Ditemukan 138252 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2013
Tanggal 17 September 2013 — Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
2080 — 2249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
    Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat diduga keras telah melakukan perbuatantidak menyenangkan kepada kaum Penggugat suku Tanjung di Kabun;Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013e. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat telah memberi gelar palsu tidak ada dasarhukumnya, baik hukum adat maupun hukum formal;f.
    Djamaris Zain Datuak Rajo Intan, SH boleh duduk sebagai anggotaKerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat, duduak samo randah, tagak samo tinggidan tidak larangan petunjuk (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabauterlampir);j.
    Bahwa dalam Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, KabupatenPesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ada kebijakan yang melarang gelarDatuak lebih dari satu dan ini perlu dibatalkan demi untuk memberikesempatan kepada datuakdatuak lain yang sama gelarnya seperti contoh:Kerapatan Adat Nagari Tambang, Kecamatan WV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat membiarkan 3 gelar Datuak Gamuak dalamKerapatan Adat Nagarinya (terlampir);k.
    Jika Penggugat tidak puas, maka dapat melanjutkangugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ke Pengadilan Negeri.Persoalan yang menjadi pokok sengketa merupakan lingkaran sako joPusako yang tunduk pada peradilan desa/adat (kerapatan Adat Nagari);Mohon juga diperhatikan ketentuan Pasal 3a R.O (rechterlijke organisatie,Organisasi Peradilan) yang diundangkan dengan Staatblad 1935 Nomor 102,yang menyatakan perkara adat diadili oleh peradilan adat/desa, yang tiada laindimaksud adalah Kerapatan
    Surat Rekomendasi penunjukan pemberian gelar Adat kepada H.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 42/PDT.G/2015/PN MME
Tanggal 16 Agustus 2016 — - ANSELMUS NONG SARENG MELAWAN - MARSELINA VALENTINA - BONEFASIUS BOTA
1710 — 2217
  • DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan menurut hukum adat setempat bahwa Penggugat ANSELMUS NONG SARENG telah meminang Tergugat I MARSELINA VALENTINA sehingga terikat pertunangan yang sah;- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;B. DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA :- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;C.
    Bahwa Penggugat melalui posita Gugatan angka angka 9 point 1 dan petitum angka 8pint 1 menuntut denda adat berupa Kila Bitak, Ledan Beak terjemahan lurusnyaCincin Pecah, Manik Terbelah.halaman 6 dari 54 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme Bahwa terhadapa tuntutan Penggugat berupa denda adat tersebut tidak dapat diterapkandalam perkara, oleh karena tidak ada peristiwa hukum adat yang menjadi dasar tuntutanKila Bitak, Ledan Beak terjemahan lurusnya Cincin Pecah, Manik Terbelah.Bahwa tuntutan denda
    Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggarhukum adat Lain Nair Met Lee, maka tuntutan baik berupa denda adat maupunpermohonan conservator beslag sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 9dan 10 patut dinyatakan tidak benar dan harus ditolak seluruhnya.B. DALAM PERKARA REKONPENSIT.
    di desa wolomapan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu,halaman 30 dari 54 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme sedangkan lembaga adat sendiri dibentuk sejak tahun 1980an ;Bahwa ahli akan menerangkan tentang LAIN NAIR MET LEE dan WAIN NAIR METLEE;; 22+ 2 2 2 = 22 222 2222 22 22 2 22 == === == === Bahwa istilah adat: LAIN NAIR MET LEE aartinya seorang perempuan menyatakankepada keluarga lakilaki bahwa dia tidak mau bersuami dengan lakilaki tersebut;Bahwa istilah adat!
    lakilaki tersebut;Bahwa menurut hukum adat, denda adat yang dikenakan kepada perempuan yang tidakmau lagi dengan lakilaki tersebut yaitu: 1 (satu) ekor kuda dan uang sebanyakRp.1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa penyelesaian menurut hukum adat apabila seorang lakilaki sudah hidup bersamadengan seorang perempuan layaknya suami isteri tetapi mereka belum menikah di gereja,kemudian lakilaki mengusir perempuan tersebut dari rumahnya, apabila perkawinanmereka sudah dikukuhkan secara adat maka penyelesaian
    yaitu. apakah benar Penggugat telah memimang Tergugat I menurut hukum adat setempatsehingea terikat pertunangan yang sah?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2022 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4070 K/Pdt/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — SALEH TATISINA VS PEJABAT/KEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, DKK
411 — 436 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2019
Tanggal 27 Maret 2019 — SYAFRI RAJO BUJANG, SAPAR (lk), DK VS A. DASRIL SUTAN MARAJO (lk), Mansyur), PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;
1188 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — RONNY PASAHARY VS YABUGI TOSHIA, Dk
1154 — 1127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wahid Hasyim Nomor 158Jakarta Pusat,Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat I, Il di muka persidangan Pengadilan NegeriMosohi pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat, terletak di Dusun Oping,Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara
    dan Tergugat selanjutnya mengatakanbahwa apabila ada surat keterangan dari Pemerintah Negeri Sawai tersebutbarulah Tergugat akan memperhitungkan jumlah sirtu dan perhitungan hargasirtu perkubik selanjutnya barulah Tergugat dapat membayar ganti rugi kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 22 April 2007 berdasarkan permintaan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat bersamadengan saudara Taswin Tarnate Jabatan Badan Saniri Negeri Sawai saudaraYosimus Pasahary Jabatan Ketua Adat
    Tomagola KepalaDesa Sawai sebagai Pihak Pertama dan Direktur PT Mina Seram LestariTanggung sebagai Pihak Kedua yang isinya Pelepasan hak Adat DesaSawai seluas 2000 Ha yang berlokasi/berbatas disekitar kali Tolo Hetelabagian Barat sampai dengan kali Sapalewa (Sapalewa Lama).Dengan demikian pada saat surat Pelepasan Hak Tanah Adat oleh DesaSawai seluas 2000 Ha tersebut di atas belum ada kali Sapalewa Baru, olehkarena pada tahun 1994 itu hanya ada satu kali Sapalewa;Bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh
    Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan batasbatas:e Sebelah Utara dengan Kali Sapalewa (Sapalewa Lama);e Sebelah Selatan dengan Hutan Bebas;e Sebelah Barat dengan Kali Kinati;e Sebelah Timur dengan Hutan Bebas;Adalah hak milik adat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;IV.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II/Terbanding/TermohonKasasi yang telah mengambil 280.000 m Sirtu pada kali Sapalewa Batuyang menjadi tanah milik Adat dari Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi tersebut, adalah perbuatan melawan hak yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi, yaitu 280.000 xRp25.000,00 Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);V.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2573K/PDT/2001
Tanggal 4 Januari 2007 — I.G.W. SASAK ; SILUH WAYAN MUKLIK, dkk. ; SILUH PUTU IRA YULIANI, I WAYAN KARSANA ABA
734 — 866 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pdt/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — A. SUMAR, DKK VS INAQ DERAWI; DKK
554 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Oktober 2011 — SIMSON RUMSOWEK, DKK VS THONCE BONAY UPUYA
2527 — 3011 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3064 K/Pdt/2010 Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat keluarga besar Tanawaniyang sekarang Jin. Stevanus Rumbewas ; Sebelah Selatan berbatasan dengan JIn.
    Menyatakan penyerahan atau pelepasan tanah adat secara lisan dari orangtua kandung Tergugat Il dan Tergugat Ill bapak Demianus Tanawani (Alm)adalah sah menurut hukum ;4. Menyatakan surat pelepasan tanah adat dari Tergugat Il kepada Penggugatadalah sah menurut hukum ;5. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 7.397 M2 denganbatasbatas sebagaimana terurai dalam butir 1 Surat Gugatan ini dan SuratPelepasan Tanah Adat(P.1) adalah milik Penggugat ;6.
    Menyatakan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 1Agustus 1989 adalah cacat dan batal demi hukum ;4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuksegera menyerahkan kembali lokasi/anah adat milik Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dan Tergugat Ill Konvensi/Penggugat lllRekonvensi yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi, dan Tergugat Ill Konvensi/Penggugat lllRekonvensi ;5.
    No. 3064 K/Pdt/2010bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitelah salah/alai dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta dipersidangan serta salah dalam menerapkan hukum waris adat, denganpertimbangan sebagai berikut :1. Terbukti objek sengketa adalah tanah adat milik orang tua Pemohon Kasasiyang diberikan kepada Termohon Kasasi, pemberian mana dikriteriakansebagai hibah tanpa ada satu upacara adat, luas tanah tidak disebut secarajelas ;2.
    Bahwa berdasarkan bukti Termohon Kasasi (Bukti P.4) dilampirkanKeputusan Damai Peradilan Adat tanggal 9 Desember 2009, dimanakeputusan Peradilan Adat memutuskan tanah tersebut (objek sengketa)dibagi menjadi dua yaitu sebelah selatan diserahkan pada Thonce BonayUpuya (Termohon Kasasi) dan sebelah Utara kepada Darius Tanawani ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pdt/2021
Tanggal 20 April 2021 — WAHIDIN vs. ELLY GEL GEL, dk
1186 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pdt/2021
Tanggal 23 Maret 2021 — HJ. NURDJANI SALIMA (Almarhumah) vs. H. ARAS BIN TAMMAUNI
913 — 743 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aras Bin Tammauni adalahsebagai Pue Ballung yang merupakan Pemangku Adat Mamuju, danPenggugat berhak memiliki tanah objek sengketa;5. Menyatakan bahwa apabila ada suratsurat tanah objek sengketa yangterbit tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah perbuatan melawanhukum, sehingga seluruh buktibukti hak yang telah diterbitkan tersebutdinyatakan batal demi hukum;6.
    Aras Bin Tammauniadalah sebagai Pue Ballung yang merupakan Pemangku Adat Mamujudan Penggugat berhak memiliki tanah objek sengketa;4. Menyatakan hukum bahwa apabila ada suratsurat tanah objek sengketayang terbit tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum, sehingga seluruh buktibukti hak yang telah diterbitkantersebut dinyatakan batal demi hukum;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2006 — Upload : 23-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2645K/PDT/2004
Tanggal 14 Nopember 2006 — DAVID JAMA PULU PINA ; RAMBU TANGGU MITTA alias RAMBU YAYA, dk
1168 — 1198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2014 — DISWAR gelar MARAH KAYO pgl. CIDIK, Dkk vs ZULHILMAN pgl. MAN
1031 — 1075 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut hukum adat Minangkabau yang disebut dengan hak milik adalahbarangbarang yang diperdapat dengan salah satu dari Nan Ampek yaitu:e Sebab dek hibah;e Sebab dek Cancang Latiah;e Sebab dek tabuih/bali;e Sebab dek mamak (pusaka tinggi);Dengan demikian dalam perkara ini hak milik didapatkan salah satunya dengan jalanpemberian dari seseorang (hibah);Bahwa hibah menurut hukum adat Minangkabau ada 3 (tiga) macam yaitu;1 Hibah Laleh;2 Hibah Bakeh;3 Hibah Pampeh;Sedangkan yang dimaksud dengan Hibah
    hendaklah dengan persetujuan kaum dankalau tidak diperboleh kata Mufakat kaum, maka hibah sebagaimana bentuknya tidakdapat dilaksanakan menurut adat, karena adat Minangkabau mempunyai prinsipbahwa harta pusaka kaum tidak dapat dipindahkan kepada anak pisang atau anakanak seorang lelaki Minangkabau;Oleh karena itu untuk berlangsungnya Hibah menurut adat Minangkabau haruslahterpenuhi syaratsyarat sebagai berikut:1 Hibah dilakukan semasa hidup pengibah;Kerabat dari si penghibah harus hadir semuanya
    Nuh Rajo Permato yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 1964 adalah suatupertimbangan hukum yang keliru karena sudah menyalahi sistim pembuktian hukumacara perdata adat minang kabau dalam menilai kebenaran sebuah ranji keturunan;Bahwa ranji yang tidak jelas asalusulnya kenapa diterima dan di pertimbangkan adaapa antara Majelis Hakim dengan pihak Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yangnota bene hanya seorang Pewaris Pemagang gadai. (Tergugat /Terbanding/Termohonkasasi);5.
    Nuh Rangkayo Endah (almarhum) dalam melakukan transaksi/peralihan hak atas tanah/sawah selalu bersamasama dengan Kaum Para Penggugatdan suratsurat ini kami lampirkan dalam memori kasasi ini agar Mahkamah Agungdapat meluruskan putusan yang tidak adil dan menyesatkan ini;Salah satu ciri khas adat Minangkabu ialah ajaran adat mengenai Tanah Ulayat danharta pusaka tinggi yang menyatakan airnya boleh diminum buahnya bolehdimakan, dijual ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando;Bahwa menurut hukum
    Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotobaru dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Padang telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini atau telahtidak cermat mengadili perkara ini;Dengan alasan:Bahwa sesuai dengan Pepatah Adat di Minangkabau dan juga sesuai dengan adat diNagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok yang berbunyi:Salang Kumbali Tagadai Biaso Ditabuih, Agiah Hilang dan sawah ini adalah sawahtagadai, untuk itu Penggugat berhak Menabuih kembali kepada Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 PK/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — ISAIAS NUSMESE, Dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR MALUKU CQ. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, Dkk
263 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SOLOK Perdata
Register : 18-10-2022 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SOLOK Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
1.Drs. H. IRFAN UMIR DT. MUSTAFA, MA
2.AL BASRI DT. BAGINDO NAN GADANG
3.H. NURIJAL DT. SINARO NAN KUNIANG
4.H. SURYADI ASMI DT. RAJO NANSATI, SE.
5.H. ZUL ELFIAN DT. TIANSO, SH, MSi
6.TASMAN DT. TAMANGAGAR, SH, MH
7.Ir. SRI HAMDANI JASRAN DT. RKY BASA
8.HARIS ALFAROBI DT. GADANG, ST
9.drh. ARMON DT. RAJO NAN GADANG
10.EDIFAL DT. PALINDIH
11.Dr. ZULHELDI DT. SINARO SATI, MA
12.JUFRI DEVIS DT. TAN PATIH.
13.YOSRI DT. TUMA ALAM
14.Drs. IFWANDI SYAFEI DT. BANDARO ACEH
15.Drs. H. HASKA ETIKA DT. RKY SATI
16.INDRA YOPI DT. BANDARO BASA
17.H. MULYADI BADIAMIN
Tergugat:
1.H. DANIL
2.H. RUSDI SYAFRI
3.RIDWAN HUSEIN
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
5.MAWARDI, SH, M.Hum
Turut Tergugat:
DASRIZAL CHANDRA BAHAR
239 — 199
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msh
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat: 1.Ferdinad Lunmisay, 2.Benoni Lunmisay Tergugat: 1.Badan Saniri Negeri Wotay, 2.Oryani Karesina, 3.Dominggus Purmiasa.
500 — 549
  • Masohi, tanggal 26 Agustus 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2019yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi padatanggal 19 Juli 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msh, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Negeri Wotay adalah kesatuan masyarakat hukum adat
    sujektif dari Para Peggugat sebagai MatarumahparentaHalaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2019/PN Msh10.11.12.13.14.Bahwa secara diamdiam Para Tergugat menetapkan Tergugat Il danTergugat Ill sebagai matarumah parenta Negeri Wotay tanpa menghargaiPara Penggugat sebagai marga Parenta di Negeri Wotay sehingga patutlahperbuatan Para Tergugat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum(PMh)Bahwa berdasarkan kewenangannya Tergugat dan Turut Tergugat yangmana harus melakukan penelusuran adat
    istiadat dan hukum adat di NegeriWotay berdasarkan profil matarumah/keturunan yang diajukan oleh semuamatarumah/keturunan sebagai matarumah/keturunan parentah, kemudianTergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan musyawarah denganmengundang para Tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agamasehingga pada akhirnya Tergugat dan Turut Tergugat menetapkanTergugat II dan Tergugat III sebagai matarumah Parenta adalah pelecehanterhadap adat istiadat di Negeri Wotay sehingga dapat disebut sebagaiPerbuatan
    Melawan Hukum(PMhH)Bahwa matarumah Para Penggugat merupakan matarumah parenta biladilihat dari simbol adat dan semua berkas sejarah asal usul pembentukanNegeri Wotay dan Hack Petuanan Mulamula semuanya telah diberikankepada Para Penggugat oleh Dinas Pendididikan dan Kebudayaan MuseumNegeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon dengan surat keteranagan Nomor :436.1/63/MS/2016 yang ditandatangani oleh Dra.Y.E.Saya.M.Hum sebagaikepala MuseumBahwa Perbuatan Para Tergugat yang dengan sewenangwenang melangarhak
    subjektif Para Penggugat maka sepatutnya perbuatan Para Tergugatdapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Bahwa menurut Pasal 18B ayat(2) UndangUndang Dasar 1945 yangmenyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisonalnya sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembagan masarakat dan prinsip NegaraKesatuan Repulik Indonesia yang diatur dalam UndagundangDALAM PROVISI1.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ABDUL ARIFIN
Tergugat:
1.KHARUDIN
2.KASMIDAR
Turut Tergugat:
KEPALA DESA PANGKALAN GONDAI
658 — 477
  • BatinHitam Sungai Medang tertanggal 15 Juni 2011 M/bertepatan pada 13Radjab 1432 H vang dikukuhkan oleh Bupati Pelalawan.Bahwa Penggugat sebagai Batin Hitam Sungai Medang merupakanPemangku Adat yang memegang atau menguasai Tanah Ulayat yangtidak dapat mengalinkan atau melepaskan haknya kepada pihak lainkecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarahpersekutuan adat sesuai adat istiadat setempat, dan berdasarakanpasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999Tentang Hak Tanah
    Bahwa dengan demikian berdasarakan pasal 4 Peraturan Daerah KabupatenKampar Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat Tergugat danTergugat Il serta Turut Tergugat jelas jelas sangat bertentangan denganaturan yang berlaku yang tentunya haruslah dengan seizin Pemangku adatserta masyarakat adat bathin hitam setempat dan untuk itu sangat beralasanhukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehinggatelah merugikan Penggugat sebagai Pemangku adat yang mengwakilikepentingan masyarakat adat
    Bahwa lahan yang dikuasai dan dikelolah oleh Tergugat dan II dalamperkara aquo yang telah memiliki alas hak dimana pada dasarnya tidakseizin pemangkuh adat bathin hitam dan masyarakat adat bathin hitamsugai medang patut dinyatakan cacat hukum20.
    Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum ( Legal Standing)Mengajukan Gugatan A quoBahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 10 dan 11 yangmenyebutkan bahwa Penggugat merupakan Pemangku Adat yangmana berdasarkan Warkah Pengukuhan Pemangku Adat PetalanganBatin Hitam Sungai Medang tertanggal 15 Juni 2011 M/Bertepatanpada 13 Radjab 1432 H ..... dst adalah dalil yang salah dan keliru, yangmana Penggugat tidak lagi sebagai Pemangku Adat Petalangan BatinHitam Sungai Medang sejak tanggal 01 Februari
    Terhadap dalil tersebut Penggugat telah membuktikan dengan buktisurat bertanda P1 berupa Warkah Pengukuhan Pemangku Adat PetalanganBatin Hitam Sungai Medang Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 Juni 2011, yangdikukuhkan oleh Ketua Umum Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Pelalawanyaitu Drs. M. Yunus Syam, yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua UmumLembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan yaitu Ir.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 02-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sml
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat:
1.DOMINGGUS KELBULAN
2.RIDOLOF KELBULAN.
Tergugat:
2.LUIS MASKIKIT
3.LAMBERT MASKIKIT
288 — 19
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 17-01-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN SORONG Nomor 8/Pdt.Bth/2022/PN Son
Tanggal 14 September 2022 — Penggugat:
Sonny Kalagison
Tergugat:
1.H. Achmad Syabana
2.Yohanis Tanan Kalani
142 — 68
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 345/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : SAAD Diwakili Oleh : SAAD
Terbanding/Tergugat I : KASRI
Terbanding/Tergugat II : ENI ZULIA FRANSISKA
239 — 141
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 31-08-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjp
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
1.MENDEK KS
2.Bustamam
Tergugat:
Tedy Sutendi
257 — 130