129/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 15 Agustus2016, Nomor : 129/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 15 Agustus2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 05September 2016, Nomor : 129/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum bernamaDesem FBR, S.H.

,C.L.A, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum)Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua MajelisNomor 129/Pid.Sus/2016/PN Sdw tertanggal 22 Agustus 2016 TentangPenunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ; nn nnn nnn nnn ern nnn nen cnn nnnPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai BaratNomor : 129/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 15 Agustus 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

; nnn nnn nn nn nnn nnn en cnnTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :129/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 15 Agustus 2016, tentangpenetapan hari Sidang ; ++ nn nner nnnTelah membaca berkas perkara ;Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;Telah memperhatikan barang bukti ; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,tanggal 22 September 2016, No.

Mencimai Rt. 04 Kecamatan Barong TongkokKabupaten kutai barat, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapterdakwa ditemukan 2 (dua) poket shabu shabu ukuran besar dankecil, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah potongan sedotan, 7 (tujuh)buah plastic kecil bening, 2 (dua) buah kotek gas yang disimpan olehterdakwa di dalam bungkus rokok merk LA yang berada di kantungcelana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidibawa ke Polsek Barong Tongkok.Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 129

/Pid.Sus/2016/PN Sdw Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijinatau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukandigunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi.