• SAMIN, Nomor: 60 / SKRPT/ RAP / 13 / 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. BOBI IRAWAN AL YAMANI, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019.

• Samin, Nomor: 60/SKRPT/ RAP/13/2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019.

• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an. Samin Nomor: 66/SKRPT/ RAP/13/ 2019, yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si Tanggal 15 Oktober 2019;
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an.

  Samin, Nomor: 63/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si Tanggal 15 Oktober 2019;

• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an. Samin, Nomor: 64/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019;
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an.

  Samin, Nomor: 65/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019;

• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an. Samin, Nomor: 38/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si , tanggal 15 Oktober 2019;
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an.

  Samin, Nomor: 41/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019;

• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an. Samin, Nomor: 42/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019;
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an.

  Samin, Nomor: 37/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019;

• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an. Samin, Nomor: 69/SKRPT/ RAP/13/ 2019 yang ditandatangani Pj. Penghulu Kampung Rawang Air Putih an. Bobi Irawan Al Yamani, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Oktober 2019;
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah an.

• Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 580/Kep.Bup/BKAD/2019;

• 1 (satu) berkas arsip laporan realisasi pelaksanaan lelang berikut salinan risalah lelang Nomor : 496/13/2019 tanggal 23 Mei 2019;
• 1 (satu) berkas arsip persetujan penjualan barang milik daerah Kab.

  Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 856/Kep.Bup/BKAD/2019;

• 1 (satu) berkas arsip laporan realisasi pelaksanaan lelang berikut salinan risalah lelang Nomor : 854/13/2019 tanggal 16 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

• • 1 (satu) lembar Fc (fotocopy) Kutipan Risalah Lelang nomor 532/13/2019 tanggal 16 Juli 2019 objek lelang sebidang tanah seluas 108 MA kuadratterletak di Perumahan Villa Dahlia Asri Blok K Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru Jambi.
  • 1 (satu) buku Fc (fotocopy) dilegalisir Sertipikat Hak Milik No.17851 Kec. Kota Baru Kel. Kenali Besar Jambi a.n. Frans Jamaludin Ritonga

  Dikembalikan kepada saksi Heriyanto.

• Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00135/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 25 Maret 2019, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 12 halaman.

  Putusan Nomor 1665/C/PK/Pjk/2020Penghasilan Nomor 00001/206/13/704/18, tanggal 6 Februari 2018Tahun Pajak 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006634.15/2019/PP/HT.II Tahun 2019, tanggal 4 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00135/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 25 Maret2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak

  Putusan Nomor 1665/C/PK/Pjk/2020 Mengadili sendiri:1.Menyatakan surat banding Pemohon Peninjauan Kembali memenuhipersyaratan formal sebagai surat banding;Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Nomor 00001/206/13/704/18, tanggal 6 Februari 2018,Tahun Pajak 2013;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00135/KEB/WPJ.13/2019,tanggal 25 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar

  /2019, tanggal 25 Maret2019.

  /2019, tanggal 25 Maret2019, dikirimkan kepada Pemohon Banding pada tanggal 26 Maret 2019(Nomor AWB PNKECO00130257219) dan diterima oleh PemohonBanding pada tanggal 28 Maret 2019.

• ., M.Kn sebagaimana Akta HibahNomor 13/2019 tertanggal 09 April 2019;12.Bahwa dalam proses hibah antara Rubiyah dengan Tergugat atas sebidangtanah seluas 1.466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter perseg)beserta 1 (Satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun VDesa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utarasebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama THAMRIN LUBISyang sama sekali tidak melibatkan Penggugat selaku ahli waris dariAlmarhum Thamrin Lubis Bin

  2019keadaan Rubiyah sedang sakit, maka patut kiranya bilamana Hibahdimaksud dibatalkan;Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2021/PA.RAP13.Bahwa oleh karena itu Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum ThamrinLubis Bin Andak ingin menguji keabsahan hibah yang dilakukan antaraRubiyah dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mensummerTergugat untuk membuktikan adanya hibah antara Rubiyah Binti Mangildengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Notaris LINDAWATI, SH., M.Knsebagaimana Akta Hibah Nomor 13

  /2019 tertanggal 09 April 2019;14.Bahwa oleh karena hibah terhadap objek sengketa telah dibuat antaraRubiyah dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Notaris LINDAWATI,SH., M.Kn sebagaimana Akta Hibah Nomor 13/2019 tertanggal 09 April 2019tanpa adanya saksisaksi dari Pihak Ahli Waris maupun pihak PemerintahDesa dan patut diduga dilakukan pada saat rubiyah dalam keadaan sakitkeras, maka mohon kiranya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;15.Bahwa, agar Tergugat bersedia secara sukarela

  Menyatakan Akta Hibah Nomor 13/2019 tertanggal 09 April 2019 yang dibuatoleh PPAT / Notaris LINDAWATI, SH., M.Kn, tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;6.

  ., M.Kn sebagaimana AktaHibah Nomor 13/2019 tertanggal 09 April 2019 terhadap 1 (satu) bidangtanah pekarangan seluas 1.466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enammeter persegi) beserta 1 (Satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletakdi Dusun V Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten LabuhanbatuUtara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama THAMRINLUBIS tertanggal 20 Agustus 2007 yang telah dibalik nama atas namaRUBIYAH tertanggal 24 September 2019, dan dibaik nama pula atas namaLIYANTI

• Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00130/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 25 Maret 2019, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 11 halaman.

  Putusan Nomor 1666/C/PK/Pjk/2020Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/13/704/18,tanggal 6 Februari 2018, Masa Pajak Februari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006636. 16/2019/PP/HT.II Tahun 2019, tanggal 4 September 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00130/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 25 Maret 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00130/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 25 Maret 2019, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor00002/207/13/704/18, tanggal 31 Januari 2018, yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusan yang tidak benarkarena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,sehingga

  Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00130/KEB/WPJ.13/2019,tanggal 25 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang danJasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00002/207/13/704/18, tanggal31 Januari 2018;4.

  Berdasarkan bukti pengirimantersebut diketahui bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP00135/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 25 Maret 2019, dikirimkan kepadaPemohon Banding pada tanggal 26 Maret 2019 (Nomor AWBPNKEC00130257219) dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal28 Maret 2019.

• Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Terbandingsebagaimana tertuang dalam KEP64/WBC.13/2019 tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Membatalkan Keputusan Terbanding sebagaimana tertuang dalam KEP64/WBC.13/2019 sehingga tagihan dalam KEP64/WBC.13/2019menjadi nihil; dan4.

  Perkaraberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya dalam suatu peradilanyang baik dan benar (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005398.40/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 5 Agustus 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP64/WBC.13

  /2019 tanggal 01 April 2019 tentangPenetapan atas Keberatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara terhadapPenetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK000002tanggal 11 Januari 2019, atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara,NPWP 01.061.573.0091.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28SCBD Lot. 11A, Jl.

  mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP64/WBC.13

  /2019 tanggal 1 April 2019, mengenai Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000002 tanggal 11 Januari2019 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000; danmenetapkan atas Konsentrat Tembaga yang diekspor dan diberitahukandengan PEB Nomor 000055 tanggal 22 Desember 2018 adalah 11.092,55TNE, Konsentrat Tembaga dengan kadar 23,61% dengan HPE FOBUSD1.477,12/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar Rp1.978.680.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan

• adalah mempunyai hak terhadap objek sengketa tersebut,sedangkan perkara a guo Notaris Lindawati, S.H., M.Kn. tidak mempunyaiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Mdn.kepentingan dan hak terhadap objek sengketa, oleh karena itu eksepsi tersebuttidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah gugatanpembatalan Akta Hibah Nomor 13

  /2019 tanggal 09 April 2019, berdasarkanpasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahanUndangUndang Peradilan Agama, maka perkara Hibah adalah kewenanganPeradilan Agama;Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan pembatalanAkta Hibah karena dalam pelaksanaan hibah dari almarhumah Rubiah/Rubiyahbinti Mangil adalah ibu kandung dari Penggugat kepada

  Liyanti Rambe tidaksama sekali melibatkan Penggugat (Ridwan Lubis binti Thamrin Lubis) dan tidakmelibatkan pihak Pemerintah Desa Belongkut pada sekitar bulan April 2019 dankeadaan Rubiah/Rubiyah binti Mangil dalam keadaan sakit keras, maka aktahibah Nomor 13/2019 tanggal 09 April 2019 dibatalkan karena tidak melibatkanahli waris dan saksisaksi dari ahli waris dan Pemerintah Desa pada waktuRubiah/Rubiyah binti Mangil dalam keadaan sakit keras, oleh karena itu mohondibatalkan dan dinyatakan tidak

  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang telah mempertimbangkan fakta hukum perkara a quo,bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut danmengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri denganpertimbangan bahwa dalam petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) agarakta hibah Nomor 13/2019 tanggal 09 April 2019 atas sebidang

  tanahpekarangan seluas 1.466 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 153 tanggal 20Agustus 2007 atas nama Thamrin Lubis dan atas nama Rubiah/Rubiyah tanggalHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Mdn.24 September 2019, ternyata dalam fakta persidangan Penggugat/Pembandingtidak dapat membuktikan dali gugatannya, yang seharusnyaPenggugat/Pembanding membuktikan dalilnya dengan membuktikan denganakta hibah Nomor 13/2019 tanggal 09 April 2019;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut

• Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Terbandingsebagaimana tertuang dalam KEP63/WBC.13/2019 tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Membatalkan Keputusan Terbanding sebagaimana tertuang dalam KEP63/WBC.13/2019 sehingga tagihan dalam KEP63/WBC.13/2019menjadi nihil; dan4.

  Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar sebesarRp 1.298.891.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005397.40/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 5 Agustus 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP63/WBC.13

  /2019 tanggal 01 April 2019,tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan PerhitunganBea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000001 tanggal 11 Januari 2019 atasnama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot. 11A, Jalan JenderalSudirman Kav. 5253, RT 005 RW 003, Senayan, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12190 dan menetapkan atas Konsentrat Tembaga postarif 2603.00.00 yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor000054

  Putusan Nomor 1038/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP63/WBC.13/2019 tanggal 01 April 2019, mengenai Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000001 tanggal 11 Januari2019 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000

• Putusan Nomor 422 K/TUN/20202.Menyatakan batal atau tidak Sah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat Nomor: 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan HakAtas Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di NagariSelayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Baratyang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletakdi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat, tanggal 12 April 2019:Mewajibkan

  Tergugat untuk mencabut:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat Nomor: 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan HakAtas Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di NagariSelayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Baratyang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletakdi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat, tanggal 12 April 2019:Menghukum Tergugat untuk membayar segala

  Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi SumateraBarat Nomor 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan Hak Atas TanahSertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di Nagari Selayo,Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yangtelah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletak diNagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat:4. Mewajibkan Termohon untuk mencabut:Halaman 5 dari 8 halaman.

  Putusan Nomor 422 K/TUN/2020Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi SumateraBarat Nomor 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan Hak Atas TanahSertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di Nagari Selayo,Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yangtelah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletak diNagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat:5.

• penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

• Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
• Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan barang bukti berupa ;- 4 (empat) lembarfoto copy legalisir memo Nomor R08.RBC/SBN.13

  /2019 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penarikan dana nasabah secara illegal di cabang Mulyosari. - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Danu Suryo Nugroho tanggal 23 Maret 2019. - 1 (satu) bendel print out rekening koran No. 1690000997954 a.

  Selanjutnya membuat laporan Hasil Investigasi (MEMO)Nomor: RO8.RBC/SBN.13/2019 tanggal 27 Maret 2019 tanggal27 Maret 2019 perihal penarikan dana nasabah secara illegaldi cabang Mulyosari kepada Regional Business Control Head.Bahwa Pegawai bank Mandiri cabang Mulyosari yang saksilakukan wawancara terkait dengan adanya permasalahanpembuatan kartu ATM illegal dan pendebetan rekening illegal olehCSO Bank Mandiri Mulyosari terdakwa DANU SURYONUGROHO, SE sbb:ARINA WARDHANI (KepalaCabang);RINI INDARWATI

  setimpal dengan perbuatanya tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar foto copy legalisir memo NomorRO8.RBC/SBN.13

  /2019 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penarikandana nasabah secara illegal di cabang Mulyosari; 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan Danu Suryo Nugroho tanggal23 Maret 2019; 1 (Satu) bendel print out rekening koran No. 1690000997954 a.

  Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby4 (empat) lembar foto copy legalisir memo NomorRO8.RBC/SBN.13/2019 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penarikandana nasabah secara illegal di cabang Mulyosari;1 (satu) lembar asli surat pernyataan Danu Suryo Nugroho tanggal 23Maret 2019;1 (Satu) bendel print out rekening koran No. 1690000997954 a.

• Bahwa, untuk menjawab seluruh dalildalil Pelawan telah di atur dalam Pasal 200HIR/ 218 RBG Terlawan dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri setempatyakni Pengadilan Negeri Jambi untuk melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan yang telah menjadi hak Terlawan sesuai dengan Grosse RisalahHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.BTH/2021/PN JmbLelang No. 1154/13/2019 tertanggal 28 November 2019.8.

  Bukti T4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik: 18594 atas nama Yandi tanggal lahir08 September 1975, yang mana dalam kolom sebab perubahan, tanggalpendaftaran, No. daftar isian tertulis perubahan nama tersebut dikarenakan lelangyaitu. berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 1154/13/2019 tanggal 11Desember 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara KANWIL DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka BelitungKantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Jambi;2.

  Bukti T5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik: 15700 atas nama Yandi tanggal lahir08 September 1975, yang mana dalam kolom sebab perubahan, tanggalpendaftaran, No. daftar isian tertulis perubahan nama tersebut dikarenakan lelangyaitu. berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 1154/13/2019 tanggal 11Desember 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara KANWIL DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka BelitungKantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Jambi;3.

  Bank Mandiri (Persero)Tbk, RRCR Region II/Sumatra 2 kepada Yandi bahwa sesuai Kutipan RisalahLelang Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi No.1154/13/2019 tanggal 11 Desember 2019, Yandi alamat JI. Depati Parbo, RT/RW016/000, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura Kota Jambi, Prov.

  Lelang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 November2019 pukul 11 WIB sesuai Kutipan Risalah lelang Kantor Pelayanan kekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Jambi No. 1154/13/2019 tanggal 11 Desember2019;5. Bukti T21 berupa fotokopi Surat Keterangan Grosse Risalah Lelang/KutipanLelang, tanggal 10 Mei 2021 Nomor: S37/WKN.04/KNL.01/2021 2021 yang padapokoknya berisi bahwa tiga bidang tanah dijual dalam satu paket seluas 1.199 m?

• Kurang/(Lebih) Bayarb Sanksi Bunga 00c Sanksi Kenaikan 0d Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006029.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.13

  /2019,tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2013, Nomor 00065/207/13/706/18, tanggal 30 Januari2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001, alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau,Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78765, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 17.768.650Pajak

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00070/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013, Nomor 00065/207/13/706/18, tanggal 30 Januari 2018, atasnama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001,alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau, KapuasHulu, Kalimantan Barat, 78765, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

  Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2021mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00070/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013,Nomor 00065/207/13/706/18, tanggal 30 Januari 2018, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.881.597.5706.001; sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp253.900.514,00; adalah sudah tepatdan tidak bertentangan

• Kurang/(Lebih) Bayar 0b Sanksi Bunga 0c Sanksi Kenaikan 0d Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006030.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.13

  /2019,tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013, Nomor 00066/207/13/706/18, tanggal 30Januari 2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP02.881.597.5706.001, alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il,Selimbau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78765, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Halaman 2 dari 7 halaman.

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00071/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013, Nomor 00066/207/13/706/18, tanggal 30 Januari 2018, atasnama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001,alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau, KapuasHulu, Kalimantan Barat, 78765, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

  Putusan Nomor 2194/B/PK/Pjk/2021putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20Maret 2019

• Kurang/(Lebih) Bayar 0b Sanksi Bunga 0c Sanksi Kenaikan 0d Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006031.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.13

  /2019,tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2013, Nomor 00067/207/13/706/18, tanggal 30 Januari2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001, alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau,Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78765, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Halaman 2 dari 7 halaman.

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00072/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013, Nomor 00067/207/13/706/18, tanggal 30 Januari 2018, atasnama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001,alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau, KapuasHulu, Kalimantan Barat, 78765, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

  Putusan Nomor 2195/B/PK/Pjk/2021putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019,tentang Keberatan

• NIAGA INSAN HIDAYAHNomor PEMB.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019.1 (satu) Lembar Fotokopi PRIN.BP1/WPJ.13/2019 tanggal22 Februari 2019 Surat Perintah Pemeriksaan BuktiPermulaan Nomor.2 (dua) Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan BuktiPermulaan ke KPP Pratama Pontianak Timur Nomor PEMB.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019.25 (dua puluh lima) Lembar Fotokopi Rekomendasi Usul MelakukanPemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT.

  NIAGA INSAN HIDAYAH NomorPEMB.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019.1 (satu) Lembar Fotokopi PRIN.BP1/WPJ.13/2019 tanggal22 Februari 2019 Surat Perintah Pemeriksaan BuktiPermulaan Nomor.2 (dua) Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan BuktiPermulaan ke KPP Pratama Pontianak Timur Nomor PEMB.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 201925 (dua puluh lima) Lembar Fotokopi Rekomendasi Usul MelakukanPemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT.

  NIAGA INSAN HIDAYAH NomorPEMB.BP1/WPJ. 13/2019 tanggal 22 Februari 2019.1 (satu) Lembar Fotokopi PRIN.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22Februari 2019 Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor.Halaman 74 dari 110 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2021/PT PTK21.2 (dua) Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan BuktiPermulaan ke KPP Pratama Pontianak Timur Nomor PEMB.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019.25 (dua puluh lima) Lembar Fotokopi Rekomendasi Usul MelakukanPemeriksaan Bukti Permulaan a.n.

  NIAGA INSAN HIDAYAHNomor PEMB.BP1/WPJ. 13/2019 tanggal 22 Februari 2019.1 (satu) Lembar Fotokopi PRIN.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22Februari 2019 Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor.2 (dua) Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan BuktiPermulaan ke KPP Pratama Pontianak Timur Nomor PEMB.BP1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019.25 (dua puluh lima) Lembar Fotokopi Rekomendasi Usul MelakukanPemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT.

  Ins1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019.72 (tujunh puluh dua) lembar Fotokopi Laporan Pemeriksaan BuktiPermulaan Nomor LPBP5/WPJ.13/2019 tanggal 18 Desember 2019.43.

• Razak J Sandi meninggal duniakarena sakit pada hari Rabu, 14 Februari 2018 sesuai dengan SuratKeterangan Kematian Nomor: 474.4/13/2019 yang dikeluarkan KantorKelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari tanggal 24 September2019;4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rufiyati Sandi binti Abd.Razak J Sandi;5. Bahwa Rufiyati Sandi binti Abd. Razak J Sandi semasa hidupnyatidak bekerja;6.

  Razak J Sandi telahmeninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, 14 Februari 2018 sesuaidengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/13/2019 yangdikeluarkan Kantor Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendaritanggal 24 September 2019;3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dan menjadi wali dari Cucudalam mengurus Sertifikat Tanah Nomor 02519 yang terletak di KelurahanHal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0219/Pat.P/2019/PA.KdiLepoLepo Kecamatan Baruga Kota Kendari milik Rufiyati Sandi bintiAbd.