Ditemukan 8080 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-02-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 10/Pdt.P/2017/PN MTP Tanggal 14 Februari 2017 — AKHMAD SYARFANI DAN ANITA
25 — 2
25 — 2
Register : 02-02-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PA ENREKANG Nomor 10/Pdt.P/2015/PA Ek Tanggal 25 Februari 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
17 — 10
17 — 10
Register : 11-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PA ENREKANG Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Ek Tanggal 27 Januari 2016 — PEMOHON I PEMOHON II
14 — 7
14 — 7
Register : 13-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Ek Tanggal 8 Maret 2017 — PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI
36 — 9
36 — 9
Register : 08-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PA KRUI Nomor 10 P/AG/2013 Tanggal 15 Mei 2013 — PENGGUGAT - TERGUGAT
12 — 6
12 — 6
10 P/AG/2013
Register : 02-01-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA KRUI Nomor 10 P/AG/2015 Tanggal 29 Juni 2015 — PENGGUGAT - TERGUGAT
12 — 1
12 — 1
10 P/AG/2015
Register : 06-01-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 10 P/PDT.G/2014 Tanggal 13 Februari 2014 — - MEGA SELVIANI binti MASDAR
- KIRAM bin PAIMIN
14 — 3
14 — 3
10 P/PDT.G/2014
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — H. SOEDARSONO, DKK VS BUPATI PELALAWAN, DK;
176 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2014
Putusan Nomor 10 P/HUM/20143.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014il.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014a)b)Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa LipaiBulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;il.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014c) Bahwa materi Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1)Perda No 11/2007 jelasjelas telah melanggar hakhak azazi PARAPEMOHON.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014
Register : 15-01-2014 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PA KRUI Nomor 10 P/AG/2014 Tanggal 10 Februari 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
13 — 2
13 — 2
10 P/AG/2014
Register : 04-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 10 P/PDT.P/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 — - SAFARUDDIN bin KARIM
- REFNI DAILIS binti SAMSU ANWAR
14 — 1
14 — 1
10 P/PDT.P/2014
Register : 21-01-2010 — Putus : 09-02-2010 — Upload : 29-03-2011
Putusan PA KRUI Nomor 10 P/AG/2010 Tanggal 9 Februari 2010 — Penggugat - Tergugat
14 — 2
14 — 2
10 P/AG/2010
Register : 30-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2017 Tanggal 17 April 2017 — GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) VS PRESIDEN RI;
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2017
Putusan Nomor 10 P/HUM/20176.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2017biCc.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2017Bahwa Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 25 Jo.
Putusan Nomor 10 P/HUM/201710.
Putusan Nomor 10 P/HUM/20173.
Register : 02-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 10/P/2020/PTUN.MDN Tanggal 30 September 2020 — Pemohon:
Perkumpulan Tani Tunggurono Bersatu
Termohon:
Gubernur Sumatera Utara
175 — 94
Perkumpulan Tani Tunggurono Bersatu
Termohon:
Gubernur Sumatera Utara
175 — 94
10/P/2020/PTUN.MDN
EDI SIPAYUNG, S.H.Halaman 1 Putusan Nomor : 10/P/FP/2020/PTUNMDN.EDISON P.SIREGAR, S.H.DIAN HARDIAN SILALAHI, S.H., M.H.ADIL P.
Deli Serdang danKota Binjai, yang diterima Termohon tanggal 15 Maret 2019 sehingga sampaiHalaman 18 Putusan Nomor : 10/P/FP/2020/PTUNMDN.sekarang ini telah lewat waktu 4 (empat) bulan, maka tenggang waktu pengajuanpermohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No.5 tahun 1986Jo. UU No.9 Tahun 2004 jo.
/P/FP/2020/PTUNMDN.b.
/P/FP/2020/PTUNMDN.
::c::eeeeeeeeeeeeesRP. 31.400,MAteral ......... cece eee eee eee eee eee eee seeeeeeeeeeee PRD. 6.000,REdaKSI 20.0... cc ccc cc cce ceca eee cee cee tenes seeeneeeees Rp. 10.000,dN) Rp.20.000.JUMIAN 2. ete eettterteereee RP. 297.400,(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;Halaman 24 Putusan Nomor : 10/P/FP/2020/PTUNMDN.Halaman 25 Putusan Nomor : 10/P/FP/2020/PTUNMDN.
Register : 05-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — HAPPY HAYATI HELMI, SH vs 1. GUBERNUR DKI JAKARTA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DKI JAKARTA;
384 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
384 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2021
Putusan Nomor 10 P/HUM/20212.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2021c.
Putusan Nomor 10 P/HUM/20217.
Putusan Nomor 10 P/HUM/202125.26.27.28.libel).
Putusan Nomor 10 P/HUM/202129.
Register : 03-01-2022 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2022 Tanggal 8 Maret 2022 —
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2022
Register : 09-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;
89 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2018
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Agung menjadi Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),dan (10); sedemikian ketentuan tersebut berbuny!
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Penghimpunan Dana Perkebunan; sebagaimana PermohonanKeberatan (Hak Uji Materiil) a quo;Il.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018IV. ALASAN DAN DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN.A.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018d. Peremajaan Perkebunan; dan/ataue.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018b.pemenuhan hasil Perkebunan untukkebutuhan pangan, bahan bakar nabatidimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk menjalankan undangundang (delegated legislation).
Putus : 08-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2011.- Tanggal 8 Juni 2011 — NY. HJ. HALIDJAH POLANUNU, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2011.-
P/HUM/2011telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasanalasan pada pokoknyaHal. 3 dari 31 hal.
No. 10 P/HUM/2011.14dari Pemerintah Pusat, sehingga akibat perbuatan yang demikian ituPemerintah Kabupaten Maluku Tengah kehilangan anggaran sebanyakRp. 63.196.860.000, (Enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluhenam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran2009;4.
P/HUM/2011, tanggal 2 Maret2011 sebagai berikut :1.
No. 10 P/HUM/2011.18Agung atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Thn 2010 tanggal 13 April2010 dengan register Nomor 46 P/HUM/2010; Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim Agung telahmemutus perkara dimaksud melalui Putusannya Nomor 46 P/HUM/2010 tanggal 3Nopember 2010 dengan amar putusannya Menolak permohonan Hak Uji Materiildari Para Pemohon.
No. 10 P/HUM/2011.
Register : 19-01-2011 — Putus : 28-02-2011 — Upload : 29-03-2011
Putusan PA KRUI Nomor 10 P/PDT/2011 Tanggal 28 Februari 2011 — PENGGUGAT TERGUGAT
14 — 4
14 — 4
10 P/PDT/2011
Putus : 23-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2010 Tanggal 23 Februari 2011 — Ir. MANAHARA ROBERT SIAHAAN, ,DK VS.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2010
No.10 P/HUIM/2010rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernuruntuk Lembaga Tingkat Provinsi ;Bahwa Peraturan Pemerintah a quo dengan menggunakan istilah "wakildari unsur" telah mempersempit keanggotaan Lembaga, karena dengan istilah"wakil dari unsur" berarti keanggotaan wakil dari asosiasi perusahaan jasakonstruksi cukup dengan salah satu wakil dari asosiasi perusahaan jasakonstruksi yang ada.
No.10 P/HUM/20102010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan denganUU Nomor 18 Tahun 1999 tersebut sangat tidak berdasar hukum danmenunjukkan ketidak cermatan Pemohon dan menunjukan kekaburanpermohonan karena PP Nomor 4 Tahun 2010 hanya terdiri dari :a.
No.10 P/HUIM/2010d. Instansi Pemerintah yang terkait ;d.
No.10 P/HUM2010"Selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahmemberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatanLembaga" ;e.
No.10 P/HUM2010Hal. 18 dari 17 hal. Put. No.10 P/HUM2010
Putus : 12-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012 Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
993 — 1983 — Berkekuatan Hukum Tetap
993 — 1983 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2012
No. 10 P/HUM//201238383.c3.dWewenang Pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah atau Daerah Otonom.
No. 10 P/HUM//20124040e.
No. 10 P/HUM//20125050a.1.3a.1.4dan kewajiban berkonsultasi dan menunjuk Pemegang UP untukKerjasama/kemitraan dalam pengolahan atau pemurnian.
No. 10 P/HUM//20125858a.1.3a.1.4pengawasan, khususnya untuk kewajiban berkonsultasi sertamelakukan evaluasi terhadap rencana kerjasama atau kemitraandalam pengolahan dan/atau pemurnian bijih mineral.
No. 10 P/HUM//2012106106