184/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 184/G/2013/PTUN.SBY." DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;1 MARDUWAN, SH.I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan anggotaDPRD Kabupaten Jember fraksi PKNU, bertempat tinggal di Jalan Krakatau 103Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten2 HM.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 184.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY,tanggal 21 Oktober 2013, tentang Penetapan hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan ;4 Surat Pernyataan Tidak Masuk Sebagai Pihak tertanggal 10 Nopember 2013;nnn TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 16 Oktober 2013, dengan register Nomor: 184

/G/2013/PTUN.SBY, yang padaintinya sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:171.428/440/011/2013, tanggal 7 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Jember;Bahwa alasan dan dasar gugatan Para Penggugat antara lain:1 Bahwa Para Penggugat adalah anggota Dewan Pimpinan Cabang PartaiKebangkitan Nasional Ulama (DPCPKNU) Kabupaten Jember berdasarkan SuratKeputusan

,M.H.Panitera Pengganti,TTDSOEMALLT, S.H.Perincian Biaya Perkara No. 184/G/2013/PTUN.SBY:1. Pendaftaran Gugatan :Rp. 30.000,2. Biaya Kepaniteraan :Rp. 224.000,3. Redaksi: Rp. 5.000,4. Materai: Rp. 6.000,Jumlah :Rp. 265.000, ( Dua Ratus enam puluh limaribu Rupiah );

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2013/PTUNJKT tanggal 7 April 2014; 3.

Berkas perkara Nomor 184/G/2013/PTUNJKT beserta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 184/G/2013/PTUNJKT tanggal 7 April 2014 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILII Dalam Penundaan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdiajukan oleh Penggugat II Intervensi; II Dalam Eksepsi

/G/2013/PTUNJKT tanggal 16 April 2014 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 184/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masingmasing pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014; Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17April 2014 sesuai Akta Permohonan

Banding Nomor 184/G/2013/PTUNJKTtanggal 17 April 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Penggugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 184/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamasingmasing pada hari Selasa, tanggal 2d April 2014;Bahwa kuasa hukum Penggugat IJ Intervensi/Pembanding menyerahkanMemori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2013/PTUNJKT tanggal 07 April 2014; 3.

184/G/2013/PTUN-JKT

/G/2013/PTUN.

JKT ;Telah membaca Putusan Sela Nomor 184/G/2013/PTUNJKT/INTVtertanggal 28 November 2013 ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;Telah membaca suratsurat dan buktibukti dari Penggugat,Penggugat II Intervensi dan Tergugat di persidangan ;Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak dipersidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETA :Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Pkr No. 184/G/2013/PTUNJKTMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 16 Oktober 2013, yang diterima

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat II Intervensi masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah obyek sengketadiketahui oleh Penggugat II Intervensi dan atau sejak Penggugat IIIntervensi mengetahui adanya gugatan Penggugat yang terdaftarpada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan NomorRegister 184/G/2013/PTUNJKT tanggal 16 Oktober 2013Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Pkr No. 184/G/2013/PTUNJKT38sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat II Intervensi masihdalam tenggang waktu sebagaimana

Tim tanggal 3 Septembar 2013 ;Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Pkr No. 184/G/2013/PTUNJKT5831.32.33.Bahwa pelaksanaan penertiban dan pengosongan diatas obyektanah milik Pemerintah provinsi DK Jakarta c.g. PT.

,Rp. 302.000,(Tiga ratus dua ribu rupiah)Halaman 131 dari 131 halaman Putusan Pkr No. 184/G/2013/PTUNJKT

banding tersebut, diberitahukan dan diserahkan kepada pihaklawan, sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tertanggal 30 MeiBahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuaidengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masingmasing pada tanggal10 Mei 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :184

/G/2013/PTUNJKT, yang dimohon banding, telah diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Terbanding ataukuasanya ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayang dimohon banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 17 April 2013 ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) UU No. 5 Tahun 1986 yangdiubah terakhir

itu kepada Penggugat/Pembanding telah dilakukan secara sahpada saat pengucapan putusan itu juga, sehingga perhitungan tenggang waktu mengajukanbading haruslah diperhitungkan sejak pemberitahuan putusan yakni pada saat persidanganpengucapan putusan itu pada tanggal 3 April 2013;Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan bandingyang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yakni tanggal 17 April 2013 yangdiperhitungkan sejak tanggal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184

/G/2013/PTUNJKT, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggangwaktu 14 hari, sehingga masih memenuhi tenggang banding sesuai syarat pengajuanpermohonan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dariPenggugat/Pembanding dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 (1) UU No. 5 Tahun 1986 yangdiubah terakhir

tanahmiliknya sendiri dan tindakan pengambilalihan secara paksa tersebutmenunjukkan arogansi Tergugat sebagai seorang pimpinan daerah yangsepatutnya menlindungi rakyatnya serta menghormati hukum;Bahwa pengajuan gugatan Penggugat II Intervensi masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari setelah objek sengketa diketahui olehPenggugat II Intervensi dan atau sejak Penggugat II Intervensi mengetahuiadanya gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan Nomor Register 184

/G/2013/PTUNJKT tanggal 16Oktober 2013 sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat II Intervensimasih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan a quo didasarkanditerbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 250 Tahun 2013, yangmana objek sengketa ditujukan kepada tanah asset Pemda DKI akan tetap!

Putusan Nomor 117 K/TUN/2015Penggugat II Intervensi harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 184/G/2013/PTUNJKT,tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdiajukan oleh Penggugat II Intervensi:ll.

Jakarta dengan PutusanNomor 175/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat Il Intervensi pada tanggal 28 November 2014,kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat II Intervensi denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, SK1788/LBHLMP/01.1X/2014, tanggal 13 November 2014, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 3 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 184

/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut pada tanggal 17 Desember 2014;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23Desember 2014 telah diberitanu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari2015

Kota AdministrasiJakarta Timur Nomer 250 tahun 2013 tertanggal 28 Agustus 2013tentang Pembentukan Tim Kordinasi Penertiban Bangunan DiatasTanah Asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Waduk Ria Rio YangTerletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Kampung Pendokelan)Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota AdministrasiJakarta Timur.Bahwa kemudian Surat Keputusan Walikota Jakarta Timur tersebutdigugat oleh Mohamad Sidik (Penggugat perkara a quo) dan GunaJaya Malik di Pengadilan Tata Usaha Negara No.184

/G/2013/PTUNJkt, tertanggal 7 April 2014 dan putusan MajelisHakim TUN Tingkat pertama menyatakan gugatan Pengguta TUNditolak dan terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh PutusanMajelis Hakim TUN tingkat banding, meskipun Penggugat TUNmasih mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI,.

Perintis KemerdekaanJakarta Timur kepada lou Nelly Adam Malik (Foto copy dari foto copy);Bukti T.I/PR19 : Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.184/G/2013/PTUNJkt, tanggal 7 April 2014 (Foto copy dari Foto copy)Bukti T.IVPR20 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNo.175/B/2014/PT.TUNJKT, tanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy dariFoto copy)Bukti T.IVPR21 : Surat No.262/VIVACS/2013 tanggal 30 Agustus 2013perihal Bantahan atas Surat Kuasa Hukum Para Ahli waris Alm.

Wali Kota Administrasi JakartaTimur Nomer 250 tahun 2013 tertanggal 28Agustus 2013 tentang Pembentukan TimKordinasi Penertiban Bangunan Diatas TanahAsset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta WadukRia Rio Yang Terletak di Jalan PerintisKemerdekaan (Kampung Pendokelan)Kelurahan Kayu Putih Kecamatan PulogadungKota Administrasi Jakarta Timur.Bahwa kemudian Surat Keputusan WalikotaJakarta Timur tersebut digugat olen MohamadSidik (Penggugat perkara a quo) dan GunaJaya Malik di Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 184

/G/2013/PTUNJkt, tertanggal 7 April2014 dan putusan Majelis Hakim TUN TingkatHal 32 dari 55 hal Put.