119/G/2017/PTUN.MTR

PUTUSANNomor: 119/G/2017/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, Jalan DR.

,;Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Dompu;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNSpada Kantor Kejaksaan Negeri Dompu, beralamat Kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 15 Dompu;Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:1.Membaca Gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram pada tanggal 07 Pebruari 2017,dengan register Nomor:119/

G/2017/ PTUN.MTR;.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 119/PenLDis/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Pebruari 2017, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lolos Dismissal);Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 119/PenMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Pebruari 2017, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR;Halaman 44.

Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yangdiajukan di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2017,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Matarampada tanggal 07 Pebruari 2017, dengan register Nomor:119/G/2017/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2017,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut

119/G/2017/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 119/G/2017/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : CV.

Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 119.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tertanggalPerkara No. 119/G/2017/PTUN.SBY. hal 2 dari 7617 Oktober 2017 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :119.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY.tertanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaanPersidangan ; n neon nnn nnn nen nnn nn nnn nnn cence4.

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal11 10 2017 ; ~nnnnnn nnn n nanan nnn enn nnn nnn nnnnnnnnnnnannnnnnPerkara No. 119/G/2017/PTUN.SBY. hal 3 dari 764.

ADIBUANA adalah untuk mendirikan usaha Karaoke, Makanan Dan MinumanINUL VIZTA Kediri yang mengutamakan untuk tempat hiburan karaokekeluarga yang dikelola oleh Penggugat ; ==Perkara No. 119/G/2017/PTUN.SBY. hal 5 dari 7611.Bahwa sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi persyaratanmendirikan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri disampingmembuat Akta Perseroan Komanditer CV.

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atauPerkara No. 119/G/2017/PTUN.SBY. hal 18 dari 76pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusandan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan ; nnn nnn nnn nnn enn nner nner5.

119/G/2017/PTUN.BDG

Telahn membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpadatanggal 27 September 2017 dibawah register perkara Nomor:119/G/2017/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2017dan berkas berkas yang berhubungan dengan Perkara ini ;Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG2.

Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDGBahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak saholeh Penggugatadalah : 222222 o nnn enna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1.

Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDGb.

Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDGHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,DEWI ASIMAH, S.H. ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H.RETNO NAWANGSIH, S.H.,M.H.PANITERA PENGGANTI,TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. ATK : Rp. 125.000,3. Panggilanpanggilan : Rp. 60.000,4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 5. Redaksi : Rp. 5.000,6. Leges : Rp 3.000,7. Meterai Penetapan : Rp. Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG8.

Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG

119/G/2017/PTUN-JKT

PENETAPANNomor : 119/G/2017/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMembacaPENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA1.Surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2017 yangtelah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 2 Juni 2017 di bawah RegisterPerkara Nomor : 119/G/2017/PTUNJKT., dalamperkara antara :Prof. Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H.

serta berkas perkara yang bersangkutan;Bahwa perkara Nomor : 119/G/2017/PTUNJKTtersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta ;Bahwa terhadap perkara tersebut baru pada tahapPemeriksaan Persiapan ;Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 20 Juli2017 pada pokoknya menyatakan mencabutgugatannya dalam perkara Nomor : 119/G/2017/PTUNJKT ;Bahwa ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubahHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 119/G/2017/PTUNJKTMemperhatikandengan

/G/2017/PTUNJKTMENETAPKAN :1.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam PerkaraNomor : 119/G/2017/PTUNJKT;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untukmencoret gugatan Penggugat dari Register Perkara Nomor : 119/G/2017/PTUNJKT ;3.

,M.H.Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 119/G/2017/PTUNJKTRincian Biaya: Pendaftaran .............. Rp. 30.000, ATK wee Rp.125.000, Panggilan ................ Rp. 25.000, Materai Penetapan .... Rp. 6.000, Redaksi Penetapan ..... Rp. 5.000,Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 119/G/2017/PTUNJKT

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/PEN/2017/PTUN.SBY tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penundaan

SBY. tanggal 4 Mei 2018 TentangPenunjukan Panitera Pengganti;Berkas Perkara Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; Berkas Perkara Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/B/2018/PT. TUN.

SBY. tanggal26 Juni 2018 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan TataHalaman 2 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBYUsaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 21 Pebruari2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;MENGADILI:DALAM EKSEPSI; Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak di terima ; DALAM POKOK PERKARA ; 1.

Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara ini sejumlah Rp.297.000,(Dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya/dibacakannya PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.

/G/2017/PTUN.SBYtersebut, oleh Wakil Panitera pada tanggal itu juga diberitahukan dan diserahkankepada Terbanding/Penggugat; 2022 0Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 5April 2018 telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor:119/G/2017/PTUN.SBY dan diterima oleh Panitera Muda Perkara , selanjutnyaoleh Panitera Muda Perkara pada tanggal 5 April 2018 telah diberitahukan dandiserahkan kepada Kuasa Hukum dari Pembanding/Tergugat;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata

/G/2017/PTUN.SBY tanggal21 Februari 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat denganpertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21Februari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,bukti surat dan keterangan saksi para pihak, Memori Banding dariPembanding

,BDG/09/2016 tanggal 15 September 2016tentang Jawaban permohonan Informasi hasilpemeriksaan status Tanah terletak di Jalan Evakuasikota Cirebon (fotocopy dari fotocopy;Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atasLaporan Keuangan Pemerintahn Daerah KotaCirebon tahun Anggaran 2015, Hasil Pemeriksaanatas sistem Pengendalian Intern Nomor:32B/LHP/XVIII.L,BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016(fotocopy dari fotocopy); Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor:119/G/2017/PTUN.BDG (Ad.

sesuai dengan aslinya);Fotocopy surat hal sewamenyewa tanah ex Bengkokdari Titisara Lingkungan Hardjamukti tertanggal 20Maret 1972 berikut lampiran (fotocopy dari fotocopy);Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon2015 Nomor: 32B/LHP/XVIII.BDG/05/2016tanggal 31 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan asli);Fotocopy Formulir Kartu Inventaris Barang (KIB) ANo.Kode Lokasi 12.10.19.13.01.77.02.01. tertanggal31 Juli 2019 (fotocopy dari fotocopy);Putusan Nomor: 119

/G/2017/PTUN.BDG Penggugat :SubetiRepublik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa BaratTahunTergugat Badan Pemeriksa Keuangan(fotocopy downlond dari direktori putusan); Fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI4001581,Kesepuhan Cirebon, tanggal 24 Juni 2003 (fotocopyNomor perihal Tanah Kesultanandari fotocopy;Fotocopy Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Nomor B/7163/KSP.00/1016/08/2019 Hal PercepatanPembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)tanggal 26 Agustus 2019 (fotocopy sesuai

bahwa terhadap dalil Tergugat tidak dapat memprosespermohonan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan Bukti T.2 berupa Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiatertanggal 15 September 2016, Perihal Jawaban Permohonan Informasi HasilPemeriksaan Status Tanah terletak di Jalan Evakuasi Kota Cirebon; Bukti T.3=T Il Int7 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015; Bukti T.4=T Il Int9 berupa Putusan No. 119

/G/2017/PTUN.BDG antara Subetimelawan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat; Menimbang, bahwa buktibukti tersebut menunjukkan bahwa terhadaptanah yang diajukan Penggugat masih ada permasalahan dalam laporan dari BPKtahun 2015 dikarenakan tanah tersebut adalah dalil asset milik dari PemerintahDaerah Kota Cirebon yang belum dicatat (vide bukti T.2 dan T.3=T II Int7);Menimbang, bahwa terhadap sengketa antara SUBETI in casu suamiPenggugat dengan BPK terhadap laporan atas temuan tanah