| Materi Muatan Pokok |
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara
Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban
untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan
penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua
samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi
nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan
jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan
sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan
laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.
Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak
tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan
penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau
kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan
kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan
pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi
ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun
yang pada akhirnya menjadi beban sosial.
Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan
asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang
dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta
pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang
terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.
3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan
hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai
oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan.
Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi
kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana,
dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan
segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup tidak diperbolehkan lagi.
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup
manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya
dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko
yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk
hidup lain.
Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga
menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan,
dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi
dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan
limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus
dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan
(amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat
melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan
mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen
amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.
Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak
dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.
5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan
mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan
hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup yang sudah terjadi.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum
sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan
pembangunan lain.
Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi,
hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan,
ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek
jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa
depan.
6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman
minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu,
keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan
hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan
penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi
tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi,
dan gangguan.
7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam
Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan
penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang
meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup,
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan
hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses
keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif
dan responsif; dan
k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri
sipil lingkungan hidup.
9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan
seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi
kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak
cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga
mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan
konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan
dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk
Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.
|
