DALUARSA DAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING, OLEH MANA EKSEPSI TERSEBUT TELAH DIPUTUS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DENGAN MENYATAKAN EKSEPSI SUDAH MASUK POKOK PERKARA TIDAK DAPAT DITERIMA, MENURUT PENGADILAN TINGKAT BANDING PERTIMBANGAN EKSEPSI DIMAKSUD TELAH SESUAI DAN BENAR MENURUT HUKUM, OLEH MANA MATERI GUGATAN TIDAK DALUARSA ( MASIH DAPAT DILAKUKAN GUGATAN OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGN DAN DALAM PERKARA AQUO PENGGUGAT KONVENSI TERNYATA MASIH TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA TERGUGAT SEHINGGA MEMPUNYAI LEGAL STANDING;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGKAT BANDING MENILAI DISAMPING SECARA JELAS MENCANTUMKAN GUGATANNYA SEBAGAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIDALAM POSITA MAUPUN PETITUMNYA PENGGUGAT TELAH MENGURAIKAN SECARA JELAS APA APA YANG MENJADI TUNTUTANYA TERHADAP ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENYANGKUT POKOK PERKARA DAN AKAN DIPERTIMBANGKAN SELANJUTNYA DIBAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS MAKA PENGADILAN TINGKAT BANDING BERKESIMPULAN DENGAN DEMIKIAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TENTANG EKSEPSI DAPAT DIBENARKAN DAN DIAMBIL ALIH SEBAGAI PERTIMBANGAN DITINGKAT BANDING;

DALAM POKOK PERKARA;

MENIMBANG, BAHWA MAKSUD DAN TUJUAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ADALAH SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA TERTANGGAL 10 SEPTEMBER 2024;

MENIMBANG, BAHWA DARI JAWAB JINAWAB ANTARA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT MAKA YANG PERTMA PERLU DIPERTIMBANGKAN ADALAH PENGGUGAT YANG MENYATAKAN MEMILIKI DAN BERHAK ATAS TANAH OBJEK PERKARA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN TERTANGGAL 12 MEI 1974 ;

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG KEPEMILIKAN ATAS SEBIDANG TANAH SAWAH SELUAS KURANG LEBIH 35 M X 36 M = 1.260 M2 ( SERIBU DUA RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TERLETAK DIPINGGIRAN KAMPUNG HUTA SIOPAT,DESA SIANIPAR SIHAIL HAIL, KEAMATAN BALIGE, YANG DIKLAIM OLEH PENGGUGAT ADALAH MILIK NYA BERDASARKAN ADANYA PENYERAHAN TANAH TERSEBUT SECARA ADAT BATAK ( MANGGABEHON TANAH ), SEDANGKAN DIPIHAK LAIN TERGUGAT I MENGKAIM SEBAGAI PEMILIK DENGAN ADANYA SERTIFIKAT ATAS TANAH SENGKETA, YANG MENGAKU BERASAL DARI ALMARHUM SUAMINYA;

MENIMBANG, BAHWA ATAS SENGKETA TERSEBUT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE DALAM PERKARA NOMOR 97/PDT.G/2024/PN BLG, TANGGAL 25 FEBRUARI 2025, TELAH DIPUTUS YAKNI MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVESI UNTUK SELURUHNYA DENGAN ALASAN YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANNYA;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT MENYANGKUT POKOK PERKARA DENGAN DASAR FAKTA FAKTA DAN PERTIMBANGAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT;

- BAHWA BAHWA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MASIH TERDAPAT HUNGAN KEKELUARGAAN, DIMANA ORANGTUANYA PENGGUGAT BERNAMA ALM. SONGA VALENTIN SIANIPAR MEMPUNYAI ORANGTUA BERNAMA LASA SIANIPAR (KAKEK/OPUNG DARI PENGGUGAT), SEDANGKAN TERGUGAT ADALAH ISTERI DARI BILMAR SIANIPAR (ALM), PUNYA SAUDARA KANDUNG DIANTARANYA BERNAMA FIRMAN SIANIPAR (ALM), PURBA SIANIPAR ;HOPNER SIANIPAR DAN TIORIA SIANIPAR, DIMANA ORANGTUA MEREKA ADA MENINGGALKAN HARTA SEBAGAIMANA OBJEK SENGKETA;

- BAHWA, PENGGUGAT MENGKLAIM SEMASA HIDUPNYA ORANGTUA PENGGUGAT PERNAH MEMPEROLEH TANAH SENGKETA DIMAKSUD DGN CARA MANGGABEHON DARI ALM.FIRMAN SIANIPAR DENGAN DISAKSIKAN OLEH SAUDARA KANDUNGNYA TERSEBUT DIATAS SAAT ITU ADA JUGA MEMBUBUHI TANDA TANGAN DIDALAM SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN PENYERAHAN TANAH TERTANGGAL 12 MEI 1974 ( BUKTI P-1), NAMUN DENGAN TIDAK DIDUGA OLEH PENGGUGAT TERNYATA OBJEK SENGKETA SUDAH ADA SERTIFIKAT ATAS NAMA ISTERI DARI ALM.BILMAR SIANIPAR YAITU TERBANDING SEMULA TERGUGAT, DAN OLEH KARENA ITULAH PENGGUGAT KEBERATAN DAN MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA AQUO DENGAN MENYATAKAN BERHAK SEBAGAI PEMILIK OBJEK SENGKETA, DAN MENYATAKAN SURAT PERJANJIAN TERSEBUT ADALAH SAH MENURUT HUKUM;

MENIMBANG, BAHWA ATAS GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT TELAH MENGAJUKAN BUKTI SURAT DIANTARANYA BUKTI P-1 BERUPA SURAT SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN TERTANGGAL 12 MEI 1974 TELAH DISEBUTKAN BAHWA ALM. FIRMAN SIANIPAR (SUAMI TERBANDING SEMULA TERGUGAT) SELAKU PEMILIK ASAL TANAH OBYEK SENGKETA DENGAN DISAKSIKAN DAN PERSETUJUAN DARI PARA SAUDARA KANDUNGNYA YAITU : ALM. PURBA SIANIPAR ALM. WILMAR SIANIPAR, ALM. HOPNER SIANIPAR DAN ALM. TIORIA SIANIPAR TELAH MENYERAHKAN BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA SECARA ADAT BATAK TOBA KEPADA SONGA VELENTIN SIANIPAR ( ORANGTUA PENGGUGAT), DILANJUT DENGAN MENYERAHKAN UPAH TANDA PERSETUJUAN DI DALAM ATURAN ADAT DENGAN PERJAMUAN SEBESAR 400 (EMPAT RATUS) KALENG PADI KERING DAN PADA SAAT ITU JUGA ORANG TUA PEMBANDING (SONGA VALENTIN SIANIPAR) TELAH MENYERAHKAN PAGO PAGO BERUPA SEJUMLAH UANG KEPADA PARA SAKSI YANG IKUT TANDATANGAN TERMASUK KEPADA ORANG ORANG YANG HADIR PADA SAAT PENYERAHAN ITU;

MENIMBANG,BAHWA KEBERADAAN SURAT TERSEBUT MASIH RELEVAN DAN SEJALAN DENGAN DIDUKUNG OLEH KETERANGAN SAKSI DARI PENGGUGAT YAITU SAKSI HOTDELINA SIHOMBING DAN SUDIRMAN SIANIPAR PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA TANAH OBJEK PERKARA AWALNYA MILIK ALM.FIRMAN SIANIPAR, YANG KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA RIMBU SUMITRO SIANIPAR MELALUI PROSES ADAT (MANGGABEHON) PADA TAHUN 1974. PROSES INI MELIBATKAN SELURUH KELUARGA BESAR, TERMASUK BILMAR SIANIPAR (SUAMI TERGUGAT) DAN HOBNER SIANIPAR, SERTA DIIKUTI MAKAN BERSAMA MARINDAHAN SINAOR DENGAN PENYERAHAN PAGO-PAGO PENYERAHAN 400 KALENG PADI SEBAGAI TANDA TERIMA.HAL INI MENURUT ADAT BATAK MENUNJUKKAN BAHWA PENYERAHAN TANAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN DIAKUI OLEH SEMUA PIHAK.

MENIMBANG,BAHWA DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN BUKTI P-1 BERUPA SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN YANG TERCATAT PADA BUKU REGISTER YANG DITANDA TANGANI KEPALA DESA SETEMPAT BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN SAKSI SAKSI DIATAS TERNYATA SEMASA HIDUPNYA ALM BILMAR SIANIPAR (SUAMI TERGUGAT) ADA HADIR DALAM PROSES TERJADINYA PERJANJIAN TERSEBUT DAN MENGETAHUI ATAS TERJADINYA PENYERAHAN TANAH DIMAKSUD DARI ALM.FIRMAN SIANIPAR KEPADA RIMBU SUMITRO SIANIPAR SEBAGAI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, KEADAAN INI DIARTIKAN MENURUT HUKUM BAHWA ALM BILMAR SIANIPAR BUKANLAH PEMILIK TANAH OBJEK SENGKETA, MELAINKAN HANYA SEBAGAI SAKSI BERSAMA SAKSI LAINNYA YANG MEMBENARKAN KEABSAHAN PENYERAHAN TANAH BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN TERSEBUT, DAN PARA SAKSI JUGA MENERANGKAN SELAMA INI YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA TIDAK LANGSUNG DIKUASAI OLEH ORANGTUA PEMBANDING KARENA SAAT ITU BERADA DIPERANTAUAN, MAKA OBJEK SENGKETA DIGARAP SECARA BERGANTIAN OLEH KELUARGA ATAU FAMILI DARI KETURUNAN SIANIPAR TERMASUK MASIH KELUARGA TERGUGAT YANG ADA DIKAMPUNG TEMPAT OBJEK SENGKETA, SESUAI KETERANGAN SAKSI SUDIRMAN SIANIPAR DAN ELLY SIANIPAR YANG MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA SENGKETA ATAU KEBERATAN SELAMA PULUHAN TAHUN TERKAIT PENGELOLAAN TANAH OLEH KELUARGA PENGGUGAT MENUNJUKKAN BAHWA KEPEMILIKAN TANAH OLEH ORANG TUA PENGGUGAT TELAH DIAKUI SECARA TURUN-TEMURUN;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN FOTOKOPY BUKTI P-2 BERUPA FOTOKOPI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 132/UN5.1.R/SK/SDM/2024 TENTANG TIM PENERJEMAH, EDITOR DAN PROOFREADER PADA PUSAT BAHASA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024 TANGGAL 11 JANUARI 2024 YANG MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI BUKTI P-1 MASIH DITEMUKAN ADANYA RELEVANSI ATAU HUBUNGANYA ANTARA BUKTI P-2 DENGAN DATA PADA BUKTI P-1 TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIDALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENILAI DIKARENAKAN BUKTI P-1 TERSEBUT TIDAK DISEBUTKAN BERAPA LUAS TANAH YANG DIPERJANJIKAN SERTA BATAS-BATASNYA BERBEDA DENGAN DALIL PENGGUGAT DALAM POSITA GUGATAN, DAN DIDALAM BUKTI P-1 JUGA TIDAK DITEMUKAN KETERANGAN MENGENAI TANDA TANGAN PENGGUGAT ATAU SIAPAPUN YANG MENERIMA PENYERAHAN OBJEK SENGKETA BERPENDAPAT BAHWA BUKTI P-1 TERSEBUT SEBAGAI SURAT PERNYATAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUKATAN PEMBUKTIAN APA-APA, MENURUT PENGADILAN TINGKAT BANDING PENDAPAT TERSEBUT TIDAK BERDASAR KARENA SURAT PERNYATAAN BERUPA P-1 SUDAH MERUPAKAN KETERANGAN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGA HUKUM DAN DIBUAT SECARA SAH DAN DIAKUI SEBAGAI KEBIASAAN DIDALAM MASYARAKAT SETEMPAT, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM ATAU PENILAIAN DARI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TENTANG BUKTI SURAT P- 1 TERSEBUT DIATAS TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM YANG BENAR ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN BUKTI P-3 TENTANG SKETSA TANAH DIMAKSUD ADALAH BAGIAN DARIPADA OBJEK SENGKETA, YANG DIDALAM PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGKA PERTAMA MENYATAKAN KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT ADA PERUBAHAN DAN TIDAK SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN YANG DIMAKSUD PENGGUGAT, MENURUT PENGADILAN TINGKAT BANDING PERUBAHAN BATAS BATAS TANAH MAUPUN KEADAN SEKITARNYA ADALAH MEMUNGKINKAN TERJADI SAAT SEKARANG DENGAN KURUN WAKTU KEADAAN TAHUN 1974 ( SEKITAR 50 TAHUN ) SETELAH PERJANJIAN ATAU PENYERAHAN TANAH SEBAGAI MANA BUKTI P-1 ADALAH LUMRAH TERJADI BEDA BATAS DAN UKURANNYA SEJAUH TANAH MERUPAKAN BAGIAN DARI OBJEK TANAH DIMAKSUD TEMPATNYA MASIH DIAKUI DAN MASIH BERADA DISEKITARNYA;

MENIMBANG, BAHWA TENTANG ADANYA BUKTI P-4 BERUPA SURAT TAROMBO ATAU SILSILAH KEKELUARGAAN KELUARGA BESAR SIANIPAR YANG MENUNJUKKAN ANTARA PIHAK YANG BERSENGKETA MASIH ADA TALI KEKERABATAN, DAN BUKTI P-5 SEBAGAII SURAT YANG MENERANGKAN PIHAK KELUARA PENGGUGAT PERNAH MENGGARAP ATAU MENGUSAHAI TANAH SENGKETA BERIKUT BUKTI SURAT LAINNYA YAITU P-6;P-7 DAN P-8 SEBAGAI BUKTI PENDUKUNG ADANYA PENGAKUAN DARI KERABAT PENGGUGAT PERNAH MENGUASAI SERTA MEMBENARKAN OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUNYAAN PENGGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA DARI SELURUH PERTIMBANGAN HUKUM DIATAS BERDASARKAN BUKTI BERUPA SURAT SURAT DAN SAKSI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SERTA MEMPERHATIKAN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN MAKA PENGADILAN TINGKAT BANDING BERPENDAPAT PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TELAH MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANYA TENTANG KEPEMILIKAN HAK ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO

MENIMBANG, BAHWA TERBANDING DAHULU SEBAGAI TERGUGGAT MENYANGKAL GUGATAN DENGAN MENGAJUKAN BUKTI SAKSI DAN SURAT, YAITU KHUSUSNYA BUKTI T-1 BERUPA LAINNYA SEMULA TERGUGAT TAHUN 2021 DENGAN LUAS SEKITAR 1209 M2 (SERIBU DUA RATUS SEMBILAN METER PERSEGI), YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT, DAN DENGAN DASAR ITU TERGUGAT MENGKLAIM OBJEK SENGKETA ADALAH MILIKNYA YANG BERASAL DARI SUAMINNYA ALM. WILMAR SIANIPAR, DAN MENGAKU SUDAH MENGUASAI OBJEK SENGKETA PULUHAN TAHUN DIBUATLAH SURAT PERMOHONAN KE BADAN PERTANAHAN NASINAL SEHINGGA TERBITLAH SERTIFIKAT TERSEBUT ATAS NAMANYA SENDIRI DARI TERGUGAT PINTAULI SIBUEA;

MENIMBANG BAHWA DARI PETIMBANGAN DIATAS PENGADILAN TINGKAT BANDING YANG TELAH BERKESIMPULAN BERPENDAPAT BAHWA OBJEK SENGKETA TERNYATA ADALAH SAH MILIK DARI PENGGUGAT SEBAGAIMANA DITERANGKAN BUKTI P-1 BERUPA SURAT PERJANJIAN ATAU PERNYATAAN YANG DIAKUI DAN DIBENARKAN SECARA ADAT BATAK TERSEBUT SEHINGGA TENTANG KEBERADAAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR.027/DESA SIANIPAR SIHAIL HAIL ATAS NAMA TERBANDING SEMULA TEGUGAT TERSEBUT ADALAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, SEDANGKAN PERBUATAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT YANG MENGKLAIM DAN MENGUASAI OBJEK SENGKETA TANPA HAK DARI PEMILIK YANG SAH YAITU PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM

MENIMBANG, BAHWA DARI SELURUH PERTIMBANGAN DIATAS MAKA PATUT DAN ADIL APABILA PETITUM GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT PADA POINT 3,4,5 DAN 6 ADALAH BERALASAN HUKUM SUPAYA MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN, SEDANGKAN POINT DIPETITUM GUGATAN LAINNYA TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK;

DALAM REKONVENSI;

MENIMBANG, BAHWA DIDALAM JAWABAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENSI YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO ADALAH MILIK TERGUGGAT BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR.027/DESA SIANIPAR SIHAIL HAIL ATAS NAMA TERBANDING SEMULA TEGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM PERTIMBANGAN MENEAI KONPENSI DIATAS BAHWA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR.027/DESA SIANIPAR SIHAIL HAIL TERSEBUT TELAH DINYATAKAN MENGANDING CACAT PROSEDUR DALAM PENERBITANNYA DAN YANG BERHAK ATAS OBJEK SENGKETA ADALAH PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, MAKA MENURUT HUKUM GUGATAN REKONPENSI DARI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT DALAM KONPENSI HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

MENIMBANG, BAHWA TENTANG KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PENASIHAT HUKUM TEBANDING SEMULA TERGUGAT YANG POKOKNYA TIDAK TERDAPAT HAL HAL ATAU KEADAAN HUKUM BARU HANYA BERSIFAT PENGULANGAN,YANG MEMINTA SUPAYA PENGADILAN TINGKAT BANDING MENOLAK SELURUH PERMOHONAN BANDING DAN MEMORI DARI PEMBANDING SERTA UNTUK MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 97/PDT.G/2024/PN.BLG TERSEBUT, DAN OLEH KARENA ITU HARUSLAH DIKESAMPINGKAN.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERBANDING SEMULA TERGUGAT DAN KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI BERADA DIPIHAK YANG KALAH MAKA HARUSLAH DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG JUMLAHNYA AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN DIBAWAH INI;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2024/PN.Blg Tanggal 25 Februari 2025 memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi,serta Kontra memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan sebagai pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi Pembanding semulaTergugat tentang gugatan Penggugat Konvensi telah daluarsa dan tidak mempunyai legal standing, oleh mana Eksepsi tersebut telah diputus Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan Eksepsi sudah masuk pokok perkara tidak dapat diterima, menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan Eksepsi dimaksud telah sesuai dan benar menurut hukum, oleh mana materi gugatan tidak daluarsa ( masih dapat dilakukan gugatan oleh pihak yang berkepentingn dan dalam perkara aquo Penggugat konvensi ternyata masih terdapat hubungan hukum dengan para Tergugat sehingga mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menilai disamping secara jelas mencantumkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum didalam posita maupun petitumnya Penggugat telah menguraikan secara jelas apa apa yang menjadi Tuntutanya terhadap adanya Perbuatan melawan hukum yang menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan ditingkat banding;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maka yang pertma perlu dipertimbangkan adalah Penggugat yang menyatakan memiliki dan berhak atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian/Pengakuan tertanggal 12 Mei 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 35 M x 36 M = 1.260 M2 ( seribu dua ratus enam puluh meter persegi) sebagai objek sengketa yang terletak dipinggiran Kampung Huta Siopat,Desa Sianipar Sihail hail, Keamatan Balige, yang diklaim oleh Penggugat adalah milik nya berdasarkan adanya penyerahan tanah tersebut secara adat Batak ( manggabehon tanah ), sedangkan dipihak lain tergugat I mengkaim sebagai pemilik dengan adanya sertifikat atas tanah sengketa, yang mengaku berasal dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 25 Februari 2025, telah diputus yakni Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi untuk seluruhnya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menyangkut pokok perkara dengan dasar fakta fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terdapat hungan kekeluargaan, dimana orangtuanya Penggugat bernama alm. Songa Valentin Sianipar mempunyai orangtua bernama Lasa Sianipar (kakek/opung dari Penggugat), sedangkan Tergugat adalah isteri dari Bilmar Sianipar (alm), punya saudara kandung diantaranya bernama Firman Sianipar (alm), Purba Sianipar ;Hopner Sianipar dan Tioria Sianipar, dimana orangtua mereka ada meninggalkan harta sebagaimana objek sengketa;

- Bahwa, penggugat mengklaim semasa hidupnya orangtua Penggugat pernah memperoleh tanah sengketa dimaksud dgn cara manggabehon dari alm.Firman Sianipar dengan disaksikan oleh saudara kandungnya tersebut diatas saat itu ada juga membubuhi tanda tangan didalam Surat Perjanjian/pengakuan penyerahan tanah tertanggal 12 Mei 1974 ( bukti P-1), namun dengan tidak diduga oleh Penggugat ternyata objek sengketa sudah ada Sertifikat atas nama isteri dari alm.Bilmar Sianipar yaitu Terbanding semula Tergugat, dan oleh karena itulah Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan menyatakan berhak sebagai pemilik objek sengketa, dan menyatakan Surat Perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat diantaranya bukti P-1 berupa Surat Surat Perjanjian/Pengakuan tertanggal 12 Mei 1974 telah disebutkan bahwa Alm. Firman Sianipar (suami Terbanding semula Tergugat) selaku pemilik asal tanah obyek sengketa dengan disaksikan dan persetujuan dari para saudara kandungnya yaitu : Alm. Purba Sianipar Alm. Wilmar Sianipar, Alm. Hopner Sianipar dan Alm. Tioria Sianipar telah menyerahkan bidang tanah obyek sengketa secara adat Batak Toba kepada Songa Velentin Sianipar ( orangtua Penggugat), dilanjut dengan menyerahkan upah tanda persetujuan di dalam aturan adat dengan perjamuan sebesar 400 (empat ratus) kaleng padi kering dan pada saat itu juga orang tua Pembanding (Songa Valentin Sianipar) telah menyerahkan pago pago berupa sejumlah uang kepada para saksi yang ikut tandatangan termasuk kepada orang orang yang hadir pada saat penyerahan itu;

Menimbang,bahwa keberadaan surat tersebut masih relevan dan sejalan dengan didukung oleh keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Hotdelina Sihombing dan Sudirman Sianipar pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara awalnya milik alm.Firman Sianipar, yang kemudian diserahkan kepada Rimbu Sumitro Sianipar melalui proses adat (manggabehon) pada tahun 1974. Proses ini melibatkan seluruh keluarga besar, termasuk Bilmar Sianipar (suami Tergugat) dan Hobner Sianipar, serta diikuti makan bersama Marindahan Sinaor dengan penyerahan Pago-Pago penyerahan 400 kaleng padi sebagai tanda terima.Hal ini menurut adat batak menunjukkan bahwa penyerahan tanah dilakukan secara sah dan diakui oleh semua pihak.

Menimbang,bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 berupa surat Perjanjian/Pengakuan yang tercatat pada buku register yang ditanda tangani Kepala Desa setempat berhubungan dengan keterangan saksi saksi diatas ternyata semasa hidupnya alm Bilmar Sianipar (suami Tergugat) ada hadir dalam proses terjadinya Perjanjian tersebut dan mengetahui atas terjadinya penyerahan tanah dimaksud dari alm.Firman Sianipar kepada Rimbu Sumitro Sianipar sebagai Pembanding semula Penggugat, keadaan ini diartikan menurut hukum bahwa alm Bilmar Sianipar bukanlah pemilik tanah objek sengketa, melainkan hanya sebagai saksi bersama saksi lainnya yang membenarkan keabsahan penyerahan tanah berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, dan para saksi juga menerangkan selama ini yang menguasai objek sengketa tidak langsung dikuasai oleh orangtua Pembanding karena saat itu berada diperantauan, maka objek sengketa digarap secara bergantian oleh keluarga atau famili dari keturunan Sianipar termasuk masih keluarga Tergugat yang ada dikampung tempat objek sengketa, sesuai keterangan Saksi Sudirman Sianipar dan Elly Sianipar yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan selama puluhan tahun terkait pengelolaan tanah oleh keluarga Penggugat menunjukkan bahwa kepemilikan tanah oleh orang tua Penggugat telah diakui secara turun-temurun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fotokopy bukti P-2 berupa Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 132/UN5.1.R/SK/SDM/2024 tentang Tim Penerjemah, Editor dan Proofreader Pada Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 yang merupakan terjemahan dari bukti P-1 masih ditemukan adanya relevansi atau hubunganya antara bukti P-2 dengan data pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya menilai dikarenakan Bukti P-1 tersebut tidak disebutkan berapa luas tanah yang diperjanjikan serta batas-batasnya berbeda dengan dalil Penggugat dalam posita gugatan, dan didalam bukti P-1 juga tidak ditemukan keterangan mengenai tanda tangan Penggugat atau siapapun yang menerima penyerahan objek sengketa berpendapat bahwa Bukti P-1 tersebut sebagai surat pernyataan yang tidak mempunyai kekukatan pembuktian apa-apa, menurut Pengadilan Tingkat Banding pendapat tersebut tidak berdasar karena Surat Pernyataan berupa P-1 sudah merupakan keterangan yang tidak bertentangan denga hukum dan dibuat secara sah dan diakui sebagai kebiasaan didalam masyarakat setempat, sehingga pertimbangan hukum atau penilaian dari Pengadilan Tingkat Pertama tentang bukti surat P- 1 tersebut diatas tidak tepat dan tidak berdasar hukum yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Tentang Sketsa tanah dimaksud adalah bagian daripada objek sengketa, yang didalam pertimbangan Pengadilan Tingka Pertama menyatakan ketika dilakukan Pemeriksaan setempat ada perubahan dan tidak sama dengan objek gugatan yang dimaksud Penggugat, menurut Pengadilan Tingkat Banding perubahan batas batas tanah maupun keadan sekitarnya adalah memungkinkan terjadi saat sekarang dengan kurun waktu keadaan tahun 1974 ( sekitar 50 tahun ) setelah perjanjian atau penyerahan tanah sebagai mana bukti P-1 adalah lumrah terjadi beda batas dan ukurannya sejauh tanah merupakan bagian dari objek tanah dimaksud tempatnya masih diakui dan masih berada disekitarnya;

Menimbang, bahwa tentang adanya bukti P-4 berupa Surat Tarombo atau silsilah kekeluargaan keluarga besar Sianipar yang menunjukkan antara pihak yang bersengketa masih ada tali kekerabatan, dan bukti P-5 sebagaii surat yang menerangkan pihak keluara Penggugat pernah menggarap atau mengusahai tanah sengketa berikut bukti surat lainnya yaitu P-6;P-7 dan P-8 sebagai bukti pendukung adanya pengakuan dari kerabat Penggugat pernah menguasai serta membenarkan objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas berdasarkan bukti berupa surat surat dan saksi Pembanding semula Penggugat serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat Pembanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatanya tentang kepemilikan hak atas objek sengketa dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu sebagai Terguggat menyangkal gugatan dengan mengajukan bukti saksi dan surat, yaitu khususnya bukti T-1 berupa lainnya semula Tergugat tahun 2021 dengan luas sekitar 1209 M2 (seribu dua ratus sembilan meter persegi), yang diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan dengan dasar itu Tergugat mengklaim objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari suaminnya alm. Wilmar Sianipar, dan mengaku sudah menguasai objek sengketa puluhan tahun dibuatlah surat permohonan ke badan pertanahan nasinal sehingga terbitlah sertifikat tersebut atas namanya sendiri dari Tergugat Pintauli Sibuea;

Menimbang bahwa dari petimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding yang telah berkesimpulan berpendapat bahwa objek sengketa ternyata adalah sah milik dari Penggugat sebagaimana diterangkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian atau Pernyataan yang diakui dan dibenarkan secara adat Batak tersebut sehingga tentang keberadaan dan prosedur pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor.027/Desa Sianipar Sihail hail atas nama Terbanding semula Tegugat tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang mengklaim dan menguasai objek sengketa tanpa hak dari pemilik yang sah yaitu Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka patut dan adil apabila petitum gugatan pembanding semula Penggugat pada point 3,4,5 dan 6 adalah beralasan hukum supaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sedangkan point dipetitum gugatan lainnya tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Terguggat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.027/Desa Sianipar Sihail hail atas nama Terbanding semula Tegugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan meneai Konpensi diatas bahwa sertifikat Hak milik Nomor.027/Desa Sianipar Sihail hail tersebut telah dinyatakan menganding cacat prosedur dalam penerbitannya dan yang berhak atas objek sengketa adalah Pembanding semula Penggugat, maka menurut hukum Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Tebanding semula Tergugat yang pokoknya tidak terdapat hal hal atau keadaan hukum baru hanya bersifat pengulangan,yang meminta supaya Pengadilan Tingkat banding menolak seluruh Permohonan Banding dan Memori dari Pembanding serta untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2024/PN.Blg tersebut, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dan Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;