Menyatakan nama Pemohon (ISWADI AL PARSUN Bin SANMEDJA) yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/26/2017, tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dengan nama, ISWADI AL PARSUN Bin SANMEDJA dan HADI SISWANTO Bin SANMEDJA dan SISWANTO Bin SANMEDJA Ketiganya adalah nama satu orang

3.

26/2017/PTUN-JKT

STLBK/118/II/2017/JTG/RES PT /Sek.tbr dikeluarkan oleh Polsek Tambakromo Resor Pati tanggal 17 Februari 2017;

Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tas1. 1 (satu) lembar Surat tanda Bukti laporan kehilangan No.STLBK/118/II/2017/JTG/RES PT /Sek.tbr dikeluarkan oleh PolsekTambakromo Resor Pati tanggal 17 Februari 2017;2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti ljazah /STTBNomor 422/111 dikeluarkan Di SMP Negeri 1 Kayen pada tanggal 18Februari 2017;2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti ijazah / STTBNomor 421.2/26/2017 dikeluarkan di SD Negeri TAMBAHARJO 01

STLBK/118/II/2017/JTG/RES PT /Sek.tbr dikeluarkanoleh Polsek Tambakromo Resor Pati tanggal 17 Februari 2017, 1 (satu)lembar Surat keterangan pengganti ljazah /STTB Nomor 422/111dikeluarkan Di SMP Negeri 1 Kayen pada tanggal 18 Februari 2017, 1(satu) lembar Surat keterangan pengganti ijazah / STTB Nomor421.2/26/2017 dikeluarkan di SD Negeri TAMBAHARJO 01 pada tanggal17 Februari 2017, Surat Jual beli tanah didesa Talang Sebaris padatangal 13 Juli 2013 pihak pertama sdr NGARIJO dan Pihak kedua sdrYUN

/2017 dikeluarkan di SD Negeri TAMBAHARJO 01 pada tanggal 17Februari 2017;4.

Pasal 20 ayat (1) PerMenHub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal26 ayat (1) PerMenHub No.108/2017; Pasal 20 ayat (2) PerMenHubNo.26/2017 menjadi Pasal 29 ayat (1) PerMenHub No.108/2017;dan Pasal 20 ayat (3) PerMenHub No.26/2017 menjadi Pasal 29ayat (2) PerMenHub No.108/2017, terdapat perubahan substansi.e.

Pasal 21 ayat (1) PerMenHub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal30 ayat (2) PerMenHub No.108/2017; Pasal 21 ayat (2) PerMenHubNo.26/2017 bergeser menjadi Pasal 31 ayat (1) PerMenHubNo.108/2017; Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PerMenHub No.26/2017bergeser menjadi Pasal 31 ayat (2) PerMenHub No.108/2017; Pasal21 ayat (5) PerMenHub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal 31 ayat(3) PerMenHub No.108/2017; dan Pasal 21 ayat (6) PerMenHubNo.26/2017 bergeser menjadi Pasal 30 ayat (3) PerMenHubNo.108/2017, terdapat

Pasal 20 ayat (1) PerMenHub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal26 ayat (1) PerMenHub No.108/2017; Pasal 20 ayat (2) PerMenHubNo.26/2017 menjadi Pasal 29 ayat (1) PerMenHub No.108/2017;dan Pasal 20 ayat (3) PerMenHub No.26/2017 menjadi Pasal 29ayat (2) PerMenHub No.108/2017, terdapat perubahan substansi. e.

Putusan Nomor 66 P/HUM/2017Pasal 5 ayat (1) huruf e PerMenhub No.26/2017 sama substansinya namunberubah redaksionalnya dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e PerMenhubNo.108/2017.Pasal 19 ayat (2) huruf f PerMenhub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal 28PerMenhub No.108/2017, terdapat perubahan substansi.Pasal 19 ayat (3) PerMenhub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal 27 ayat(1) huruf f PerMenhub No.108/2017, terdapat perubahan substansi;Pasal 20 ayat (1) PerMenhub No.26/2017 bergeser menjadi Pasal 26 ayat(1)

Bahwa tepat sehari sebelum berlakunya secara efektif Permenhub NomorPM 32/2016, pada tanggal 31 Maret 2017 Termohon mengeluarkanPermenhub Nomor PM.26/2017, yang ditetapkan serta diundangkan padahari yang sama. Permenhub Nomor PM.26/2017 ini dinyatakan berlaku padatanggal diundangkan, dimana dalam Pasal 71 dinyatakan bahwa pada saatPermenhub Nomor PM.26/2017 ini mulai berlaku, Permenhub Nomor32/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 469), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku;.

Bahwa baik isi maupun materi serta ketentuan yang terdapat dalamPermenhub Nomor PM.26/2017 pada prinsipnya tidak jauh berbeda denganisi maupun materi serta ketentuan yang terdapat dalam Permenhub NomorPM 32/2016. Dengan kata lain, halhal yang sekarang diatur dalamPermenhub Nomor PM.26/2017 pada dasarnya adalah serupa dengan halhal yang sebelumnya diatur dalam Permenhub Nomor PM 32/2016;.

menjadi dasar serta alasan diajukannya Permohonan Keberatan(Hak Uji Materiil) terhadap Permenhub Nomor PM.26/2017 adalah sebagaiberikut:I.

Ketentuanketentuan Permenhub Nomor PM.26/2017 yang dimaksud antaralain adalah sebagai berikut:a. Ketentuan Terkait Pembatasan Wilayah dan Jumlah Kendaraan1.

Hal ini dapat dilinat dari ketentuanketentuan Permenhub Nomor PM.26/2017 sebagaimana diuraikan dibawah ini;Ketentuan Permenhub Nomor PM.26/2017 terkait Pembatasan Wilayahdan Jumlah Kendaraan, antara lain:1.

SHM No.5375 yang terletak di desa/ kelurahan Condongcatur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Jawa Tengah, SuratUkur Tertanggal 11022009, No.00045/ Condongcatur/ 2009 Luas 70m2 (Tujuh puluh meter persegi) yang dibebankan Hak TanggunganNomor 02677/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Cicilia IndrawatiDwiwardhani,SH/ Turut Tergugat Nomor 26/ 2017 Tanggal 17/ 03/2017 dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat;c.

SHM No.5375 yang terletak di desa/ kelurahan Condongcatur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Jawa Tengah, Surat UkurTertanggal 11022009, No.00045/ Condongcatur/ 2009 Luas 70 m2(Tujuh puluh meter persegi) yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor02677/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Cicilia IndrawatiDwiwardhani,SH/ Turut Tergugat Nomor 26/ 2017 Tanggal 17/ 03/ 2017dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat;CG.

Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya berkedudukan diSleman, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 26/2017 tgl.17/03/2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Cicilia IndrawatiDwiwardhani, SH., selaku PPAT Kab.

/2017 tgl. 17/03/2017 yang dibuat oleh dan dihadapanCicilia Indrawati Dwiwardhani, SH., selaku PPAT Kab.

SHM No 5376 yang terletak didesa/kelurahan Condong Catur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Jawa Tengah SuratUkur Tertanggal 11022009 No 00046/Condongcatur/2009 luas 70 m2(tujuh puluh meter persegi) yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor02677/2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Cicilia Indrawati DwiWardhani, SH/ Turut Tergugat Nomor 26/2017 Tanggal 17/03/2017dengan pemegang Hak Tanggungan adalah TergugatC.

Rekening : 0030002022Kolektabilitas : 2 (Dua) Kurang LancarPokok :Rp. 47,222,000,Bunga :Rp. 2,010,000,Denda > Rp. 371,306,Total : Rp. 49,603,306, (empat puluh sembilan juta enam ratus tigaribu tiga ratus enam rupiah),Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 Tergugat telahmenandatangani Perjajian Kredit Nomor : 043/MKBPRAK/26/2017 denganJumlah Pinjaman Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebagaimanatercantum dalam pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut.Bahwa Jangka waktu penyelesaian Pinjaman

Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor :043/MKBPRAK/26/2017 tanggal 22September 2017, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, diberi tanda P.4.5. Foto copy Print Out Rekening Koran Tabungan Tergugat, yang diberi materaicukup, diberi tanda P.5.Hal 4 dari 10 Hal. Putusan No:11/Pat.G.S/2019/PN.Prg6. Foto copy Surat Peringatan/Somasi Nomor 103/TLBPRAKDL/VII/2018tertanggal 11 Juli 2018, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dandicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.7.

/2017 tanggal 22September 2017 yang pada pokoknya Tergugat mendapatkan fasilitas kredit sejumlahRp. 50.000.000.

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P5 dan P9 maka telah nyata bahwasisa kewajiban Tergugat baik itu pokok hutang, bunga dan denda dalam SuratPerjanjian Kredit Nomor : 043/MKBPRAK/26/2017 tanggal 22 September 2017adalah 61.637.308.

/2017 tanggal 22 September 2017 adalah 61.637.308.

SHM No.5375 yang terletak di desa/ kelurahan Condongcatur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Jawa Tengah, SuratUkur Tertanggal 11022009, No.00045/ Condongcatur/ 2009 Luas 70m2 (Tujuh puluh meter persegi) yang dibebankan Hak TanggunganNomor 02677/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Cicilia IndrawatiDwiwardhani,SH/ Turut Tergugat Nomor 26/ 2017 Tanggal 17/ 03/2017 dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat;c.

, Kabupaten Sleman, Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Tertanggal11022009, No.00045/ Condongcatur/ 2009 Luas 70 m2 (Tujuh puluh meterpersegi) yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor 02677/ 2017 PeringkatPertama APHT PPAT Cicilia Indrawati Dwiwardhani,SH/ Turut Tergugat Nomor 26/ 2017 Tanggal 17/ 03/ 2017 dengan pemegang Hak Tanggunganadalah Tergugat;c.

Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya berkedudukan di Sleman,berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 26/2017 tgl. 17/03/2017yang dibuat oleh dan dihadapan Cicilia Indrawati Dwiwardhani, SH., selakuPPAT Kab. Sleman;3.

/2017 tgl. 17/03/2017 yang dibuat oleh dan dihadapanCicilia Indrawati Dwiwardhani, SH., selaku PPAT Kab.

Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 26/2017 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat tertanggal 17 Maret 2017, diberi tanda P2 ;3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02677/2017, diberi tanda P3;4. Foto copy SHM Nomor : 5374 terletak di desa/kelurahan Condongcatur,Depok Sleman, Surat Ukur/Gambar Situasi nomor : 10.281 luas 378m2, diberitanda P4;5.

Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilanseharusnya Lebih Bayar;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000190.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00384/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 12Desember

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00384/NKEB/ WPJ.26

/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00384/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bHalaman 3 dari 6 halaman.

Mengabulkan seluruhnya surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa Mei 2010 adalah Nihil:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000184.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00376/NKEB/WPVJ.26/2017 tanggal

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00376/NKEB/ WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00376/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan PajakHalaman 3 dari 6 halaman.

surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa September 2010 sesuai dengan yang dilapor dan setorkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000188.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00383/NKEB/WPVJ.26

/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya PembangunanMandiri, NPWP 02.452.495.1127.000, alamat Jalan Siliwangi Nomor 86Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul KabupatenHumbang Hasundutan Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian terhadapnya

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00383/NKEB/ WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2020(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00383/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

seluruhnya surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa Agustus 2010 sesuai dengan yang dilapor dan setorkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000187.99/2018/PP/M.XIB Tahun Tahun 2018, tanggal 26 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00382/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal11 Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya PembangunanMandiri, NPWP 02.452.495.1127.000, alamat: Jalan Siliwangi Nomor 86Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul KabupatenHumbang Hasundutan Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian terhadapnya

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP00382/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 496/B/PK/Pjk/2020(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00382/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

Mengabulkan seluruhnya surat gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Juni 2010 adalah nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000185.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00380/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya PembangunanMandiri, NPWP 02.452.495.1127.000, alamat: Jalan Siliwangi Nomor 86,Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian terhadapnya

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00380/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor: KEP00380/NKEB

/WPJ.26/2017 tanggal 11Halaman 3 dari 6 halaman.

Mengabulkan seluruhnya surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa April 2010 adalah Nihil:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000183.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00375/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00375/NKEB/ WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 566/B/PK/Pjk/2020(semula Tergugat) Nomor KEP00375/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan

Mengabulkan seluruhnya surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa Maret 2010 adalah nihil:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000182.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00378/NKEB/WPVJ.26/2017 tanggal

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00378/NKEB/ WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:Halaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00378/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji

surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa November 2010 sesuai dengan yang dilapor dan disetorkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000189.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00381/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya PembangunanMandiri, NPWP 02.452.495.1127.000, alamat: Jalan Siliwangi Nomor 86Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul KabupatenHumbang Hasundutan Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian terhadapnya

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00381/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 02.452.495.1127.000, adalan sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 3 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2020(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor: KEP00381/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

20201. .Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat, sehingga PajakPertambahan Nilai masa Januari 2010 adalah Nihil:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000180.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00379/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya PembangunanMandiri, NPWP 02.452.495.1127.000, alamat : Jalan Siliwangi Nomor 86,Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP00379/NKEB/WPJ.26

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor : KEP00379/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Halaman 3 dari 6 halaman.

Mengabulkan seluruhnya surat Gugatan, sehingga Pajak PertambahanNilai masa Juli 2010 adalah nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000186.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00385/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00385/NKEB/ WPJ.26

/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.452.495.1127.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00385/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bHalaman 3 dari 6 halaman.