Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT;

Pembanding ;eMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 95/G/2016/PTUNJKT tanggal 22 Nopember 2016 tersebut ACs.yTergugat II Intervensi / PembSading dan Tergugat / Pembanding mengajukanYr y$ S$oP ra Hal 8 dari 16 hal. Put.

kompetensiabsolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugaty Pembanding beralasan, secara hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima ; eoSsDALAM POKOK PERKARA ee Qo oY bahwa didasari oleh keseluruhan a hukumtersebutdi atas maka terhadap putusan Pengadilan Fata Usaha Negarao>oyJakarta Nomor : 95

/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22'Nopember 2016 harusY cYPas Ydibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadiliGSssendiri dengan amar putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini ; aN =YMenimbang, bahwa dengansdinyatakan gugatan tidak diterima, makasesuai ketentuan pasal 110 Uuhdang.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G/2016/PTUN-SBY, tanggal 3 Nopember 2016 , yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------ 3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ------------------------------------------------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 95/G/2016/PTUNSBY, tanggal 3 Nopember 2016 ; 3. Berkas Perkara, suratsurat bukti yang diajukan para pihak serta suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 20/PENHS/2017/PT.TUNSBY, tanggal 24Pebruari 2017 5 22+ 22 20222 eon nnn non nnn nnn nn one one neTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin mengenai duduk sengketa sebagaimanaPutusan Perkara Nomor : 20/B/2017/PTTUN.SBY.Halaman 2 dari 8 Halamantercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 95/G/2016/PTUNSBY, tanggal 3 Nopember

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.353.000,( tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa Putusan' tersebut diucapkan dalampersidangan terobuka dan dinyatakan terobuka untuk umum pada hariKamis, tangga 3 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat , dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 95/G/2016/PTUNSBY, tanggal 3 Nopember2016

tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan PermohonanPemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 15Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal dan hari itu juga yang ditanda tangani olehKuasa Hukum bernama Lamhot Simanjuntak.SH.MH serta oleh Panitera,sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 95/G/2016/PTUNSBYtanggal 3 Nopember 2016 dan oleh Panitera melalui

/G/2016/PTUNSBY, tanggal 15 Desember 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 95/G/2016/PTUNSBY. diucapkan dalam persidanganterobuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 3Nopember 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiriKuasa Hukum Tergugat ; 2no nono nnn nec nrc nee nee no nnnMenimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Permohonan

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/G/2016/PTUN Mks., tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

95/G/2016/PTUN.Mks

/G/2016/PTUN.MKS.1.

/G/2016/PTUN.MKS.6.

/G/2016/PTUN.MKS.a.

/G/2016/PTUN.MKS.

95/G/2016/PHI.Sby

95/G/2016/PTUN.SBY

95/G/2016/PTUN-JKT

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;--------------------------------------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 95/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan banding ;-----------------------------------------------------------------------------------------------<

., juncto Nomor 95/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya padatanggal 3 Oktober 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi

tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal3 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi II meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat danPemohon Kasasi II/Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan WHubungan Industrial Surabayatanggal 5 September 2016, dengan Register Perkara Nomor 95/G/2016/PHI Sby., untuk seluruhnya;Mengadili

juga Para Termohon Kasasi Il;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Hukum Pemohon Kasasi II pada tanggal 5 September 2016 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 23 September 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/2016/PHISby., juncto Nomor 95

/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya padatanggal 6 Oktober 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangHalaman 5 dari 8 hal.

AH.11.01 Tahun 2016 tertanggal 27 April 2016di Pengadilan Tata Usaha Negara J akarta (PTUN) dengan Register Nomor:95/G/2016/PTUN.J KT dan Nomor. 97/G/2016/PTUN.J KT;Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta Memutuskan Gugatan yang dilakukan oleh KepemimpinanDPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris J endral Dr. H.R. A.Dimyati N., SH.,MH.

,M.Si dengan Putusan Nomor. 95/G/2016/PTUN.J KT danNomor: 97/G/2016/PTUN.J KT dengan amar putusan yang membatalkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susuanan Personalia DPP PPPMasa Bakti 20162021 dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT danSekretaris Jendral H. Asrul Sani, SH.

,M.Si;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) J akartatanggal 22 November 2016 dengan Nomor. 95/G/2016/PTUN.J KT dan Nomor.97/G/2016/PTUN.J KT Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakanBANDING yang mana Permohonan Banding secara resmi diregister padatanggal 25 November 2016 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)J akarta;Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Jakarta Mengeluarkan Putusan atas Banding yang dilakukan olehMenteri Hukum

,M.Si. melakukanupaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Jakarta Nomor 58/B/2017/PT.TUN.J KT dengan Akta PermohonanKASASINomor. 95/G/2016/PTUN.J KT di Mahkamah Agung;Bahwa sebagai Partai Politik yang sedang berproses secara hukum dalammenyelesaikan perselisihan dualisme antara versi Kepemimpinan DPP PPPKetua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris J endral H. Asrul Sani,SH. M.Si dengan versi Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H.

Asril Bunyamin ke PTUN Jakarta dengan perkara RegNo.95/G/2016/PTUNJ KT. Telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dengan Nomor : 57/G/2017/PT.TUNDKI dangugatan Sdr. H. Djan Faridz ke PTUN Jakarta dengan perkara RegNo.97/G/2016/PTUNJ KT. Telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara J akarta dengan Nomor: 58/G/2017/PT.TUNDKL. ;c. Bahwa, secara hukum kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan tidakpernah terjadi dualisme, sebab kepengurusan Sdr. H.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT,tanggal 22 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat danPenggugat II;Dalam Eksepsi:Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan

/G/2016/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yangHalaman 51 dari 108 halaman.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2017terobuka untuk umum pada tanggal 22 November 2016 dengan dihadirioleh Kuasa Penggugat I/Terbanding, Penggugat II/ Terbanding, KuasaTergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016tersebut Tergugat Il Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding masingmasing padatanggal 25 November 2016, dan tanggal 6 Desember

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas danterang Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukumdengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehinggaberdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung TingkatKasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 57/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016;2.

Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT yangdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal22 November 2016 sudah tepat dan benar, oleh sebab itu mohonMajelis Kasasi dapat sependapat dengan pertimbanganhukumnya;2.

Djan Faridz tersebutmelepaskan "Pion ketiga" untuk menjadi penggugat ke PTUN Jakarta terdaftarregister Nomor 95/G/2016/PTUN Jkt., Putusan 22 November 2016 denganmenggunakan H.

Djan Faridz tersebut mengajukanpula gugatan tersendiri untuk menggugat Menkumham dibawah dibawahNomor register Nomor 97/G/2016/PTUN Jkt., dengan tanggal yang samadengan gugatan register Perkara Nomor 95/G/2016/PTUN Jkt,. tersebut,yaitu tanggal 2 April 2016;Bahwa bertindak sebagai Kuasa Hukum H. Djan Faridz tersebut adalah pulaDr. Humphery R.

Jakarta (Hotel Sahid) 2014 tersebut;Bahwa petitum pertama dalam pokok perkara, register Nomor97/G/2016/PTUN Jkt, tersebut hanya untuk: "menyatakan batal atau tidaksah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.MH. 06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPPmasa bakti 2016 2021 tanggal 27 April 2016 dan mewajibkan Tergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebutadalah pokok perkara yang sama dalam objek perkara pertama dalamperkara Register Nomor 95

/G/2016/PTUN Jkt;Bahwa dengan demikian untuk petitum yang menyangkut kepentingandirinya sendiri tersebut H.

Djan Faridz (DPP PPP Muktamar VIII Jakarta2014 (Hotel Sahid) tersebut), menyerahkan kepada orang lain, hal ini paraPenggugat dalam perkara register Nomor 95/G/2016/PTUN Jkt. tersebut;Bahwa keberhasilan H. Djan Faridz tersebut dengan rekayasa perkaragugatan seperti itu telah menghasilkan putusan yang sama untuk keduagugatan yaitu perintah pencabutan SK Menkumham Nomor M.MH.06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 oleh Majelis Hakim PTUNJakarta yang sama pula);.

M.HH06.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 27 April2016, maka posisi hukum Tergugat II Intervensi adalah satu kesatuan yang takterpisahkan antara satu dengan yang lain sebagai sebuah Badan HukumPolitik; Bahwa Putusan Perkara No. 97/G/2016/PTUNJKT antara DJAN FARIDZ danPPP yang sah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan No. 58/2017/PT.TUN.DKI dan Putusan No.95/G/2016/PTUNJKT antara H.