Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 629 2019 11/2019 22/2019 13/2019 62/2019 27/2019
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama Perceraian
Register : 10-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 09-02-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Prg
Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon Termohon
22 — 8
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN BREBES Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Bbs
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
HERI
16 — 1
  • Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Pemohon Nomor470/629/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parereja, KecamatanBanjarharjo, Kabupaten Brebes, tertanggal 26 September 2019 (Bukti P8);9.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
286 — 399
  • Hal tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.629/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Pemberian MandatKepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk dan atasnama Gubernur Kalimantan Utara menandatangani Keputusan TentangPengenaan Sanksi Administratif bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.b.
    Inhutani Il UMHA Semamu;Foto kopi sesuai dengan aslinnya salinan keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.629/2019 tanggal 6 September 2019tentang pemberian Mandat kepada kepala dinas kehutanan provinsiKalimantan Utara untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Utaramenandatangani keputusan tentang pengenaan sanksi administratifbagi pemegang izin pemanfaatan hutan;Halaman 78 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.T55T56T57T58T59T60T61T 62T63T64T65T 66T67Foto kopi sesuai dengan aslinnya Buku ekspedisi
    yang memperoleh Wewenangmelalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada padapenerima Delegasi;Pasal 14:ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat;Ayat (8) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberiMandat:Menimbang, bahwa selain ketentuan a quo, berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.629
    /2019 Tanggal 6 September 2019Halaman 136 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanUtara untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Utara menandatanganiKeputusan tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi pemegang IzinPemanfaatan Hutan (Bukti T24);Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T20, T22 dan T24 a quo,Majelis Hakim berpendapat bahwa penormaan kewenangan, definisi, delegasidan mandat maka dapat diidentifikasi bahwa kewenangan