tergugat II memohonkan sertifikat keBadan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat dengan segalapersyaratannya telah terpenuhi, namun anak penggugat yaitu IndraBonaparte membuat surat keberatan kepada Badan Pertanahan NasionalJakarta Pusat hingga menghentikan proses sertifikat tergugat III dengansurat keputusan No 2374/3331.71200/IX/2016 hingga tergugat Illmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan surat keputusan NO 2374/3331.71200/IX/2016 danputusaan Pengadilan Tata Usaha No 261

/G/2016/PTUN.JKT tertanggal23 Februari 2017 telah mengabulkan seluruh gugatan tergugat III padaamarnya angka 4 mewajibkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusatuntuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat tergugat III dan perkaratersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat gugatan tergugatlll ke Pengadilan Tata Usaha Negara anak penggugat yaitu IndraBonaparte mengajukan permohonan intervensi dengan anak ahli warisMilati turut tergugat II, tapi oleh Majelis Hakimnya menolak permohonanintervensi

Bahwa dengan tidak adanya ganti rugi yang dikabulkan dalamputusan MA RI sebagaimana yang disampaikan oleh Indra Bonapartetersebut maka mediasi gagal, sehingga guna untuk membatalkan suratkeputusan pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional KotaAdministrasi Jakarta Pusat No 2374/3331.71200/IX/2016 tertanggal07092016 kepada penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatanpembatalan surat keputusan tersebut ke Peradilan Tata Usaha NegaraNo 261/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Februari 2017 dengan putusanmengabulkan

Bahwa guna untuk melaksanakan putusan peradilan TATAUSAHA NEGARANo 261/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Februari 2017 tersebut, BadanPertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat pada bulan Maret2017 petugas pengukuran Badan pertanahan dengan surat tugasmelakukan pengukuran terhadap tanah penggugat rekonvensi, namunanak tergugat rekonvensi yaitu Indra Bonaparte melarang danmengancam perugas pengukuran dengan ucapan mau dipecat dariBPN?

perkara sebesar Rp309.500,00 (tiga ratus sembilan ratus ribu lima ratus rupiah)Bahwa atas perbuatan Indra Bonaparte yang telah membuat suratkeberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi JakartaPusat tertanggal 13 Mei 2015 yang patut diduga memberikan keteranganpalsu maka penggugat rekonvensi telah melaporkan Indra Bonaparte kekepolisian RI dengan laporan memberi keterangan palsu sebagaimanadimaksud pasal 263 KUHP.Bahwa guna untuk melaksanakan putusan peradilan TATA USAHANEGARANo 261

/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Februari 2017 tersebut, BadanPertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat pada bulan Maret2017 petugas pengukuran Badan pertanahan dengan surat tugasmelakukan pengukuran terhadap tanah penggugat rekonvensi, namunanak tergugat rekonvensi yaitu.

Indra Bonaparte ;: Laporan polisi nomor : LP/1535/III/2017/PMJ/Ditreskrimum, Tgl 28 Maret 2017, dugaan tindakpidana pemalsuan surat sebagaimana pasal 263KUHP, atas laporan Andri Hakim terhadap terlaporIndra Bonaparte.: Putusan No. 261/G/2016/PTUN Jkt tanggal 23Februari 2017, gugatan Andri Hakim lawan KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat, untuk membatalkan surat keputusan No.2374/331 71200/IX/2016 perihal pemberitahuantidak dapat ditindaklanjutinya permohonan sertifikatAndri Hakim

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2015yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 15 Desember 2015 di bawah register perkara Nomor : 261/G/2016/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Januari2016.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 261/PENDIS/2015/PTUNJKT, tertanggal 16 Desember