| Materi Muatan Pokok |
Dalam Undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia
ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia,
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi
Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen
internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi
Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat
dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak
untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak
memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,hak
atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak
anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi
manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung
jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.
Disamping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai
fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak
asasi manusia
|
