Sertifikat Hak Milik No. 94/Kebonpeuteuy, dengan surat ukur tanggal 30 April 2010, No. 23/2010, luas 2.447 m2, tercatat atas nama : IYUS KUSWAYA;2. Sertifikat Hak Milik No. 5091/Rancaekek Wetan, dengan surat ukur tanggal 20 Juli 2011, No. 00435/2011, luas 119 m2, tercatat atas nama : SITI UMI JANATIN;3. Sertifikat Hak Milik No. 1379/Bojong, dengan surat ukur tanggal 22 Desember 1997, No. 4805, luas 90 m2, tercatat atas nama : SITI UMI JANATIN;4.

No. 23/2010, luas 2.447 m2, tercatat atas nama : YYUS KUSWAYA;2. Sertifikat Hak Milik No. 5091/Rancaekek Wetan, dengan surat ukur tanggal 20Juli 2011, No. 00435/2011, luas 119 m2, tercatat atas nama : SITI UMI JANATIN;2. Sertifikat Hak Milik No. 1379/Bojong, dengan surat ukur tanggal 22 Desember1997, No. 4805, luas 90 m2, tercatat atas nama: SITI UMI JANATIN;4. Sertifikat Hak Milik No. 1415/Bojong, dengan surat ukur tanggal 27 Juni 2001, No.00070, luas 169 m?

Sertifikat Hak Milik No. 94/Kebonpeuteuy, dengan surat ukur tanggal 30 April2010, No. 23/2010, luas 2.447 m2, tercatat atas nama : YUS KUSWAYA;2. Sertifikat Hak Milik No. 5091/Rancaekek Wetan, dengan surat ukur tanggal 20Juli 2011, No. 00435/2011, luas 119 m2, tercatat atas nama : SITI UMI JANATIN;Hal3 dari 15 Pen. Pdt. No. 57/Pdt.P/2014/PN.Cjr ........::0003.

Cianjur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1379/Bojong, dengan surat ukur tanggal 22 Desember 1997, No. 4805, luas 90m2, tercatat atas nama : SITI UMI JANATIN yang terletak di Desa BojongKecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Sertifikat Hak Milik No. 1379/Bojong, dengan surat ukur tanggal 22 Desember 1997, No. 4805, luas 90 m2,tercatat atas nama : SIT UMI JANATIN kemudian kebon sebagaimana SertifikatHak Milik No. 94/Kebonpeuteuy, dengan surat ukur tanggal 30 April 2010, No.23/2010, luas 2.447

Sertifikat Hak Milik No. 94/Kebonpeuteuy, dengan surat ukur tanggal 30 April 2010,No. 23/2010, luas 2.447 m2, tercatat atas nama: IYYUS KUSWAYA;2. Sertifikat Hak Milik No. 5091/Rancaekek Wetan, dengan surat ukur tanggal20 Juli 2011, No. 00435/2011, luas 119 m2, tercatat atas nama : SITI UMIJANATIN;3. Sertifikat Hak Milik No. 1379/Bojong, dengan surat ukur tanggal 22Desember 1997, No. 4805, luas 90 m2, tercatat atas nama : SITI UMIJANATIN;4.

/2010 Eks.

Penetapan Nomor : 23/2010 Eks. Jo No. 146/Pdt.G/2002/PN.JAK.BAR, tanggal 24 Nopember 2010 dinyatakan batal demi hukum untukseluruhnya;4 Menyatakan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor :23/2010 Eks. Jo. No. 146/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar, tanggal 12 Januari 2011 yangdikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri B. Sitanggang haruslah dibatalkan ;5 Menyatakan penangguhan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan PenetapanNomor : 23/2010 Eks.

Pasal 200 H.ILR. perihal "TENTANGMENJALANKAN KEPUTUSANY ;Sehingga dengan demikian tidak terbantahkan bahwa Penetapan Eksekusi No.23/2010 Eks.

/2010 Eks jo.

Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugattersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Juni 2010sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :23/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal ;3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat danTergugat tinggal bersama di Desa Mejasem, Kec. Kramat, Kab.Tegal selama sekitar seminggu dan kost di JI.

Gideon Santoso, padatanggal 22 Juni 2010 bertempat di Gereja Pantekosta MahanaimCabang Kemantran Tegal sebagaimana tersebut dalam KutipanAkta Perkawinan Nomor : 23/2010 tanggal 22 Juni 2010 padaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTegal putus karena perceraian dengan segala akibathukumn ya 5 22 "$22 nne nnn n eeelll.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 23 /2010 atasnama TUMPAK SAGALA dan RIANA NILA SARI dariKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tegal, tertanggal 22 JuniHal. 7 dari 21 halaman Putusan No. 47/Pdt/G/2012/PN.Slw2010,selanjutnya diberi tanda bukti4.

Gideon Santoso padatanggal 22 Juni 2010 dan telah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimanatercantum dalam Akta Perkawinan No. 23/2010 tanggal 22 JuniMenimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugatdan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ILONAEOUDY BENEDYCTA, perempuan, lahir di Tegal pada tanggal 9 OktoberMenimbang, bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Tergugatdengan Penggugat sering terjadi pertengkaran terusmeneruS; Menimbang

Gideon padatanggal 22 Juni 2010 dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTegal sebagaimana tersebut dalam Akta PerkawinanNomor : 23/2010 pada tanggal 22 Juni 2010 putuskarenaperceraian ;5.

Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Minerbamaupun Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PPNo.23/2010) No.23/2010, sebagai berikut :Pasal 36 UndangUndang Minerba ;(1) IUP terdiri atas dua tahap:a. IUP Eksplorasi meliputi kKegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi kelayakan;b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, sertapengangkutan dan penjualan.

Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 23/2010:(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongankomoditas tambang:a. Mineral radioaktif meliputi ..;b. Mineral logam meliputi litium, berilium, ... nikel, ...;v,neyc.

Pasal 40 UndangUndangMinerba dan Pasal 44 PP No.23/2010 yang mengatur pemberian satuIUP hanya untuk satu jenis mineral, disebabkan karena PT SriwijayaRaya ternyata melakukan aktivitas penambangan untuk jenis minerallogam yang sama sebagaimana penggugat, yaitu nikel ;Selain itu, larangan penerbitan IUP yang saling tumpangtindih jugadapat disimpulkan dari bunyi Pasal 42 ayat (1) PP No.23/2010 yangmemerintahkan pemegang IUP operasi produksi untuk memberikantanda batas wilayah pada WIUPnya.

/2010.

Berdasarkan Pasal 46 UndangUndang Minerba dan Pasal 34 ayat(1) dan ayat (2) PP No.23/2010, Penggugat berhak untukmendapatkan IUP operasi produksi atas selurun WIUP eks IUPeksplorasinya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 1994, tercatat diKantor Urusan Agama kecamatan Andong, kabupaten Boyolali, sebagaimana yangPerkara nomor 0308/Pdt.G/2014/PA.BiHalaman dari 10 halamantercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.09.16/PW.01/23/ 2010,tanggal 08 Maret 2010, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaksebagaimana tercantum dalam buku nikah ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tuaPenggugat di

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.09.16/PW.01/23/ 2010,tanggal 08 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ( P2.);3. Surat Keterangan dari Kepala desa Kadipaten Kecamatan Andong kabupaten Boyolali,bermeterai cukup diberi kode P3;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :Perkara nomor 0308/Pdt.G/2014/PA.BiHalaman 3 dari 10 halaman1.

tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untukberdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugattelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sebagaimanatercantum dalam Duplikkat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.09.16/PW.01/23

Asli SuratKeterangan dari kepala Desa kadipaten bermeterai cukup (bukti P3) oleh karena ituMajelis Hakim menilai bukti P1 dan P2 serta P3 dapat dijadikan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, terbukti Penggugat berdomisili didukuh Kadipaten RT.17 RW. 03 desa Kadipaten Kecamatan Andong kabupaten Boyolali,sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor KK.11.09.16/PW.01/23

/ 2010, tanggal 08 Maret 2010 dan sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti Penggugat dan Tergugat adalahPerkara nomor 0308/Pdt.G/2014/PA.BiHalaman 6 dari 10 halamansuami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 08 Maret 2010 dan sesaat akadnikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak dan menandatanganinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Keterangan dari Kepaladesa Kadipaten Kecamatan Andong kabupaten Boyolali, bermeterai cukup Tergugat sudah2

Ratna Raya Lubis, SH danterakhir didaftar peralihan haknya ke atas nama SyarifHidayatulloh berdasarkan Akta Jual Beli No.23/2010 tanggal13082010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah( PPAT ) Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti,SH.

Bahwa adapun peralihan kedua dan terakhir kepadaTERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Jual BelliNo.23/2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat dihadapaNotaris FRASISCA BONITAMAYA DWI TANTI, S.H. selaku PPATdi wilayah Bekasi juga telah sesuai dengan prosedur hukumsehingga sertipikat yang timbul akibat dari Akta Jual BeliNo.23/2010 tanggal 3 Agustus 2010 adalah syah menurut7.

Bahwa oleh karena peralihan hak pertama obyek sengketakepada FAISAL THEATMAJA berdasarkan Akta Jual Beli No.58/2001 yang dibuat dihadapan notaries RATNA RAYALUBIS,S.H. selaku PPAT berkedudukan di Bekasi padatanggal 9 Maret 2001 dan peralihan kedua dan terakhirkepada TERGUGAT INTERVENSI berdasarkan Akta Jual BeliNo.23/2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat dihadapaNotaris FRASISCA BONITAMAYA DWI TANTI, S.H. selaku PPATdi wilayah Bekasi adalah telah sesuai dengan prosedurhukum berdasarkan pada pasal

RatnaRaya Lubis, SH. selaku PPAT Wilayah KabupatenBekasi antara Haji Amin Bin Haji Gopur sebagaiPenjual dan Faisal Theatmaja sebagai Pembeli atasbidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :02072/Sindangmulya ; (fotocopy sesuai denganaslinya) ; 22 02BuktiT 3 : Akta Jual Beli Nomor : 23/2010, tanggal 13Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapanFransiska Bonita Maya Dwi Tanti, SH. selaku PPATWilayah Kabupaten Bekasi antara Faisal Theatmajasebagai Penjual dan Sdr.

Ratna Raya lubis,S.H., Notaris di Bekasi, kKemudian objek sengketa a quo beralihke atas nama Syarif Hidayatulloh, tercatat peralihannya tanggal30 Agustus 2010, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 23/2010,yang dibuat oleh dan dihadapan Fransiska Bonita Maya DwiTanti, S.H.,;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2, berupa AktaJual Beli No. 58/2001, yang dibuat dihadapan Notaris Ny.

Bahwa para Penggugat adalah Ketuaketua danAnggota anggota Panitia Pemilihan MKecamatanatau yang disebut PPK, se Kota Manado yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan KPUManado Nomor 2/Kpts/KPU Mdo/23/2010 tentangPengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatantanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 4/Kpts/KPUMdo/23/2010 tentang Pengangkatan Ketua PanitiaPemilihan Kecamatan tanggal 29 Maret 2010 yangdiberi tugas untuk melaksanakan semua tahapanprogram dan jadwal penyelenggaraan PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil

/2010 Tentang Pengangkatan PanitiaPemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs.

Hein J.Egeten; Bukti P1.2 : Foto copy dari foto copySurat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan UmumKota Manado tentang Pengangkatan PanitiaPemilihan Kecamatan dan Ketua PanitiaPemilihan Kecamatan Nomor: 4/Kpts/KPUMdo/23/2010 Tentang Pengangkatan PanitiaPemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs.

Tulangow, SH;Bukti P1.6 : Foto copy sesuai denganasli Surat Keputusan Ketua Komisi PemilihanUmum Kota Manado tentang Pengangkatan PanitiaPemilihan Kecamatan dan Ketua PanitiaPemilihan Kecamatan Nomor: 4/Kpts/KPUMdo/23/2010 Tentang Pengangkatan PanitiaPemilihan Kecamatan Bunaken Sdr.

FarryWalangitan oleh Tergugat yang didasarkan padarekomendasi Panwaslu; Bukti P34 : Foto copy sesuai denganasli Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaManado Nomor 20/Kpts/KPUMdo/23/2010 TentangPemberhentian Ketua Panitia Pemungutan SuaraKelurahan Mapanget Barat Kota Manado, An.

UU Nomor 4/2009:Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperolehIUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usahapertambangannya ;Pasal 34 PP Nomor 23/2010 :Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPOperasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukanpermohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasiproduksi ;.

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor4/2009 juncto Pasal 34 PP Nomor 23/2010 sebagaimanadiuraikan di atas, maka Penggugat yang telah menjalankankegiatan usaha pertambangan (batubara) sejak tahun 2005Halaman 10 dari 65 halaman.

Artinya Objek Sengketa diterbitkan sebelum tanggalpembayaran iuran tetap (08 Agustus 2012) dan/atau sebelumtanggal penyampaian bukti pembayaran iuran tetap (tanggal 23November 2012) ;Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 23 juncto Pasal 27 ayat(1) huruf b PP Nomor 23/2010 dan adanya faktafakta sepertiyang disampaikan di atas, terbukti SECARA TERANG DANMEYAKINKAN bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah cacathukum.

Putusan Nomor 404 K/TUN/2014PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara (PP 23/2010) bagian Paragraf Kedua tentangPersyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Pasal 23, 24, 25, 27dan BUKAN persyaratan dalam Lampiran Ill Huruf B angka 16 IUPEksplorasi Pemohon Kasasi.Pasal 23 PP Nomor 23/2010:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan:a. administratif;b. teknis;c. lingkungan; dand. finansial.Pasal 24 PP Nomor 23/2010:(1) Persyaratan

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa penerbitan ObyekSengketa oleh Termohon Kasasi cacat hukum karena dilakukansebelum terpenuhinya syarat finansial berupa pembayaran iurantetap dan menyerahkan bukti pembayaran luran Tetap selama 3(tiga) tahun (sebagai pemegang IUP sebelumnya berupa IUPPenyelidikan Umum dan/atau IUP Eksplorasi), sebagaimana diaturdalam Pasal 23 juncto Pasal 27 ayat (1) huruf b PP Nomor 23/2010.Pasal 23 PP Nomor 23/2010:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan

Putusan Nomor 132 PK/TUN/201610.11Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPOperasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usahapertambangannya;Pasal 34 PP Nomor 23/2010 :Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP OperasiProduksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan danmemenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi;Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 4/2009juncto Pasal 34 PP Nomor 23/2010 sebagaimana diuraikan di atas,maka Penggugat yang

Putusan Nomor 132 PK/TUN/201616.17.18.Untuk lebih jelasnya, rujukan Pasal peraturan di atas akan Penggugatkutip sebagai berikut :Pasal 23 PP Nomor 23/2010 :Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan :a. administratif;b. teknis;c. lingkungan, dan ;d. financial ;Juncto ;Pasal 27 ayat (1) huruf b PP Nomor 23/2010 :IUP Operasi Produksi, meliputi:1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir

Putusan Nomor 132 PK/TUN/2016Pasal 23 PP No. 23/2010:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan:a. Administratif;b. Teknis;c. Lingkungan; dand. Finansial.Pasal 24 PP No. 23/2010:(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf a untuk badan usaha meliputi:a.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logamdan batubara:1. Surat permohonan;2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan3.

Pasal 27 ayat (1) huruf b PP No. 23/2010;Pasal 23 PP No. 23/2010:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan:a. Administratif;b. Teknis;Halaman 61 dari 71 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/201630.c. Lingkungan; dand. Finansial;Pasal 27 ayat (1) huruf b PP No. 23/2010Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf duntuk:b. IUP Operasi Produksi, meliputi:1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;2.

Pasal 34 ayat 2 PP No.23/2010;Kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh JudexFacti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut justru dibenarkan olehJudex Juris Tingkat Kasasi dalam pertimbangannya sebagaimana telahkami uraikan di atas.

Oktober 2016 yang ditandatangani Selamet Bambang Sugeng.SE;

DIPM apabila PT.DIPM telah menempuh prosedur pengajuan untukmengajukan ijin usaha pertambangan (IUP) baru,sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s.d. 46 PP No.23/2010.Singkat kata, Tergugat lebih memilih untuk menempuh jalanpintas dengan cara menerbitkan KTUN a quo yang seolaholah merupakan pelaksanaan dari isi putusan Pengadilanagar Tergugat dapat memberikan izin pertambangan kepadaPT.

DIPM dengan cara menghindari formalitas pemberianizin pertambangan yang ditentukan dalam Pasal 6 s.d. 46PP No. 23/2010.Halaman 23 dari 42 halaman.

Pasal 84 PPNo. 23/2010 tersebut. Padahal, izin yang diberikan kepadaPT.

Jadi terbukti KTUN a quo telahbertentangan dan karenanya telah melanggar UU Minerbadan PP No. 23/2010 yang nyatanyata sudah tidak lagimengakui KP sebagai instrumen perijinan pada sektorpertambangan dan sekaligus merupakan bukti adanyapelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum yangmerupakan bagian dari Asasasas Pemerintahan yangBaik.Halaman 28 dari 42 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun2011 + tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan BupatiKonawe Utara No. 04/2010, No. 05/2010, dan No. 06/2010 tanggal 11Januari 2010 bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu antara lain (i) Pasal 112 ayat (4) huruf a No.23/2010, (ii) Diktum Pertama Keppres No. 41/2004, (iii) Pasal 9 ayat (2)jo. ayat (3) PP No. 25/2001, (iv) Pasal 6 s.d. 46 Pasal 6 s.d. 46 PP No.23/2010, (v) Pasal 3 huruf c jo.

Pada Tanggal 02 Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkanperkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKABUPATEN KEDIRLI. sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.13.6.2/Pw.01/23/2010 Tanggal 18 Januari 2010;2.

untuk hadirsebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut serta tidak ternyata bahwaketidak hadiranya disebabkan suatu alas an yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat GugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telahdiajukan bukti surat berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.13.6.2/Pw.01/23

/2010 Tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. dan telah bermeterai cukup(P.1);Hal. 2 dari 6 hal.

Bahwa sekarang ini berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang pertambangan, yaituberdasarkan PP No. 23/2010 dalam ketentuan Pasal 6 s.d. 46telah diatur tata cara pemberian izin pertambangan (dalambentuk IUP), dan kemudian dalam Pasal 112 PP tersebut telahpula diatur tata cara pemberian IUP melalui proses konversiuntuk pihak yang sebelumnya memegang KP.4.3.2.

Jadi aturan mengenai bagaimana seharusnya izinpertambangan diberikan sebenarnya adalah sudah jelas, danharap dicatat PP No. 23/2010 adalahPERATURAN YANG BERSIFAT PUBLIK, yang artinyaaturan mengenai tata cara pemberian izin yang diatur didalamnya adalah obersifat IMPERATIF atau MEMAKSAsehingga apabila disimpangi, maka hal itu akan mengakibatkanizin yang diberikan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.4.3.3.

DIPM telahmenempuh prosedur pengajuan untuk mengajukan jjinusaha pertambangan (IUP) baru, sebagaimana diaturdalam Pasal 6 s.d. 46 PP No. 23/2010.Singkat kata, Tergugat lebih memilih untuk menempuh jalanpintas dengan cara menerbitkan KTUN aquo yang seolaholah merupakan pelaksanaan dari isi putusan Pengadilan agarTergugat dapat memberikan izin pertambangan kepada PT.DIPM dengan cara menghindari formalitas pemberian izinpertambangan yang ditentukan dalam Pasal 6 s.d. 46 PP No.23/2010.Bahwa dengan demikian

Pasal 84 PP No. 23/2010 tersebut.Padahal, izin yang diberikan kepada PT.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati KonaweUtara No. 04/2010, No. 05/2010, dan No. 06/2010 tanggal 11 Januari 2010bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaituantara lain (i) Pasal 112 ayat (4) huruf a No. 23/2010, (ii) Diktum PertamaKeppres No. 41/2004, (iii) Pasal 9 ayat (2) jo. ayat (3) PP No. 25/2001, (iv)Pasal 6 s.d. 46 Pasal 6 s.d. 46 PP No. 23/2010, (v) Pasal 3 huruf c jo.

Bahwa sekarang ini berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang pertambangan, yaituberdasarkan PP No. 23/2010 dalam ketentuan Pasal 6 s.d. 46telah diatur tata cara pemberian izin pertambangan (dalambentuk IUP), dan kemudian dalam Pasal 112 PP tersebut telahpula diatur tata cara pemberian IUP melalui proses konversiuntuk pihak yang sebelumnya memegang KP.4.3.2.

Jadi aturan mengenai bagaimana seharusnya izinpertambangan diberikan sebenarnya adalah sudah jelas, danharap dicatat PP No. 23/2010 adalahPERATURAN YANG BERSIFAT PUBLIK, yang rtinyaaturan mengenai tata cara pemberian izin yang diatur didalamnya adalah obersifat IMPERATIF atau MEMAKSA,sehingga apabila disimpangi, maka hal itu akan mengakibatkanizin yang diberikan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.4.3.3.

DIPM telahmenempuh prosedur pengajuan untuk mengajukan ijinusaha pertambangan (IUP) baru, sebagaimana diaturdalam Pasal 6 s.d. 46 PP No. 23/2010.Singkat kata, Tergugat lebih memilih untuk menempuh jalanpintas dengan cara menerbitkan KTUN aquo yang seolaholah merupakan pelaksanaan dari isi putusan Pengadilan agarTergugat dapat memberikan izin pertambangan kepada PT.DIPM dengan cara menghindari formalitas pemberian izinpertambangan yang ditentukan dalam Pasal 6 s.d. 46 PP No.23/2010.Bahwa dengan demikian

Pasal 84 PP No. 23/2010 tersebut.Padahal, izin yang diberikan kepada PT.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati KonaweUtara No. 04/2010, No. 05/2010, dan No. 06/2010 tanggal 11 Januari 2010bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaituantara lain (i) Pasal 112 ayat (4) huruf a No. 23/2010, (ii) Diktum PertamaKeppres No. 41/2004, (iii) Pasal 9 ayat (2) jo. ayat (3) PP No. 25/2001, (iv)Pasal 6 s.d. 46 Pasal 6 s.d. 46 PP No. 23/2010, (v) Pasal 3 huruf c jo.

., dengan segala perubahan yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut1.Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 26 Agustus 2005, sebagaimana ternyata dalamDuplikat kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.27.11/Pw.01/23/2010 tanggal O7 Januari 2010 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang(sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1050/124/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005) ;.

ketidakhadirannyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;~~~Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidakWr HaAS 1 BmMenimbang, bahwa kemudian dibacakanlah PermohonanPemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan olehPemONON jf mer rrrMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilPermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupaFotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang NomorKK.11.27.11/ Pw.01/23

/2010 tanggal O07 Januari 2010 (BuktiPil) ;== SSeS Se Se Se eeMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiDEELRUT terre SSSI.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen,sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.02.01/Pw.01.2/23/2010, tertanggal 08 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;10.11.Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkantergugat berstatus jejaka;Bahwa sesaat setelah akad

dengan membacakansurat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat denganbeberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan atasperkara ini;Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dan membuktikankebenaran dalil gugatannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan alat buktisurat, berupa fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yaitu: FotocopyDuplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor:Kk.26.02.01/Pw.01.2/23

/2010 tertanggal 08 Juni 2010, yang dikeluarkan KantorUrusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepalauan Yapen, diberi tandabukti P.

/2010), yang menyatakan:Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkanlelang atau permohonan wilayah harusberkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi danI!

UP Operasi Produksi pertama;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PPNo. 23/2010 pada pokoknya mengatur bahwa pemberianKuasa Pertambangan/IUP kepada 2 (dua) pihak sekaligusdalam suatu wilayah pertambangan yang sama adalahdiperbolehkan, asalkan(dengan syarat):e diberikan hanya untuk bahan galian lain; dan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang IzinUsaha Pertambangan (IUP)/ Kuasa Pertambanganyang terdahulu/sebelumnya.Bahwa Keputusan

/2010.

17Kepmen ESDM No. 1453/2000 dan ketentuan Pasal 44 ayat (4) PPNo. 23/2010, Tergugat seharusnya tidak menciutkan WIUP OperasiProduksi Penggugat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dariPenggugat.

Penerapanketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 Jo.ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010 juga ditegaskan dalamangka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016, yang menyatakan:Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur Jenderal atau Gubernur terdapat WIUP tumpang tindihwiayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain, DirekturJenderal atau Gubernur sesuai kewenanganya melakukan:a.

Pasal 112 PP 23/2010:Pasal 112 angka 4 huruf a PP 23/2010 yang menyatakan : Kuasapertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izinpertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuanHalaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018peraturan perundangundangan sebelum ditetapkannya PeraturanPemerintah ini tetapdiberlakukan sampai jangka waktu berakhirserta wajib: a. disesuaikan menjadi UP atau IPR sesuai denganketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu palinglambat 3

merupakan IUP OperasiProduksi pertama.Ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a PP 23/2010 tersebut diatas hanya memerintahkan agar Kuasa Pertambangan disesuaikanmenjadi IUP berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut.Disesuaikan dimaksud adalah demi kepastian hukum terhadappemegang Kuasa Pertambangan, karena istilah rezim Kuasa sudahbertransformasi menjadi rezim Izin (Usaha Pertambangan).

Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018 Bertentangan DenganUndangUndang Minerba 2009 juncto UndangUndang P3 2011juncto UndangUndang Pemda 2014 juncto PP 23/2010.Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018Bahwa dibentuknya Permen ESDM 11/2018 bertujuan untukmengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporanpada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (vide KonsideranMenimbang huruf a Permen ESDM 11/2018).

Para Pemohon menganggap Pengumuman Status Clear and Clean danSertifikat Clear and Clean sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43/ 2015bertentangan dengan UndangUndang Minerba, UndangUndangPemerintahan Daerah, UndangUndang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan PP 23/2010, sebagai berikut:a.

Bahwa penyelesaian tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yangsama komoditas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permen 43 Tahun2015 tersebut telah sejalan dengan Pasal 40 UU Minerba Juncto Pasal 9PP 23/2010 yang menetapkan bahwa dalam 1 (satu) Wilayah Izin UsahaPertambangan hanya dapat diberikan 1 (satu IUP).2.

persusuan(Rodlo'ah), serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundangundangandan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon IIperawan dalam usia 19 tahun ;Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada KantorUrusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidakterdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Nomor: Kk.13.28.08/Pw.01/23

/2010 tanggal28 April 2010 ;Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dantetap dalam agama Islam ;Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan yang akandijadikan sebagai alasan hukum untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahirananak;8.

Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan KabupatenPamekasan, Nomor : Kk.13.28.08/Pw.01/23/2010 tanggal 28 April 2010, diberi tanda(P.2);Menimbang, bahwa disamping alat bukti berupa surat, para Pemohon di persidangantelah menghadirkan saksisaksi sebagai berikut ;1.