Putusan PN SOASIU
3/Pdt.G.S/2025/PN Sos

Putusan PN SOASIU Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sos
Tanggal 14 Juli 2025 —Penggugat:
HERMAWAN
Tergugat:
VELIK VIKI BOYI

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan, Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 dimana Tergugat menghubungi Penggugat dan menawarkan sebidang tanah kavling seluas 20 x 50 meter persegi (1.000 m2) yang terletak di Dusun I Desa Waekob Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dengan SHM Nomor 146, dengan harga sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan penyerahan uang dengan total sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat melalui pembayaran secara transfer yang dibayarkan oleh istri Penggugat dan penyerahan uang secara tunai yang diserahkan oleh istri Penggugat sehingga terjadi dua kali transaksi yang pertama pada tanggal 12 Mei 2025 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 13 Mei 2025 sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang pada saat itu disaksikan oleh Pejabat Desa Waekob dan Tergugat menjanjikan akan menyerahkan dokumen kepemilikan dan lokasi tanah dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang dijanjikan tersebut bermasalah dan bukan merupakan hak milik Tergugat, sebagaimana hasil pengecekan Penggugat dan istri Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 21 Juni 2025 telah berupaya meminta pertanggungjawaban Tergugat dengan meminta Tergugat untuk hadir di ruangan Polsubsektor Weda Tengah agar permasalahan ini segera diselesaikan namun Tergugat tidak hadir sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat mangkir dari perbuatannya, hingga akhirnya Pengugat memutuskan untuk mengajukan gugatan sederhana ini pada Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca posita dan petitum dari gugatan Penggugat selanjutnya Hakim akan menilai apakah gugatan dalam perkara a quo termasuk sebagai gugatan sederhana ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari posita dan petitum dari gugatan Penggugat diketahui bahwa nilai gugatan materiil dari gugatan Penggugat tersebut tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan gugatan Penggugat tidak termasuk perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki legal standing atau tidak, setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat diketahui bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa selain ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim juga wajib menilai sederhana atau tidaknya pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Penggugat dalam perkara a quo mendalilkan perihal jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah tersebut bermasalah dan bukan merupakan hak milik Tergugat, sedangkan dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan menuntut agar Tergugat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sejumlah Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan proses jual beli atas sebidang tanah yang bermasalah dan bukan merupakan hak milik Tergugat akan menyebabkan pembuktian dalam perkara a quo menjadi tidak sederhana karena kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak, sehingga Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Sos dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.