| Materi Muatan Pokok |
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, danWalikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkanamanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangtersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapainkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan,sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut,antara lain:
a. Penyelenggara Pemilihan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan
ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan
merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi
pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut
dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga
penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam
Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan
pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan
kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi
tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik
sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan
Undang-Undang ini.
b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang
diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan
tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6
enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-
Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalupanjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asaspemilihan yang demokratis.
c. Pasangan Calon
Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa
wakil. Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah
kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara
berpasangan atau paket.
d. Persyaratan calon perseorangan
Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan
agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar
menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari
masyarakat sebagai bekal untuk maju ke ajang Pemilihan.
e. Penetapan calon terpilih
Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan
Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal
tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya
dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan
aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal
tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon
yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan
calon terpilih.
f. Persyaratan Calon
Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini
bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang
memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi
unsur akseptabilitas.
g. Pemungutan suara secara serentak
Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara
serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu
disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa
jabatan yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu
lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju
pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan
pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa
jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara
pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak
pada tahun 2019.
Selain hal-hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan
beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemilihan.
|
