65/G/2013/PTUN-BDG

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDGNama Jabatanberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ljrlaw/ SKK/PERD/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, dandalam hal ini juga diwakili oleh Kuasa Hukum tambahannya,bernama : Aloysius Joni Minulyo, SH.,MH., Dr. Iur LionaNanang Supriatna, SH., MH., dan Rubhen Emersion, SH.

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDGdiatur dalam Pasal 1 angka (9) UU. No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atasUU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena bersifatKonkrit, Individual dan Final.

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDGe Bahwa, Penggugat adalah mantan Direktur Utama PDAM Tirta Mukti KabupatenCianjur tahun 20072011, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati CianjurNomor: 824.2Kep.68/BKD/2007, Tentang Pengangkatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cianjur, pada 8 Oktober2007.

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDG1314mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum yang sangat merugikan bagiPenggugat. Maka dalam hal tersebut, Tergugat sebagai Penyelenggara Negaratelah melanggar salah satu asas dari asasasas umum penyelenggaraan negarayakni asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal (3) UU.

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDGsampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

65/G/2013

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 65/G/2013/ PTUN-MDN, tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohonkan banding; --- 3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------------------------------------

TERGUGAT IT INTERVENSITERBANDING;, noee een1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:19/B/2014/PT TUNMDN tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan MajelisHakim yang memeriksa sengketa ini; 2.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:65/G/2013/PTUNMDN, tanggal 7 Nopember 2013; 3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yangberkenaan dengan perkara ini; 4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN.HS/2014/PT TUNMDN tanggal05 Maret 2014 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETAaa= Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 65/G/2013/PTUNMDN tertanggal 7Nopember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

/G/2013/PTUNMDNyang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding Sumantri, S.H.dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukanoleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor: 65/G/2013/PTUNMDN masingmasing tertanggal 18Nopember 2013; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 20 Desember

tertanggal 17 Januari 2014 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal yangsama dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor: 65/G/2013/PTUNMDN masingmasing tertanggal 17 Januari 2014; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding danTergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca,memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:65/G/2013/ PTUNMDN, tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohonkan banding; . Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014,oleh kami H.

65/G/2013/PTUN.Mks

PUTUSANNomor: 65/G/2013/PTUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan acara biasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antara. AMALUDDIN, SE, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan PNS pada Pemkot Palop bertempat tinggaldi JIn Elang No. 630 Palopo ;. DRS. H.

K/2013/PTUN.MKS, tanggal 4 September 2013 , tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim ; Surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2013, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02September 2013, di bawah Register Perkara Nomor : 65/G/2013/PTUN.MKS,: 2 222222222 nn nn nnn nnn enn nc cnn c encePenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 65/PEN.H/2013/PTUN.MKS, tanggal 10 September.2013, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan

Berkas Perkara Nomor : 65/G/2013/PTUN.MKS ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31Aguastus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 2 September 2013 di bawah Register PerkaraNomor: 65/TUN/2013/PTUN.Mks yang isinya adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820 /484 /BKD /VI / 2013Tettaniggal 5 JUG) 20/1 a gpsnsesnnensnnnememsnnenennnemansnnnnennemanins

65/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 65/G/2013/PTUN.SBY.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 April2013, Nomor : 65.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang PenunjukkanMajelis Hakim :Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 2 Mei 2013, Nomor : 65.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentangpenetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 28 Mei 2013, Nomor : 52.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentangPenentuan Hari Sidang ;e Seluruh berkas perkara Nomor : 65

/G/2013/PTUN.SBY beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya ; 002n0 noooe Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan di persidangan ; e Telah mendengarkan keterangan saksi saksi di persidangan ; e Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa diGISIGANG EIN 5 seer tase neseemee teense ner enmest teen enemt Henn emeree Ee eaienaiatEMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya

............Surabaya pada tanggal 24 April 2012, dalam register perkara Nomor : 65 // G /2013 / PTUN.SBY yang kemudian diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapantanggal 28 Mei 2013 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : 1.

65/G/2013/PHI.Sby

PUTUS ANNomor : 65/G/2013/PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonnnne Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:ANA SUSWATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : karyawan PT.

Beji Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;wonnnee Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut; nn Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yang berhubungandengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARAwonnene Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 18 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 65

/G/2013/PHI.Sby. mengajukangugatan terhadap Tergugat yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 15 hal.

Put.No. 65/G/2013/PHISby.Dalam Pokok Perkara: 222 2nno nnn nnnnc nce nme nnnnnnnnnnns1. Bahwa pada tanggal 13 April 2009 Penggugat Saudari Ana Suswati diterima bekerjapada Tergugat PT. Sun Hyun Indonesia yang berkedudukan di Dusun Panjejeran Desa GunungGangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan; 2.

65/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR:65/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaPeradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanPutusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawahini dalam sengketa antara : 20022 222 neoELISABETH SUSANA SIAHAINENIA, Kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Palam Bhayangkara IRT 001RW 007, Kecamatan Jayapura Utara, KotaJayapura

Sutomo No. 68,Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUNJKT.Jakarta Pusat, Dalam hal ini telah memberi kuasa1. R.Taufik Panca Putra, S.H.;2. Melly Merlianasari, S.H.;3. Nenny Rianarizkiwati, S.H., LL.M.;Semua kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantordi Badan Pusat Statistik, Jalan dr.

/G/2013/PTUNJKT.TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisuratgugatannya tertanggal 30 April 2013 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April2013dalam Register Perkara Nomor: 65/G/2013/PTUNJKT, dan gugatanPenggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaiberikut; 2a an nana enna ance ne nce ne cence cee nen cne nenOBJEK GUGATAN: 9" 222 2no ene nnn nnn nnn nnn nee nee nec nee neeBahwa yang menjadi objek sengketa

Bahwa Surat Keputusan Tergugat dibuat tanggal tanggal 10Januari 2013 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan PusatStatistik, Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan HukumanHal 3 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUNJKT.Disiplin Berat Terhadap Elisabeth Susana Siahainenia yangberupa penurunan pangkat; 2.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Keputusan Tergugat Aquo Telah Memenuhi syaratsebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1, Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perdadilan Tata Usaha Negara yang menyatakanbahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatHal 4 dari 62 hal Putusan Nomor:65/G/2013/PTUNJKT.Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara

65/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR :65/G /2013 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam perkara antara :0 nn nnenn ne nne noe1.

uli 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/G/Pen.PP/2013/PTUNMDN tanggal 04 Juli 2013, tentang PenetapanHari Pemeriksaan Persiapan pada hari :Kamis, tanggal 06 Juli 2013 ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/G/Pens.HS/2013/PTUNMDN tanggal 01 Agustus 2013 tentang PenetapanHari Persidangan Pertama pada hari : Selasa, tanggal 20AQuStuS 2013 ; 29 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nce ncnTelah membaca Putusan Sela Nomor : 65

/G/2013/PTUNMDNtanggal 10 September 2013 tentang masuknya CHARLES LEONARDSITUMORANG, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi; Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh para pihak ; nse nn nn nnn nnn cenceTelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 24 Juni 2013 yang diterima dan didaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01 Juli2013, Nomor : 65/G/2013/PTUNMDN

,MH, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 30 Agustus 2013 ; 19Menimbang .....Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 25 Agustus 2013,Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga tersebut telah menjatuhkanPUTUSAN SELA yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensiyakni CHARLES LEONARD SITUMORANG sebagai pihak dalam perkaraNomor 65/G/2013/PTUNMDN serta mendudukkannya sebagai Tergugatll Intervensi yang diwakili oleh Kuasanya : KASMAN SIBURIAN,SH.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;--------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 65/G/2013/PTUN Mdo., tanggal 11 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN:- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Penangguhan

Perkara Nomor : 27/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Februari 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 65/G/ 2013/PTUN.Mdo. , tanggal 11 Nopember 2013 ;3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai

duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 65/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 11 Nopember 2013 dalam sengketakedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikutDALAM PENUNDAAN 322222none none cence nner nnec encesMenguatkan Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 21 Oktober 2013 tentangPenangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 230 Tahun 2013Tertanggal 07 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jessy AmeliaPinontoan, SE, M.Si,

KontraMemori Banding walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk menanggapiMemori Banding Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan SuratPemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraManado tanggal 16 Desember 2013;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa karena putusan Nomor : 65

/G/2013/PTUN Mdo.

No. 27/B/2014/PTTUN.MKSMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 65/G/2013/PTUN Mdo., tanggal 11 Nopember 2013 yang dimohonkan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Hakim Tunggaltertanggal 21 Oktober 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor 230 Tahun 2013 Tertanggal 07 Oktober 2013Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara

Setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, dan memintapenjelasan dari kKedua belah pihak, ternyata perkara ini samapersis dengan perkara Nomor : 65/G/2013/PTUNJKT. baiksubjek maupun objeknya, oleh karena itu Majelis dalamPemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 65/G/2013/PTUNJKT., menyarankan kepada Penggugat melalui KuasanyaSaudara Nico Adrian,SH.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:65/G/2013/ PTUNMDN, tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohonkanbanding;Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 87 PK/TUN/20143.

UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung RI), oleh sebab itu sudah sangat berdasarkan hukum jika PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor19/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 12 Maret 2014 jo. putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2013/PTUNMDN tanggal 07Nopember 2013, sangatlah tidak patut untuk dipertahankan dan harusdibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali;Bahwa selanjutnya jika dicermati isi putusan Judex factie PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman

UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah AgungRl), oleh sebab itu sudah sangat berdasarkan hukum jika PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor19/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 12 Maret 2014 jo. putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2013/PTUNMDN tanggal 07Nopember 2013, sangatlah tidak patut untuk dipertahankan dan harusdibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali;Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan TinggiMedan yang serta merta menguatkan putusan

/G/2013/PTUNMDN tanggal 07Nopember 2013, sangat tidak patut untuk dipertahankan dan harusdibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali ;Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali sangatkeberatan atas tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yangtelah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 915/Kel.

Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan KembaliIl) ternyata diproses secara tidak sah menurut hukum, dan olehkarena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 19/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 12 Maret 2014 jo. putusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2013/PTUNMDN tanggal 07 Nopember 2013, sudah sangat patut untukdibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas maka Judex factiePengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Judex factie

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, denganobyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Atas KasusHalaman 15 dari 35 halaman.

fungsinya, Tergugat mempunyai kewenanganmeminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baikhasil pengawasan Tergugat sendiri maupun hasil pengawasanBadan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.Hal ini senada dengan keterangan Ahli Dewi Kania Sugihartiyang menyatakan bahwa laporan hasil pengawasan hanyabersifat informasi yang dituangkan dalam bentuk laporan yangharus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang karena masihberupa rekomendasi,(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN BDG,halaman 97);Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbanganhukumnya menyatakan:..Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapiHalaman 16 dari 35 halaman.

;(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 100101);Amar Putusan:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secaraabsolut tidak berwenang mengadili Perkara No:65/G/2013/PTUNBDG;(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 107) ;Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objeksengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian

Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul di dalampemeriksaan perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 65/G/2013/PTUN.JKT,Tanggal 11 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

sebesarRp.271.000, (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan PutusanNomor 292/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 24 Februari 2014 yang amarnyasebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 65

/G/2013/PTUN.JKT tanggal 11 September 2013 yang dimohonkan banding, dengan;MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp.500.000.

(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan. terakhir ini kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 03 April 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, Nomor 1.02/SK/NiDS/IV2014 tanggal 09 April 2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 16 April 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Permohonan tersebut

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDGtanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyeksengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Anggaran Operasional Direktur PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur TahunAnggaran 2008 s.d. 2010 ;Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN berpendapat..Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat

tentang tindaklanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan Tergugat sendiri maupun hasilpengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.Hal ini senada dengan keterangan Ahli Dewi Kania Sugiharti yangmenyatakan bahwa laporan hasil pengawasan hanya bersifat informasiyang dituangkan dalam bentuk laporan yang harus ditindaklanjuti olehpejabat yang berwenang karena masih berupa rekomendasi; Hal. 19 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN PTK(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN BDG, halamanSelanjutnya Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan: ,..Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapunyang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yangpelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjutdari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untukmelakukan audit.

Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapatmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat... ; (Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman100101); Amar Putusan:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absoluttidak berwenang mengadili Perkara No: 65/G/2013/PTUNBDG; (Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halamanPutusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap

No. 65/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);5. Perkara No. 31/B/2014/PT.TUN.NKS Tanggal 5 Mei 2014 jo. No. 66/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);6. Perkara No. 29/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 67/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 6 November 2013 (terlampir);7. Perkara No. 28/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 68/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 7 November 2013 (terlampir);8. Perkara No. 30/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 5 Mei 2014 jo.

Putusan PTUN Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN BDG tanggal2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:..Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diauditHalaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTRmaupun dari pihak yang meminta untuk

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor:65/G/2013/PTUN BDG)c. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusantersebut di atas, juga telah digunakan dalam Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PutusanPTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).11.

Tanggal 21 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengansalinan);Putusan PTUN Surabaya Nomor160/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 20 Februari 2014(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PT.TUN Surabaya Nomor129/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 3 September(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PTUN Medan Nomor : 82/G/2014/PTUNMDN,Tanggal 25 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);95 PK/TUN/2014,Tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan2014,Putusan Peninjauan Kembali Nomor :salinan);Putusan PTUN Bandung Nomor : 65

/G/2013/PTUNBDG,Tanggal 2 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengansalinan);Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiHalaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTRPengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat JenderalTanaman Pangan Kementerian Pertanian RI UntukProvinsi Nusa Tenggara Barat Yang Dilaksanakan OlehPT Wahana Banu Sejahtera Dan PT Sinta Agro MandiriTahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawasan KeuanganDan Pembangunan Perwakilan

pihak yang memohon audit maupun pihaklain yang terkait ; Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telahtepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiridan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;(vide halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT) ; b Putusan PTUN Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan6868...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasiyang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukantindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihakyang meminta untuk melakukan audit.

MeningkatkanKualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalamPenerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 610Oktober 2009, halaman 67), maka Majelis sependapat dengan dalileksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audityang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masihmemerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaituKejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukumbagi Penggugat... ; (vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN BDG) ; 2222nenne cence cencec Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan : Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo7070tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu HasilAudit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat

TIDAKBERSIFAT INDIVIDUAL DAN TIDAK BERSIFAT FINAL sebagaimanatelah diputus dalam beberapa putusan pengadilan dengan obyek sengketayang serupa dengan perkara a quo (berupa LHPKKN) yaitu:a) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telahberkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan bahwa laporanhasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh BPKP tidak bersifat final (Bukti TI,TH8);b) Putusan PTUN Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN BDG tanggal2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyeksengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Atas Kasus Dugaan TindakPidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Operasional DirekturPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti KabupatenCianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010;Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Bandungberpendapat bahwa:..Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) PP60/2008

/G/2013/PTUN BDG,halaman 97);Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbanganhukumnya menyatakan:*...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapunyang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yangpelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjutdari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang memintauntuk melakukan audit.

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 100101);Amar Putusan:MENGADILIDALAM EKSEPSI:Mengabulkan Eksepsi Tergugat;Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidakberwenang mengadili Perkara No: 65/G/2013/PTUNBDG.

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman107);CcPutusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyek sengketa berupaLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011;Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbanganhukumnya disebutkan:...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapunyang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yangpelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukantindaklanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yangmeminta untuk melakukan audit.

dengan Persamaan Persepsidalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 610 Oktober 2009, halaman 67), maka Majelis sependapat dengandalil eksepsi Tergugat bahwa objek sengketa berupa laporan hasilaudit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masihmemerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaituKejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat; (vide halaman 100 s.d. 101 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN.BDG);c.