Menyatakan dan Menetapkan Akta Jual Beli Nomor 39/2018 tertanggal10 September 2018, Akta Jual Beli Nomor 40/2018 tertanggal 10September 2018, Akta Jual Beli Nomor 41/2018 tertanggal 10 September2018, Akta Jual Beli Nomor 42/2018 tertanggal 10 September 2018 danAkta Jual Beli Nomor 43/2018 tertanggal 10 September 2018 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat 1 berikut seluruh dokumen terkait transaksilainnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum;4.

(lima puluh delapan ribu lima ratus meterpersegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 43/2018 tertanggal 10September 2018;Menyatakan sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum mengikatatas Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 18 tertanggal 26 Juli2018 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 19 tertanggal 26 Juli 2018,yang dibuat dihadapan Thomas Wio, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat AktaTanah di Kotamadya Tangerang (dahulu Turut Tergugat Il);Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat

Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatanPenggguat dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalam perkaraa quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimanaTergugat dan Tergugat II telah melakukan jual beli terhadap keseluruhanobjek sengketa atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB):e Nomor 39/2018 atas SHGB ;e Nomor 1256/Cibodas,e Nomor 40/2018 atas SHGBe Nomor 8/Jatiuwung,e Nomor 41/2018 atas SHGB Nomor 31/Gandasari,e Nomor 42/2018 atas SHGB Nomor 117/Uwung,e Nomor 43

/2018 atas SHGB Nomor 118/Uwungmasingmasing tertanggal 10 September 2018 dan pada tanggal 25 Oktober2018 Tergugat berdasarkan putusan perkara PKPU Nomor 119/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst dinyatakan pailit dengan segala akibathukumnya;Bahwa tindakan Tergugat menjual asetaset milik Tergugat kepadaTergugat II pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 10 September 2018tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak wajib dilakukan, olehkarena aset yang dijual tersebut sebetulnya sudah dijadikan jaminan

Menyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli Nomor 39/2018 tertanggal10 September 2018, Akta Jual Beli Nomor 40/2018 tertanggal 10September 2018, Akta Jual Beli Nomor 41/2018 tertanggal 10September 2018, Akta Jual Beli Nomor 42/2018 tertanggal 10September 2018 dan Akta Jual Beli Nomor 43/2018 tertanggal 10September 2018 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 berikutseluruh dokumen terkait transaksi lainnya adalah tidak memilikikekuatan hukum;.

sesuaisebagaimana ketentuan hukum Pasal 41 juncto Pasal 42 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang sehingga oleh karenanya perbuatanhukum tersebut dinyatakan tidak sah;Menyatakan dan Menetapkan Akta Jual Beli Nomor 39/2018 tertanggal10 September 2018, Akta Jual Beli Nomor 40/2018 tertanggal 10September 2018, Akta Jual Beli Nomor 41/2018 tertanggal 10September 2018, Akta Jual Beli Nomor 42/2018 tertanggal 10September 2018 dan Akta Jual Beli Nomor 43

/2018 tertanggal 10September 2018 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 berikutseluruh dokumen terkait transaksi lainnya adalah tidak memilikikekuatan hukum;Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan pabrik berikutseluruh mesinmesin dan perlengkapannya berikut seluruh turutannyadengan bukti kepemilikan 5 (Lima) surat asli Sertifikat Hak GunaHalaman 5 dari 15 hal.

:Akta Jual Beli Nomor 43/2018 tertanggal 10 September 2018sehubungan dengan transaksi jual atas sebidang tanah yang terdaftardalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 118/Uwung Jaya atasnama PT Jabatex dengan luas 58.500 m?:. Menyatakan sah demi hukum tanah beserta seluruh bangunan maupunisi lainnya yang ada di atasnya, sebagaimana yang terdaftar:1)2)3)4)9)Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1256/Cibodas atas nama PTJabatex dengan luas 41.785 m?

/2018 tanggal 10 September 2018:Bahwa Penggugat adalah Para Kurator diangkat berdasarkan bukti suratP1, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 119/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.

., sebagaimana tercantum dalam DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.06.09/Pw.01/43/2018, tanggal O06 April2018 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX;Him. 1 dari 12 hlm. Put. No. 2850/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membinarumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di orangtua Pemohonselama 42 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dadukhul) telah dikaruniai 5 orang anak, masingmasing bernama :1. XXXXX, lakilaki, umur 46 tahun;2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.13.06.09/Pw.01/43/2018 tanggal O06 April 2018 yang dikeluarkanoleh KUA XXXXX, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya(bukti P.2);Il. Saksisaksi:Him. 3 dari 12 hlm. Put. No. 2850/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr1.

menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidangperkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalamlingkup kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon danTermohon telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXX, Propinsi JawaTimur pada hari Rabu tanggal 23 Mei 1973 sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: Kk.13.06.09/Pw.01/43

/2018 dan rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai /egal standinguntuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahHim. 5 dari 12 hlm.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 12 Juni 1997 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.13.06.09/Pw.01/43/2018, tanggal 16 Mei 2018 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, KabupatenPandeglang;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggasebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selamaHim. 1 dari 12 hlm.Put. No:1795/Pdt.G/2018/PA.Kab.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.13.06.09/Pw.01/43/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang,tanggal 16 Mei 2018,bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (buktiP.2)ll. Saksisaksi:1.

tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidangperkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalamlingkup kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Jawa Timur pada hariKamis tanggal 12 Juni 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.13.06.09/Pw.01/43

/2018 dan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai /egal standing untukmengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Him. 5 dari 12 hlm.Put.

Bahwasyaratsyarat untuk melakasakan pernikahan tersebut sudahterpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapaiumur 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 04Juni 2000) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan adanyapemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan nomor:KK.11.28.11/PW.01/42/2018 tanggal 05 Maret 2018 serta Penolakan dibawah umur nomor: KK.11.28.11/PW.01/43/2018 tanggal

Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxkabupaten Tegal Nomor: KK.11.28.11/PW.01/43/2018, tanggal 05 Maret2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;Saksisaksi1.

Penetapan No. 0080/Pdt.P/2018/PA.SIwMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa foto copyPenolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxkabupaten Tegal Nomor: KK.11.28.11/PW.01/43/2018, tanggal 05 Maret 2018,terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor UrusanAgama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal namun ditolak karena belummencukupi persyaratan umur nikah;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohonmemberikan keterangan di persidangan di bawah

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, KotaKotamobagu, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kua.23.09/2/PW.00/43/2018 tertanggal 27 Februari 2018, yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 159/Pdt G/2018/PA. Ktg.2.

Ktg.Kua.23.09/2/PW.00/43/2018 tertanggal 27 Februari 2018, bermaterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;B.

Ktg.harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikandalildalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebihdahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugatdengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telahmengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah NomorKua.23.09/2/PW.00/43/2018 tertanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan danditandatangani

dekat dengan SaksiRUTH HARRIET FAIDIBAN, S.Kep,MmedEd Terdakwa langsungmengayunkan balok yang dibawanya memukul kearah Saksi RUTHHARRIET FAIDIBAN, S.Kep,MmedEd berulangulang dan kena padabagian bahu kiri, lengan tangan kiri serta kaki sebelah kiri yangmengakibatkan memar yang terasa sakit dirasakan oleh Saksi RUTHHARRIET FAIDIBAN,S.Kep, MMedEd) neon nnn nnn nn en nn nn en nn nn enna nn nn enna nenennnnncnennne Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DaerahManokwari Nomor : 353/43

/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuatberdasarkan sumpah jabatan oleh dr.

/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpahjabatan oleh dr.

Surat Keterangan tempat tinggal Pemohon Nomor:145/Hrm/43/2018, tanggal23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Haruman,KecamatanLeles,Kabupaten Garut. Diberi tanda P.2;3. Fotokopi Surat Kematian atas nama: Ojo bin Enju Nomor:474.3/Hrm/2018,yang menerangkan bahwa nama tersebut telah meninggal dunia padatanggal3 Februari 2006, surat bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh KepalaDesaHal. 3 dari 10 hal. Put.

Garut,dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka permohonan provisiPemohon dapat dipertimbangkan dan diterima;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan keduaorang tuanya bertempat tinggal di Kampung Tutugan, Rt. 003 Rw.002, DesaHaruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dan untuk meneguhkannyatelah mengajukan bukti P.2 tentang Surat Keterangan tempat tinggal PemohonNomor:145/Hrm/43

/2018, tanggal 23 Januari 2018 dan KK yang telahdinazegelen serta mengajukan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang keteranganmembenarkan dan menguatkan bahwa Pemohon benar tinggal di wilayahtersebut, Oleh kerena itu ,setelan Maejelis bermyasyarah, maka Majelismenyatakan bahwa Pengadilan Agama Garut adalah berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon Penetapansahnya perkawinan Ayah Pemohon bernama: Ojo bin Enju dengan IbuPemohon bernama: Amsih binti Hamali

Surat Keterangan tempat tinggal Pemohon Nomor:145/Hrm/43/2018, tanggal23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Haruman,KecamatanLeles,Kabupaten Garut. Diberi tanda P.2;3. Fotokopi Surat Kematian atas nama: Ojo bin Enju Nomor:474.3/Hrm/2018,yang menerangkan bahwa nama tersebut telah meninggal dunia padatanggal3 Februari 2006, surat bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh KepalaDesaHal. 3 dari 10 hal. Put.

Garut,dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka permohonan provisiPemohon dapat dipertimbangkan dan diterima;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan keduaorang tuanya bertempat tinggal di Kampung Tutugan, Rt. 003 Rw.002, DesaHaruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dan untuk meneguhkannyatelah mengajukan bukti P.2 tentang Surat Keterangan tempat tinggal PemohonNomor:145/Hrm/43

/2018, tanggal 23 Januari 2018 dan KK yang telahdinazegelen serta mengajukan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang keteranganmembenarkan dan menguatkan bahwa Pemohon benar tinggal di wilayahtersebut, Oleh kerena itu ,setelah Maejelis bermyasyarah, maka Majelismenyatakan bahwa Pengadilan Agama Garut adalah berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon Penetapansahnya perkawinan Ayah Pemohon bernama: Ojo bin Enju dengan IbuPemohon bernama: Amsih binti Hamali

WILLIAM HAOSANA melalui Saksi MUHAMAD RIZAL;
2. 1 (satu) Unit Handphone (HP) SAMSUNG Note 5 Warna Silver;
3. 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 0853 7830 2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. 1(satu) Bundel Berkas Permohonan 43/2018;
5. 1 (satu) Bundel Berkas Permohonan 44/2018;
dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintuni ;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan

ELIZABETH SIRRI untuk pembayaran PNBP Tanah yangdimohonkan oleh Saksi MUHAMAD RIZAL berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor : 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan perincian:1.Permohonan pertama terhadap tanah seluas 2.500 m2yang terletak di Desa Iguriji Il, Distrik Bintuni, Kabupaten TelukBintuni;2.a) Berdasarkan Surat Perintah Setor Nomor BerkasPermohonan 43/2018 tanggal 14

Permohonan pertama terhadap tanah seluas 2.500 m2yang terletak di Desa Iguriji Il, Distrik Bintuni, Kabupaten TelukBintuni:a) Berdasarkan Surat Perintah Setor Nomor BerkasPermohonan 43/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 denganHalaman 12 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

/2018,tanggal 14 Februari 2018 danTanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 44/2018,tanggal 14 Februari 2018 atas nama Pemohon saudara MUHAMADRIZAL dengan alamat Kali Kodok Kab Teluk Bintuni dengan NomorKTP 9206010911730002 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim karenadokumen tersebut merupakan bagian dari persyaratan pembuatansertifikat oleh pemohon dalam hal ini saudara MUHAMAD RIZAL; Bahwa Saksi kenal dengan Surat Perintah Setor dengan NomorBerkas Permohonan 43/2018,tanggal 14 Februari 2018

Sos pada saat berkomunikasi dengan Saksiadalah 085378302020; Bahwa Saksi yang menandatangani Tanda Terima Dokumendengan Nomor Berkas Permohonan 43 / 2018 dan Surat Perintah Setordengan Nomor Berkas Permohonan 43 / 2018 tertanggal 14 Februari2018 dan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan44 / 2018 dan Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan44 / 2018 tertanggal 14 Februari 2018 yang Saksi tanda tangani padahari Rabu Tanggal 14 Februari 2017 sekitar Pukul 11.00 WIT di KantorPertanahan

Bahwa setelah diperlinatkan oleh Pemeriksa Satu BendelBerkas Permohonan 43 / 2018 dan Satu Bendel Berkas Permohonan44 / 2018 tertanggal 14 Februari 2018 dimana untuk PembayaranPNBP Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan masing masing adalah sebesar Rp1.050.000,00(Satu Juta Lima Puluh RibuRupiah) dan Pembayaran PNBP Pendaftaran SK Hak masing masingsebesar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi merasa sangattidak wajar ketika Terdakwa RIDOLOP KAMBU, S.

dijelaskan didalamPasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentangTata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan PemberianPenghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PP43/2018), yang menyatakan bahwa : Masyarakat adalah orangperorangan atau kelompok orang;Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaibentuk Implementasi Peranserta Masyarakat dalam penyelengaraannegara yang bersin dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismeBerdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP 43

/2018 maka Penggugat adalahbagian dari masyarakat yang membentuk wadah perkumpulan yangbernama Melanesia Corruptuion Watch mempunyai hak danHalaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srlkewajiban dalam Pengawasan dan Pencegahan/PemberantasanKorupsi;II.

/2018), setiap orang perseoranganatau kelompok orang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, danmemberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidanakorupsi maka dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi;Adapun penyampaian informasi/pengaduan dugaan tindak pidanakorupsi tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,norma agama, kesusilaan, dan kesopanan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor

Pasal 2 ayat (3) PPNo. 43/2018;bahwa PP No. 43/2018 telah menjamin hakhak masyarakat untukmenyampaikan pengaduan atau laporan kepada Turut Tergugat dalamhal ini apabila Penggugat menganggap telah terdapat dugaan tindakpidana korupsi dalam pelaksanaan paket proyek peningkatan/ perbaikanJalan Simpang PitcoKilometer 20 yang dilakukan oleh Tergugat Il.Pengaduan tersebut tentunya disampaikan dengan bertanggung jawabdan sesuai dengan peraturan yang berlaku;Bahwa selanjutnya atas pengaduan masyarakat tersebut

, PP No.43/2018 mewajibkan Turut Tergugat untuk menindaklanjuti setiappengaduan/ laporan dengan melakukan pemeriksaan secaraadministratif dan substantif tentang adanya dugaan tindak pidanakorupsi;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Turut Tergugat sampaikan kepadaPenggugat agar Penggugat menyampaikan laporan melalui LayananPengaduan Masyarakat pada Turut Tergugat dalam hal terdapat suatudugaan tindak pidana korupsi;PETITUM:Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN SrlBerdasarkan

., sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Nikah Nomor Kk.13.06.09/Pw.01/43/2018, tanggal 15 Juni 2001 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kota Surabaya;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membinarumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di tinggal bersama diHim. 1 dari 12 hlm. Put.

di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidangperkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalamlingkup kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Xxxxx KotaSurabaya, Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2001 sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.06.09/Pw.01/43

/2018 dan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itumempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugatsebagaimana di atur dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Him. 5 dari 12 hlm.

yakni obyek sengketa dalamperkara ini, asalnya semula Satar lalu beralih ke atas nama Santi Suleman, S.Pd. dengan dasar/alas hak Akta Jual Beli No.43/2018, tanggal 14/02/2018yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakniUmiaty, SH. Notaris/PPAT. selanjutnya beralih ke atas nama Hj.

Kartini No. 26Sengkang, atas nama Tuan OMPO (vide : bukti surat TI, TIl12)bukan dan tidak merujuk Akta Jual Beli Nomor : 43/2018,tanggal 14/02/2018 atas nama Santi Suleman, S.Pd danHarianto yang dibuat oleh Notaris/PPAT Umiaty, S.H sehinggaAkta Jual Beli No: 52/2020, tanggal 23/04/2020 mengandungcacat hokum..

Bahwa oleh karena, Akta Jual Beli No: 52/2020, tanggal23/04/2020 yang dibuat dan merujuk atas dasar Akta Jual BeliNo. 43/2018, tanggal 14/02/2018 kemudian dijadikan alas hakuntuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 00419 Tahun 2009atas nama Hj. Harkisawati (penggugat sekarang Pembanding)haruslah dinyatakan cacat hokum dan patut dikesampingkanuntuk tidak dipertimbangkan;Vide :Yurisfrudensi MARI No. 2125.K/Padt/1996Balik nama tanpa ijin pemilik adalah perbuatan melawan hokum..

OTO MULTIARTHAPembanding semula Tergugat dalam surat perdamaian terebut, maka AktePermohonan Banding Nomor 43/2018 tanggal 27 Maret 2018 atas PutusanPengadilan Negeri Medan nomor 76/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 22 Februari2018 yang ditanda tangani kuasa PT. OTO MULTIARTHA, juga dianggapdicabut, karena tidak merugikan pihak PT.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183 / 3 / 408 . 43 /2018 tanggal 7 Juni 2018,Selanjutnyadisebut sebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT INTERVENSI DAN1.Nama >M A R D1 ~ 2222 non nnn nnn nn nnn norm nnn nen nnn cenceKewarganegaraan : Indonesia ; ++ sen nnn nnn nn nnn nnnPekerjaan 5 VLU WELLS) gy mmm mm mmm nm nnn nmrBertempat tinggal :Krajan RI .004 RW. 001 Desa Bungur , KecamatanTulakan, Kabupaten Pacitan ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; 2.Nama PUPUT RUSDIANTO, NVIIRISWWEISTE ff ese iene

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yangbernama Muhtada Gayo bin Zonika Ihsan belum mencapai umur 19 tahun,dan bagi anak Pemohon II yang bernama Hairani binti Ali Matus belummencapai umur 16 tahun karenaya maka maksud tersebut telah ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah denganSurat Nomor: Kua.01.09.8/PW.01/43

/2018 tanggal 9 April 2018; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkankarena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih setahun yanglalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang olehketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; Bahwa antara anak Pemohon dan anak Pemohon II tersebut tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan; Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah

Termohon danrukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka MajelisHakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat permohonan yang isinya tetapdipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilpermohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti tertulissebagai berikut:Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro; , nomor:50/09/111/2005, tanggal 31 Maret 2005 (P.1) ;Surat keterangan Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon),nomor: 474/43

/2018/III/2011, tanggal 28 maret 2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Tapelan, Kecamatan KapasKabupaten Bojonegoro; (P.2) ;Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang berupafotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danHalaman 3 dari 9: Putusan nomor: 0789/Pdt.G/2011/PA.Bjnternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermateraiMenimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis Pemohontelah menghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat)masing masing bernama1.

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.11.28.07/Pw.01/43/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal.Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telahsesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;him. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 23 10/Pdt.G/2018/PA.SIw.3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/196 tanggal 30 Juli2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal.Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/2001/43/2018 tanggal22 Februari 2018, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh KepalaDesa xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;Him. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0750/Pdt.G/2018/PA.SIw.2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 503/47/V/2006 Tanggal 23 Mei2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta .