Putusan PT JAKARTA
724/PDT/2025/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 724/PDT/2025/PT DKI
Tanggal 22 Juli 2025 —Pembanding/Penggugat : Hasan Hoesney Kamal Diwakili Oleh : IR. BURHANUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. Sentul City
Terbanding/Tergugat II : Camat Kecamatan Babakan Madang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Bojong Koneng
Terbanding/Turut Tergugat III : KPP Pratama Ciawi

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 307/PDT.G/2024/PN JKT.SEL TANGGAL 23 JANUARI 2025 YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI IDENTITAS OBYEK SENGKETA AMAR PUTUSAN, YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA;

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM REKONVENSI;

1 MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI;

2. MENYATAKAN TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PENGGUGAT DALAM KONVENSI TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS OBJEK SENGKETA;

3. MENYATAKAN TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

4. MENYATAKAN PENGUASAAN ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 2641/BOJONGKONENG DAN DALAM SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 2407/BOJONGKONENG YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI ADALAH MELAWAN HUKUM;

5. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA DALAM SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 2641/BOJONGKONENG DAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN 2407/BOJONGKONENG YANG BERADA DALAM PENGUASAANNYA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI DALAM KEADAAN KOSONG DAN TANPA ADA IKATAN APAPUN DENGAN PIHAK KETIGA LAINNYA, BILAMANA PERLU PELAKSANAANYA DILAKUKAN DENGAN BANTUAN ALAT NEGARA YANG BERWENANG;

6. MENOLAK GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- MENGHUKUM PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai identitas obyek sengketa amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hak atas objek sengketa;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan penguasaan atas tanah objek sengketa Dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2641/Bojongkoneng dan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2407/Bojongkoneng yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2641/Bojongkoneng dan Sertifikat Hak Guna Bangunan 2407/Bojongkoneng yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, bilamana perlu pelaksanaanya dilakukan dengan bantuan alat negara yang berwenang;

6. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);