| Materi Muatan Pokok |
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban
yang sama kepada semua Warga Negara untuk berperanserta dalam
Pembangunan Nasional.
Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah
dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai
terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.
Pengaturan pengenaan Bea Meterai selama ini yang terdapat dalam Aturan
Bea Meterei 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor
498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang
Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121),
yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak sesuai
lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga
perlu disederhanakan.
Untuk itu Undang-undang ini tidak lagi mencantumkan Bea Meterai menurut
luas kertas dan Bea Meterai sebanding melainkan hanya Bea Meterai tetap
yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
Selanjutnya untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai
maka pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel
dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor
Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor
(SKUM).
Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut
dalam Undang-undang ini, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas
hukum.
Untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta
dendanya (jika ada) dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian
(nazegeling).
|
