| Jenis | Undang-Undang |
| Nomor | 18 Tahun 2013 |
| Tahun | 2013 |
| Tentang | Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan |
| Klasifikasi | Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum |
| Materi Muatan Pokok | Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap. |
