| Materi Muatan Pokok |
1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang
berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat
semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam rangka
mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di tanah air kita. Oleh karenanya
pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab baik
penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar
rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan dan jauh
dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat.
Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara
patuh.
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman pemerintahan penjajahan
Belanda adalah antara lain:
Aturan Bea Meterai Tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak
Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944.
Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial
tersebut telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena
berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, serta sistem yang melekat kepada undang-undang
tersebut, maka sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan
tersebut, belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita
Bangsa dan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini.
2. Memasuki alam kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan
dan penyesuaian sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat
dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannya. Namun perubahan-perubahan
tersebut dimasa lalu lebih bersifat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru
dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan, yang kemudian pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 yang selanjutnya terkenal dengan
"sistem MPS dan MPO". Sistem tersebut merupakan penyempurnaan sistem pajak sesuai
dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, upaya yang
telah dilakukan untuk mengubah berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan
tersebut, belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang
perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara mendasar.
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi
hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan
merupakan sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraan. Petunjuk akan perlunya
perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai amanat rakyat, seperti
tersurat dan tersirat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain berbunyi:
"Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat
perpajakan harus makin mampu dan bersih".
3. Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang
dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus berbeda dengan undangundang
perpajakan yang dibuat di zaman kolonial.
Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang
terhadap Wajib Pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang
harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagai pelaksana kewajiban kenegaraan.
Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang makin mampu
dan bersih", dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pangawasan dalam undangundang
ini.
Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan
undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan
mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi
ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan undangundang
ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi peraturan perundang-undangan
perpajakan yang lain.
Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:
a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran
serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban
perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di
bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah,
dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan
pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan;
c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar
sendiri pajak yang terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan
administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,
sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.
Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung,
memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan
besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain daripada itu Wajib
Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah
di bayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan
sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis
akan dihilangkan.
Ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut sangat berbeda dengan sistem lama warisan
zaman kolonial yang antara lain:
a. tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan
seperti yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi
wewenang administrasi perpajakan;
b. pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat tergantung dari pelaksanaan
administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana mengakibatkan
anggota masyarakat Wajib Pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap
kewajiban perpajakan dan kurang ikut berperan serta dalam memikul beban negara dalam
mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.
Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut Undang-undang ini,
memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib
Pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan
tanggung jawab perpajakan di masyarakat.
Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau,
dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas
merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang
terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undangundang
ini administrasi perpajakan, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian
administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian,
pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.
Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain
pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan
langsung dalam masyarakat.
4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sebagai suatu uraian yang utuh dan
menyeluruh, serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara, maka diadakan pembaharuan sistem dan hukum perpajakan di Indonesia,
yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Perubahan tersebut diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan
mempercepat terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan
tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan perluasan obyek kena pajak dan
peningkatan penerimaan negara sejalan dengan perkembangan Pembangunan Nasional
sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
|
