| Materi Muatan Pokok |
1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1
Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung
tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan
sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta
reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan
selama lima tahun terakhir, khususnya undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk
dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka
mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
3. Perubahan undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang
dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara
dan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempumaan Undangundang
Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:
a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik
penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang- bidang usaha tertentu dan
daerah-daerah tertentu yang rnendapat prioritas.
4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undangundang
Nomor 71 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang
Nomor 10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut:
a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak
dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur
tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk
Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan
Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara- negara tetangga di kawasan
ASEAN.
b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap dipertahankan
namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan
tatacara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang
menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk
melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina
para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma
penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.
c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun
penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi
pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Paiak Penghasilan yang dapat diberikan.
|
