Putusan PN SALATIGA
126/Pdt.G/2024/PN Slt

Putusan PN SALATIGA Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Slt
Tanggal 21 Mei 2025 —Penggugat:
1.SUGIHARTO HUSODO
2.TAN SIOE LIE
Tergugat:
KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA (DAHULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA)
Turut Tergugat:
2.Prof. Dr. ZAKIYUDDIN, M.Ag.
3.KARDJAN, S.Pd., M.M.
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I Cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

1. MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengadaan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan kampus III UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA (DAHULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA, merupakan pengadaan barang kena pajak sehingga atas penyerahannya terutang PPN dengan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN oleh Penggugat I sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Menyatakan bahwa Pernyataan Tergugat melalui Turut Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor.004-1/Pan.PT/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022, merupakan janji yang mengikat dari Tergugat untuk membayar tagihan PPN;
4. Menyatakan bahwa PPN berserta sanksi adminstrasi keterlambatnya merupakan kewajiban hukum dari Tergugat untuk membayarnya;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji / Wanprestasi, yaitu tidak membayar sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak PPN yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar Rp355.492.697,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang di dalam Surat Keterangan Nomor.004-1/Pan.PT/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sanksi administrasi sebagai akibat keterlambatan pembayaran PPN sebesar Rp355.492.697,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang di dalam Surat Keterangan Nomor 004-1/Pan.PT/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ditambah dengan denda-denda yang lain yang akan timbul sebagai akibat dari keterlambatan atau kelalaian Tergugat membayar PPN yang menjadi kewajibannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;