M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Bripka Muslimin bin Suddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/29/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 25 Oktober 2013;

3. Menetapkan Pemohon (Elvisnawati, S.IP. MM binti H.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/29/2013 atas namaMuslimin yang dikeluarkan oleh Lurah Rahandouna, Kecamatan Poasia,Kota Kendari, tanggal 25 Oktober 2013 yang telah diberi meteraisecukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkandengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode (P4);Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/003/VII/2018 atas namaSawaluddin bin H. Sunu dengan Elvisnawati binti H.

Menyatakan Bripka Muslimin bin Suddin telah meninggal dunia pada hariSelasa tanggal 22 Oktober 2013 sesuai dengan surat keterangan kematianNomor: 474.3/29/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rahandouna,Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 25 Oktober 2013;3. Menetapkan Pemohon (Elvisnawati, S.IP. MM binti H.

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP240/WPJ.29/2013 tanggal 2April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1344/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP240/WPuJ.29/2013 tanggal 2 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu:Halaman 7 dari 15 Halaman.

Sehingga Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP240/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013menjadi objek Sengketa Pajak terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013(tanggal dikirim Surat Permohonan banding di Sekretariat PengadilanPajak).

Dikarenakan Surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1344/WPJ.29/2013, diterbitkan secarajabatan oleh Terbanding setelah adanya upaya hukum Banding kePengadilan Pajak dengan objek sengketa adalah Keputusan NomorKEP 240/WPuJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1344/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013,Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapat ketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP240/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, dari semula

Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar;Sehingga, dengan telah diakuinya ketidakbenaran/kekeliruan yangterdapat dalam Surat Keputusan Nomor KEP240/WPuJ.29/ 2013sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1344/WPJ.29/2013. Maka dalam hal ini Terbanding secarasadar menyatakan bahwa objek sengketa banding berupa SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP240/WPuJ.29/2013 adalah cacathukum.

dibetulkandengan Keputusan Nomor KEP1344/WPUJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 memenuhi ketentuan formal; SEHARUSNYA Bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP240/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor KEP1344/WPJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal; Halaman 11 dari 15 Halaman.

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP232/WPJ.29/2013 tanggal 2April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1340/WPUJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP232/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu:1.

banding di Sekretariat Pengadilan Pajak).Sedangkan surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1340/WPu.29/2013 terbit pada tanggal 28 Agustus 2013 setelah suratbanding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian(pengiriman) surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1340/WPJ.29/2013 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.tdHalaman 9 dari 16 Halaman.

Dikarenakan SuratKeputusan Pembetulan Nomor KEP1340/WPVJ.29/2013,diterbitkan secara jabatan oleh Terbanding setelah adanya upayahukum Banding ke Pengadilan Pajak dengan obyek sengketaadalah Keputusan Nomor KEP 232/WPJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan PembetulanNomor KEP1340/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013,Terbanding telah mengakui secara sadar bahwa benar terdapatketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan KeberatanNomor KEP 232/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, darisemula

JumlahPPN ymh/(lebih) dibayar;Sehingga, dengan telah diakuinya ketidak benaran/kekeliruanyang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor KEP232/WPUJ.29/2013 sebagaimana termaktub dalam Surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1340/WPJ.29/2013. Maka dalam hal iniTerbanding secara sadar menyatakan bahwa objek sengketabanding berupa Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP232/WP J.29/2013 adalah cacat hukum.

Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2017 Bahwa Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP232/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1340/WPUJ.29/2013tanggal 28 Agustus 2013 memenuhi ketentuan formal; Seharusnya Bahwa Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP232/WPJ.29/ 2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1340/WPUJ.29/2013tanggal 28 Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal; Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya

/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP233/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1341/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP233/WPUJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 yang tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:1.

Sehingga Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP233/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013 menjadi Objek Sengketa Pajakterhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonanbanding di Sekretariat Pengadilan Pajak).

Sedangkan surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1341/WPJ.29/2013 terbit pada tanggal 28Agustus 2013 setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman) suratKeputusan Pembetulan Nomor KEP1341/WPJ.29/2013 tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 s.t.t.d. UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dikarenakan SuratKeputusan Pembetulan Nomor KEP1341/WPuJ.29/2013, diterbitkan secarajabatan oleh Terbanding setelah adanya upaya hukum Banding kePengadilan Pajak dengan objek sengketa adalah Keputusan NomorKEP 233/WPuJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP13841/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Terbanding telah mengakuisecara sadar bahwa benar terdapat ketidakbenaran/kekeliruan dalam SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP233/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013,Halaman

Jumlah PPNymh/(lebih) dibayar;Sehingga, dengan telah diakuinya ketidakbenaran/kekeliruanyang terdapatdalam Surat Keputusan Nomor KEP233/WPuJ.29/2013 sebagaimanatermaktub dalam Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP13841/WPJ.29/2013. Maka dalam hal ini Terbanding secara sadarmenyatakan bahwa Objek Sengketa Banding berupa Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP233/WPuJ.29/2013adalah Cacat Hukum.

/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP242/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor: KEP1346/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013:Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding :Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP242/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 yang tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu :1.

Sehingga Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP 242/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013 menjadi obyek Sengketa Pajak terhitung sejaktanggal 01 Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonan banding diSekretariat Pengadilan Pajak).

Sedangkan surat Keputusan PembetulanNomor : KEP1346/WPJ.29/2013 terbit pada tanggal 28 Agustus 2013setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman) suratKeputusan Pembetulan Nomor : KEP1346/WPJ.29/2013 tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 s.t.t.d UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dikarenakan Surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1346/WPJ.29/2013, diterbitkan secara jabatan olehTerbanding setelah adanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajakdengan objek sengketa adalah Keputusan Nomor : KEP 242/WPJ.29/2013:Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP1346/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Terbanding telah mengakuisecara sadar bahwa benar terdapat ketidakbenaran/kekeliruan dalam SuratKeputusan Keberatan Nomor : KEP 242/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013

Jumlah PPNymh/(lebih) dibayar:Sehingga, dengan telah diakuinya ketidakbenaran/kekeliruan yang terdapatdalam Surat Keputusan Nomor : KEP 242/WPJ.29/2013 sebagaimanatermaktub dalam Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP1346/WPJ.29/2013. Maka dalam hal ini Terbanding secara sadar menyatakan bahwa ObjekSengketa Banding berupa Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP242/WPJ.29/2013 adalah Cacat Hukum.

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP229/WPJ.29/2013 tanggal2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1347/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP229/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu:1.

Sehingga SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP229/WPJ.29/2013 tanggal02 April 2013 menjadi objek Sengketa Pajak terhitung sejak tanggal01 Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonan banding diSekretariat Pengadilan Pajak).

Sedangkan surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1347/WPuJ.29/2013 terbit pada tanggal28 Agustus 2013 setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman)surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1347/WPuJ.29/2013 tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Dikarenakan Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1347/WPJ.29/2013

, diterbitkan secara jabatan oleh Terbanding setelahadanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak dengan objeksengketa adalah Keputusan Nomor KEP229/WPJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1347/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013,Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapatketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan NomorKEP229/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, dari semula d.

WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1347/WPUJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang amarnyaberbunyi:Menolak banding permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP229/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajakkurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak

/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP238/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor: KEP1337/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding :Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP238/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 yang tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu :1.

Sehingga Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP238/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013 menjadi objek Sengketa Pajakterhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonanbanding di Sekretariat Pengadilan Pajak).

Sedangkan surat KeputusanPembetulan Nomor : KEP1337/WPJ.29/2013 terbit pada tanggal 28Agustus 2013 setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman) suratKeputusan Pembetulan Nomor : KEP1337AWPJ.29/2013 tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 s.t.t.d UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dikarenakan Surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1337/WPJ.29/2013, diterbitkan secara jabatan olehTerbanding setelah adanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak denganobyek sengketa adalah Keputusan Nomor : KEP 238/WPJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP1337/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Terbanding telah mengakuisecara sadar bahwa benar terdapat ketidakbenaran/kekeliruan dalam SuratKeputusan Keberatan Nomor : KEP 238/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013

Jumlah PPNymh/(lebih) dibayar;Sehingga, dengan telah diakuinya ketidakbenaran/kekeliruan yang terdapatdalam Surat Keputusan Nomor : KEP238/WPJ.29/2013 sebagaimanatermaktub dalam Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP1337/WPJ.29/2013. Maka dalam hal ini Terbanding secara sadar menyatakan bahwa ObjekSengketa Banding berupa Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP238/WPJ.29/2013 adalah CACAT HUKUM.

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP236/WPJ.29/2013 tanggal 2April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor: KEP1336/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013.Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding :Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP236/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 yang tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu :1.

Sedangkan surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP1336/WPUJ.29/2013 terbit pada tanggal 28 Agustus 2013 setelah suratbanding diajukan.Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman)surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP1336/WPUJ.29/2013 tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.t.d UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Dikarenakan Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1336/WPUJ.29

/2013, diterbitkan secara jabatan oleh Terbanding setelahadanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak dengan obyeksengketa adalah Keputusan Nomor : KEP 236/WPJ.29/2013.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Nomor :KEP1336/WPUJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapat ketidakbenaran/kekeliruandalam Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP 236/WPuJ.29/2013tanggal 02 April 2013, dari semula d.

dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP236/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1336/WPJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 memenuhi ketentuan formal .

SEHARUSNYA Bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP236/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1336/WPJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal .

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP241/WPJ.29/2013 tanggal2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1345/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP241/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu:1.

Sehingga SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP241/WPJ.29/2013 tanggal02 April 2013 menjadi objek Sengketa Pajak terhitung sejak tanggal01 Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonan banding diSekretariat Pengadilan Pajak).

Sedangkan surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1345/WPuJ.29/2013 terbit pada tanggal28 Agustus 2013 setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman)surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1345/WPuJ.29/2013 tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 6 Tahun 1988 s.t.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Dikarenakan Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1345/WPJ.29/2013

, diterbitkan secara jabatan oleh Terbanding setelahadanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak dengan objeksengketa adalah Keputusan Nomor KEP241/WPJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1345/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013,Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapatketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan NomorKEP241/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, dari semula d.

WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1345/WPUJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang amarnyaberbunyi:Menolak banding permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP241/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajakkurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP235/WPJ.29/2013 tanggal2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1343/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP235/WPuJ.29/2013 tanggal 2 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu:1.

Sehingga SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP235/WPJ.29/2013 tanggal02 April 2013 menjadi objek Sengketa Pajak terhitung sejak tanggal01 Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonan banding diSekretariat Pengadilan Pajak).

Sedangkan surat KeputusanPembetulan Nomor KEP1343/WPuJ.29/2013 terbit pada tanggal28 Agustus 2013 setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman)surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1343/WPuJ.29/2013 tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 6 Tahun 1988 s.t.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Dikarenakan Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1343/WPJ.29/2013

, diterbitkan secara jabatan oleh Terbanding setelahadanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak dengan objeksengketa adalah Keputusan Nomor KEP235/WPJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1343/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013,Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapatketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan NomorKEP235/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, dari semula d.

WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1343/WPUJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang amarnyaberbunyi:Menolak banding permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP235/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajakkurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP231/WPJ.29/2013 tanggal2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP1339/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013;Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding:Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP231/WPuJ.29/2013 tanggal 2 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu:1.

Sehingga SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP231/WPuJ.29/2013 tanggal 02April 2013 menjadi objek Sengketa Pajak terhitung sejak tanggal 01Juli 2013 (tanggal dikirim Surat Permohonan banding di SekretariatPengadilan Pajak).

Sedangkan surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1339/WPJ.29/2013 terbit pada tanggal 28 Agustus 2013setelah surat banding diajukan;Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013, penyampaian (pengiriman)surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1339/WPuJ.29/2013 tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 6 Tahun 1988 s.t.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Dikarenakan Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP1339/WPJ.29/2013,

diterbitkan secara jabatan oleh Terbanding setelahadanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak dengan objeksengketa adalah Keputusan Nomor KEP 231/WPUJ.29/2013;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP1339/WPUJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013,Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapatketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan NomorKEP231/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, dari semula d.

.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1339/WPJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang amarnyaberbunyi:Menolak banding permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP231/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajakkurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak April

/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP239/WPJ.29/2013 tanggal 2April 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor: KEP1338/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013.Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding :Terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam Penerbitan Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP239/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 yang tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu :1.

Dikarenakan SuratKeputusan Pembetulan Nomor KEP1338/WPUJ.29/2013, diterbitkansecara jabatan oleh Terbanding setelah adanya upaya hukumBanding ke Pengadilan Pajak dengan obyek sengketa adalahKeputusan Nomor : KEP 239/WPuv.29/2013.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Nomor :KEP1338/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Terbanding telahmengakui secara sadar bahwa benar terdapat ketidakbenaran/kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEPHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor

2088 B/PK/PJK/2017239/WPJ.29/2013 tanggal 02 April 2013, dari semula d.

= penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP239/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1338/WPJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 memenuhi ketentuan formal .

SEHARUSNYA Bahwa = penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP239/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1338/WPJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal .

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54956/PP/M.XVA/99/2014Jenis Pajak : GugatanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1415/WPJ.29/2013 tanggal 13September 2013 mengenai Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak yang tidakdisetujui oleh Penggugat;Menurut Tergugat : bahwa Penggugat mengajukan pembatalan ketetapan pajak yaitu

/2013 tanggal 13 September 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan WajibPajak;bahwa terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 telahdiajukan Gugatan oleh Penggugat dan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 54955/PP/M.XVA/99/2014,Majelis berpendapat permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Majelis beroendapat Keputusan

Tergugat Nomor:KEP1415/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 sudah benar sesuai peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pendapat yangberbeda sebagai berikut:bahwa Majelis berpendapat penerbitan STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masapajak Januari s.d Desember 2001 didasarkan atas penerbitan SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05tanggal 21 Maret 2005

/2013 tanggal 13 September 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan WajibPajak;bahwa terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 telahdiajukan Gugatan oleh Penggugat dan Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat Putusanseharusnya adalah Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi,

SH LLMberpendapat terhadap sengketa atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP1415/WPJ.29/2013 tanggal 13September 2013 putusan seharusnya adalah mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat melalui SuratGugatan Nomor 02/Gugatan/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, dan setelah memperhatikanpendapat para Hakim masingmasing, Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, yaitu

Tahun 2014;(Mohon selanjutnya cukup disebut Akta No. 29/2013);13.

Bahwa Para Penggugat mulanya tidak mengetahui jika datapresensi kehadiran Para Penggugat pada pertemuan tanggal 04 April2012 tersebut telah digunakan oleh Para Tergugat untuk menuangkanpernyataan dan menerangkan keterangan terkait PT Expra Motorkepada Notaris Murlina ke dalam Akta No. 29/2013 yang dimaksud.Bahwa Para Penggugat baru mengetahui jika didalam isi Akta No.29/2013 telah terjadi perubahan kedudukan, status dan jumlahkepemilikan saham PT.

Bahwa sebagaimana melihat dan mengutip putusan perkaraNo. 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk tertanggal 9 September 2015 dan isidalam Akta No. 29/2013 tersebut yang menjadi landasanpertimbangan tujuan dibuat dan diterbitkannya Akta tersebut lebihlanjut diterangkan didalam putusan perkara No.142/Pdt.G/2014/PN.Yyk halaman 5356 dan terhadap isi Akta No.29/2013 tersebut bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat telah menyatakan bahwa Para Pemegang Saham dalam rapatumum pemegang saham PT.

/2013, bahwa namanama Para Penggugatyang terdaftar dalam Akta No. 29/2013 dinyatakan seolah telahmengambil keputusan dengan suara bulat menyetujui halhalsebagaimana tersebut diatas.

Sehingga kedudukan Akta No. 29/2013 Secara Nyata TelahCacat Hukum, Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan HukumMengikat;Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKD.PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT;18.

1 dan angka 2 dari SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP 284/WPJ.29/2013 tertanggal 10 April2013, yang berbunyi :1.

Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya (ex aquo et Bono).Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56878/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 4 November 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP284/WPUJ.29/2013 tanggal10 April 2013, tentang

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:Adanya kesalahan atau kekeliruan (ketidakbenaran) dalam Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP284/WPUJ.29/2013 tanggal 10 April 2013yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari2013 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2013;Yang dianggap memenuhi ketentuan Formal Penerbitan Keputusan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berdasarkan pengetahuan

/2013 tanggal 10April 2013 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Menurut pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon banding: Terdapat kesalahan atau kekeliruan (ketidakbenaran) dalam PenerbitanSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP284/WPJ.29/2013 tanggal 10 April2013 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tanggal2 Januari 2013 yang sudah/telah berlaku sejak 1 Maret 2013 pada bagianKonsiderannya:Halaman 6 dari 12

Format Surat Keputusan Keberatan untuk PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yangmenyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP284/WPJ.29/2013 tanggal 10April 2013 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP284/WPJ.29/2013 tanggal10 April 2013 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.

NUNTUNG seluas 160 M2, terletak diKel.Batangkaluku, Kec.Somba Opu, Kabup.Gowa berdasarkan Akta Jual BelliNo.29/2013, tanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh DRA.RIAMASIMANGUNGSONG,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DaerahKerja Kebupaten Gow ee nnn nc nenee2.

Suratpernyataan tersebut menyangkut bahwasanya tanah tersebut in casuobjek perjanjian jual beli No.29/2013 tanggal 7 Nopember 2013 adalahbermasalah, perjanjian jual beli mana antara penggugat dalamrekonvensi/tergugat dalam konvensi dan penggugat II dalamrekonvensi/tergugat Il dalam konvensi dengan tergugat dalamrekonvensi/penggugat dalam konvensi.3.

MKSNo.29/2013 yang dibuat oleh Dra.Riama Simangungsong, SH selaku PejabatPembuat Akta Tanah di wilayah Kerja Kabupaten Gowa karena ternyatatanah tersebut telah diclaim oleh Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) SombaOpu sebagai tanah milik Polsek Somba Opu sebagai tindakan/perbuatanmelawan hukum;4.

NUNTUNG seluas 160 M2, terletak di Kel.Batangkaluku,Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Akta Jual Beli No.29/2013,tanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh Dra.RIAMASIMANGUNGSONG,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DaerahKerja Kebupaten Gowa.

Pembanding/Semula Para Tergugat dapat dihukumuntuk mengembalikanuang harga pembelian tanah, apabila perjanjian jualbelitanah dinyatakan batal dan Akta Jual Beli No.29/2013 tanggal 7 Nopember2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaeksepsi Pembanding/Semula Para Tergugat bahwa gugatanTerbanding/Semula Penggugat prematur karena Penggugat tidak menggugatdan menyuruh membatalkan Akta Jual Beli No.29/2013 tanggal 7 Nopember2013

Penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, bahwaKEP1414/WPJ.29/2013 yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yang dapatdiajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang KUP, sehinggatidak termasuk dalam lingkup kekuasaan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketagugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

/2013 tanggal 06 Februari 2013;bahwa Surat Tergugat Nomor KEP79/WPJ.29/2013 tanggal 06 Februari 2013 memutuskan menolakpermohonan Penggugat dan mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 31Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d.

Desember 2001;29) bahwa terhadap surat permohonan Penggugat Nomor 02/KeuDU/VIII/12 tanggal 06 Agustus 2012,Tergugat (DJP Kalimantan Selatan dan Tengah) menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP80/WPJ.29/2013 tanggal 06 Februari 2013;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP80/WPUJ.29/2013 tanggal 06 Februari 2013 memutuskanmenolak permohonan Penggugat dan mempertahankan STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal21 Maret 2005;30) bahwa Penggugat mengajukan permohonan ke2 (dua) sebagaimana Surat Nomor: 01

/KeuDU/11/2013 tanggal 19 Maret 2013 diterima oleh KPP Pratama Banjarmasin tanggal 20 Maret 2013 danSurat Nomor 02/KeuDU/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, diterima oleh KPP Pratama Banjarmasintanggal 20 Maret 2013;31) bahwa terhadap permohonan yang ke 2 (dua) tersebut Tergugat (DJP Kalsel dan Kalteng),menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP1414/WPuJ.29/2013 tanggal 13 September 2013;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013merupakan keputusan Tergugat atas permohonan

Desember 2001;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013, padapokoknya menolak permohonan Penggugat dan mempertahankan SKPKB PPN Nomor00157/207/01/730/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d.

PutuseiOR8h sabi Min Pia 90d nbd etJedis PapakTadikOPajakPdkahinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP498/WPJ.29/2013 tanggal 14 Juni 2013;Mbahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP498/WPJ.29/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor : 00727/107/10/711/12 tanggal 13 Agustus 2012 Masa Pajak Januaris.d.

Desember 2010 sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP498/WPJ.29/2013 tanggal 14 Juni 2013 merupakanBeschikking atas Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C dari Penggugat Nomor : 01/BMLKH/GGT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013sehingga merupakan

dalam Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa karenanya Surat Gugatan Nomor : 01/BMLKH/GGT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, tidakmemenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : 01/BMLKH/GGT/X/2013 tanggal 24Oktober 2013 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP498/WPJ.29

/2013 tanggal 14 Juni 2013,dengan demikian Surat Gugatan Nomor : 01/BMLKH/GGT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 ayat (6) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 01/BMLKH/GGT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, memuat alasanalasan gugatan yang jelas, tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat dandilampiri dengan salinan keputusan yang digugat

YY adalah Direktur PT XXX;Mbahwkhanigh karena dalam pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal tersebut di atas tidak terpenuhi,maka materi pokok sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;MbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mvfartyakdmn permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP498/WPJ.29/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/2017berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagaisuatu upaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat KeputusanKeberatan Nomor : KEP279/WPUJ.29/2013 tertanggal 10 April 2013,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan

Pokok Sengketa (Formal)Menurut TerbandingBahwa pada bagian konsideran "Mengingat" angka 1 dan angka 2 dariSurat Keputusan Terbanding Nomor: KEP 279/WPJ.29/2013 tertanggal 10 April2013, yang berbunyi :1.

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian konsideran "Mengingat" Surat Keputusan KeberatanNomor : KEP279/WPUJ.29/2013 tertanggal 10 April

Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya (ex aquo et Bono).Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56882/PP/M.IVA/14/2014, Tanggal 4 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP279/WPJ.29/2013 tanggal 10 April 2013, tentang

Format Surat KeputusanKeberatan untuk Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP279/WPJ.29/2013 tanggal10 April 2013 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP279/WPJ.29/2013tanggal 10 April 2013 TIDAK MEMENUHI Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan. Halaman 10 dari 13 halaman.