| Materi Muatan Pokok |
Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan
berada di tangan ralcyaf yaitu bahwa ralryat memiliki kedaulatan,
tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih
pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan
melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk
mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedauLatan raldilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih
pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih
dalam sahr pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan
menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik
rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing,
serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu unhrk memilih Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan
berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden
dilaksanalran dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari ralrJrat sehingga rnampu
menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka
tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping
itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil presiden dalam
Undang-Undang ini jlga dimaksudkan untuk menegaskan sistem
presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan Wakil presiden
terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari ralgrat, namun
dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis
dukungan dari DPR.
Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan
dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara
Indonesia dljamin memiliki wakil yang duduk di lembega perwakil,an yang
akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari
pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung,
urnrun, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk
mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat
menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. penyelenggaraan
Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatlan derajat kompetisi
yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar
menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan
Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan [raki]
Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara
Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakil,an Ralryat, Dewan perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain ihr, juga
dimaksudkan untuk menjawab dinarn-ika politik terkait p"rrg.tro,
penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu,
dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang
tentang Pemilihan Umum.
Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang
melaksanakan_Pemilu, yalni KPU, Bawaslu, serta DKpp. Kedudukan k;tig;
lembaga- tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukim' dalam
Penyelenggaraan Pemilu. Pengu.atan kelemb^ga'n dimaksudkan untuk
dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang iiri menga.tur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggarin pemilu dan
sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.
|
