Putusan PTUN JAKARTA
69/G/2025/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2025/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2025 —Penggugat:
PT. BANGGAI SARANA INTI
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara sikap diam dari Tergugat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak Menerbitkan Keputusan yang memasukan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1022/DISTAMBEN., Tanggal 30 April 2012. Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Banggai Sarana Inti, ke daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Minerba One Data Indonesia (MODI), sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 001/BSI/PP-IUP/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sikap diam dari Tergugat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak Menerbitkan Keputusan yang memasukan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1022/DISTAMBEN., Tanggal 30 April 2012. Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Banggai Sarana Inti, ke daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Minerba One Data Indonesia (MODI), sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 001/BSI/PP-IUP/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memasukan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1022/DISTAMBEN., tanggal 30 April 2012. Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Banggai Sarana Inti. Kedaftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Minerba One Data Indonesia (MODI), sebagaimana Surat Permohonan Nomor 001/BSI/PP-IUP/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);