Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-01-2008 — Upload : 22-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357/PK/PDT/2007 Tanggal 8 Januari 2008 — Sri Sukarno; Ny. Hardyem; Dhono Eko Prasetyo; Joyo Dikromo Wagiman;Ny. Ngatiyem Mitrotinoyo; Mantomihardjo; Ny. Pujo Suwito; Rono alias Wagimin; Mangun Marijo
190 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa untuk mencegah para Tergugat memindahtangankan tanahsawah obyek sengketa maka para Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriKlaten meletakkan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa ;bahwa gugatan ini didasarkan atas alasanalasan dan faktafakta hukumyang sah dan kuat sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan putusan iniHal. 3 dari 11 hal. Put.
Pujo Suwitodan Rono alias Wagimin berhak atas tanah sawah obyek sengketa yangtercatat dalam Buku C Desa Karanganom No. 103 atas nama Kromopairo ;5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah obyeksengketa kepada Tergugat dan atau Tergugat II dan atau para pihakpihaklainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat dan atauTergugat Il atas tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah danHal. 4 dari 11 hal. Put.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan merekamembayar ganti kerugian atas penguasaan tanah sawah obyek sengketa ;10.Menyatakan sah dan berharga menurut sita jaminan (conservatoir beslag)yang telah diletakkan atas tanah atau obyek sengketa ;11.Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding atau kasasi ;12.Menghukum
Pujo Suwitodan Rono alias Wagimin berhak atas tanah sawah obyek sengketa yangtercatat dalam Buku C Desa Karanganom No. 103 atas nama Kromopairo ;5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah obyeksengketa kepada Tergugat dan atau Tergugat II dan atau para pihakpihaklainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoirbeslag) yang telah diletakkan atas tanah atau obyek sengketa ;9.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/Pdt/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — MARTONO BADAT, DK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
275 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk Penggugat , berhak atas perwatasan tanah sesuai dengan SuratPernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas namaMartono Badat, dengan luas tanah panjang 600 (enam ratus) meter danlebar 350 m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung TembarungDesa Petangis, RT. Ill, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, KabupatenPaser Kalimantan Timur, dengan batasbatas sebelah utara berbatasandengan Sdr. Kartu, sebelah timur berbatasan dengan Sdr.
Untuk Penggugat II, berhak atas tanah perwatasan sesuai denganSurat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (29 Januari 2000) atasnama Junaidi T, dengan luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 msebelah timur dan 300 (tiga ratus) meter sebelah barat. Yang terletak diJalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat gunung Tembarung DesaPetangis, RT Ill, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser.Dengan batasbatas sebelah utara berbatasan dengan Sdr.
Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya, yaitu: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi adalah pemilik sah:oOUntuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi , berhak atasperwatasan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan KepemilikanSebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, denganluas tanah panjang
Norhayan, sebelah barat berbatasdengan tanah Adat Ulayat, sebelah selatan berbatasan dengan Sadr.Junaidi T.Untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II, berhak atas tanahperwatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan SebidangTanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi T, dengan luas tanahpanjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 m sebelahbarat. Yang terletak di Jalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat GunungTembarung, Desa Petangis, RT.
Martono, sebelah timur berbatasan dengan Kembang/Singan (Alm.), sebelah barat berabtasan dengan Safkin, sebelahselatan berbatasan dengan Hanafiah.Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi yang melakukan atau membuat perkebunan di atas hak Penggugatadalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi ParaPenggugat;Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapa saja yangmendapatkan hak darinya, mengembalikan tanah perwatasan ParaPenggugat dalam keadaan
Putus : 14-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/PDT/2020 Tanggal 14 April 2020 — JUANDA BIN MALIKI VS DWI HARTONO;
391 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
391 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sita Jjaminan sah dan berharga atas tanah terperkara yaitusebidang tanah yang terletak di Kampung Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (dahulu) setelahpemekaran menjadi Kelurahan Menggala Selatan, KecamatanMenggala, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang), seluas + 291.812 m?
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelan mempelajari pertimbangan judex facti dinubungkandengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawabanTermohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agungberpendapat bahwa keberatan tersebut harus ditolak, oleh karena putusanJudex facti tidak salah menerapkan hukum dengan alasan:Bahwa objek sengketa termasuk dalam Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 16, atas
nama PT Huma Indah Mekar (PT HIM);Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (p/unum litis consortium)karena Penggugat tidak menggugat PT Huma Indah Mekar (PT HIM) yangmenguasai objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Lampung dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUANDA bin MALIKI tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
Register : 04-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42992/PP/M.XVIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 28
122 — 28
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LuarNegeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan dan penjualan saham;Tanggal 16 Mei 2012 : Sebagai respon atas surat himbauan, Penggugat melakukan setoranPPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp143.750.000,00;Tanggal 21 Juni 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkanSurat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 Nomor 00001/104/07/058/12 Masa/Tahun PajakJuni 2007 sebesar Rp204.125.000,00 untuk menagih
bunga Pasal 9 (2a) atas keterlambatansetoran;Tanggal 04 Jul 2012 : Penggugat menyampaikan surat gugatan atas STP0001/104/07/058/12;bahwa atas pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa : Penggugat telah mengajukan suratpermohonan pencabutan NPWP pada tanggal 09 Mei 2011 dengan status telah diterima secaralengkap dan memenuhi persyaratan formal, Tergugat memberikan bantahannya sebagaiberikut:bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan NPWP dengan surat per tanggal 09Mei 2011 yang diterima di Kantor
Atas transaksi tersebut terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutangdan menjadi kewajiban Penggugat untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal26;bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas, Tergugat mengirimkan Surat Himbauan Nomor S171/WPJ.07/KP.0606/2012 tanggal 08 Mei 2012 mengenai Himbauan penyetoran danpelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WajibPajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan daripenjualan
saham; bahwa sebagai respon atas surat himbauan tersebut di atas, pada tanggal 16 Mei 2012akhirnya Penggugat menyetor Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesarRp143.750.000,00; bahwa atas keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut, diterbitkan SuratTagihan Pajak Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp204.125.000,00atas bunga keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2007 sesuai Pasal 9ayat (2a) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata
perpajakan yang berlaku serta bukan merupakan obyek gugatansebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP;bahwa memperhatikan pendapat Tergugat dan Penggugat dalam persidangan, Majelisberpendapat sebagai berikut:bahwa Penggugat mendapat keuntungan atas transaksi pengalihan saham di Iuar negeri padabulan Juni 2007, di mana atas keuntungan tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 26, yangbaru dibayar oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2012;bahwa atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 26 tersebut
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42846/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
146 — 38
146 — 38
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42846/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP173/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00538/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak September 2008 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP173/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00538/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak September 2008 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 021/0GGT/
II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep173/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Januari 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena
STP PPN Nomor :00538/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP173/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor00538/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 10-10-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44071/PP/M.IV/99/2013 Tanggal 19 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 27
110 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44071/PP/M.IV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Badan: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor : S00135/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 24September 2012, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 Nomor: 00043/506/05/059
/12 tanggal 8 Juni 2012;: bahwa dalam persidangan sehubungan dengan Surat Nomor S473/PJ.07/2013tanggal 18 Januari 2013 perihal Permintaan Informasi dan Data Terkait Gugatan atasNama PT XXX Tergugat membawa dan menyerahkan Surat dari PT JNE Nomor:012/EXTMD/JNE/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang pada intinya menyatakandalam sistem PT JNE menunjukkan bahwa airwaybill nomor 2030668070006dengan nama pengirim PT XXX diterima tanggal 19 September 2012;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Pemberitahuan
Wilayah DJP Jakarta Khusus.Dimana Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan formalini tidak termasuk didalam negative list sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor74 tahun 2011;: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa kepada Penggugatditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 nomor 00043/506/05/059/12 tanggal 8 Juni 2012 yang dikirim padatanggal 13 Juni 2012 melalui PT Pos Indonesia dengan Nomor Resi 12388910670;bahwa atas
SKPN tersebut Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor :01/IX/DIR/12 tanggal 5 September 2012 yang diterima di Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Enam melalui kiriman pos tercatat pada tanggal 20September 2012;bahwa atas permohonan keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Nomor :S00135/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 24 September 2012 hal PemberitahuanSurat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal karena tidak memenuhiketentuan Pasal 25 ayat (8) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983
bahwa Surat KeberatanNomor : 01/IX/DIR/12 tanggal 5 September 2012 dikirimkan tanggal 7 September2012, sehingga menurut Penggugat, bila dihitung dari penerbitan SKP tanggal 8 Juni2012 sampai dengan bukti kirim Surat Keberatan tanggal 7 September 2012 belummelewati 3 (tiga) bulan dan telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) UndangundangKUP;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berdasarkan bukti tracking details dariweb JNE diketahui bahwa surat keberatan dikirim oleh Penggugat tanggal 19September
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43761/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 32
107 — 32
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43761/PP/M.XV1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP418/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Oktober 2007 Nomor: 00435/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00435/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP418/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 Nomor:00435/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009, Tidak DapatDiterima.
Register : 14-10-2011 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43279/PP/M.III/99/2013 Tanggal 14 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 23
115 — 23
PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43279/PP/M. 11/99/2013Gugatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap KetetapanTergugat Nomor: S00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tertanggal 15 September 2011 dan SuratTagihan Pajak Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009 sebesarRp.3.960.801.714,00, serta menghitung kembali sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4)Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas
Pajak Pertambahan NilaiMasa Januari sampai dengan Desember tahun 2007 atas nama Penggugat menjadi sebagaiberikut: Sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP SemulaDikurang: Hasil Putusan Pengadilan PajakSanksi Pasal 14 ayat (4) KUP menjadi Rp.Rp. 3.960.801.714,00(Rp.3.932.025.689,00)28.776.025,00 bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: S00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal15.
September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Nomor: S7793/WPJ.19/KP/01/2011 tanggal 26 September 2011, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal03 Maret 2009;bahwa pada intinya Gugatan yang Penggugat ajukan sebelumnya tersebut dikarenakan pihakTergugat belum memproses pembatalan
Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00005/207/07/09 1/09tanggal 3 Maret 2009 yang menjadi dasar dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak tersebuttelah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.33079/PP/M.II/16/2011tanggal 23 Agustus 2011 yang mengabulkan sebagian besar permohonan bandingPenggugat;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan sebagaiberikut:bahwa Penggugat dengan Surat Nomor: 1565/DIRWOM/2011 tanggal 12 Oktober 2011mengajukan Gugatan atas
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/09 1/09tanggal 03 Maret 2009, atas nama: PT.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44004/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
135 — 35
135 — 35
2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 Nomor: 00125/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP:233/WPUJ.24/KP.0105/2010 tanggal 2010;: bahwa atas
Bunga Pasal 13(2) UU KUP 4.069.454 4.069.454Jumlah Sanksi Administrasi 4.069.454) + 4.069.4543. umlah yang masih harus dibayar 13.318.214 + 13.318.214 : bahwa menurut Penggugat dengan menggunakan dasar tersebut maka perhitungankewajiban pajak Penggugat menjadi :Koreksi atas penyerahan BKP Rp. 92.487.600,00PPN yang Terutang (tariff 2 %) Rp 1.849.752,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 813.891,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.663.643,00: bahwa Surat Gugatan Nomor : 010/JJG/VII/2012
Pasal 40 ayat (38) disebutkan "Jangka waktu untuk mengajukanGugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" sehinggapengertian Penggugat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pospengiriman atau diserahkannya Keputusan tersebut kepada Penggugat dan jugatelah sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana yang telah Penggugatsampaikan kepada Majelis pada persidangan tanggal 04 Februari 2013 atas
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat'Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaandiluar kekuasaan Penggugat'Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
pos04 Juli 2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP 849/WPJ.24/2012diterbitkan tanpa tanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinanbukti kirim Keputusan Tergugat Nomor KEP 849/WPJ.24/2012 yang diterbitkantanpa tanggal berupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode12432758306, dimana pada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa KeputusanTergugat tersebut diposkan pada tanggal 04 Juni 2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Register : 09-05-2012 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43304/PP/M.I/99/2013 Tanggal 18 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 47
123 — 47
Surat tersebut dikirim oleh KPP Badora Dua pada tanggal 10 April 2012dan Penggugat terima pada tanggal 11 April 2012;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: PEM00022/WPJ.07/ KP.1003/2012tanggal 27 Maret 2012, tentang Pengukuhan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan nomor : 0038/1.1.4/9043/Tax/2012 tanggal 9 Mei2012, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) No.
Definisi Pengusaha menurut Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan MenteriKeuangan No. 766/KMK.04/1992 adalah Pertamina, Kontraktor Kontrak OperasiBersama (JOC) dan Pemegang izin Pengusahaan sumber daya panas bumi yang sematamata melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk menghasilkanuap panas bumi guna pembangkitan energi/listrik atau secara terpadu menghasilkan uappanas bumi dan membangkitkan energi listrik (Total Project);Seperti yang telah dijelaskan di atas, kerjasama
Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 adalah ketentuan khusus yang mengatur perlakuan pajak penghasilan,pajak pertambahan nilai dan pungutanpungutan atas pengusahaan sumber daya panasbumi.
Ketentuanketentuan ini juga ditegaskan oleh Mentamben dan Menteri Keuanganberlaku khusus atas JOC dimana CGS dan DSPL bertindak sebagai Kontraktor;Kedua peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur kewajiban PPN sepertipendaftaran sebagai pengusaha kena pajak atau pemungutan PPN dalam hal CGSbertindak sebagai operator atas nama kontraktorkontraktor dalam suatu proyek panasbumi yang secara terpadu menghasilkan uap panas bumi dan membangkitkan energilistrik (Total Project).
/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 11 April 2012;bahwa Penggugat mengemukakan menggunakan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 dan Pasal 23 ayat (2) Undangundang No. 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai dasar pengajuan gugatan;bahwa Tergugat mengemukakan Penggugat mengajukan gugatan atas Surat PengukuhanPKP, dan Penggugat menyatakan Gugatan ini berdasarkan Pasal 23
Register : 23-10-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43402/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 21 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 32
111 — 32
.43402/PP/M.xIlIl/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor: S3628/WPJ.07/KP.0208/2012 tanggal 01Oktober 2012 tentang Jawaban Surat Sehubungan dengan Permintaan PemberianImbalan Bunga;: bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pemberian imbalan bunga melaluisurat Nomor: 02/109/HWI/EM/VIII/12 tanggal 24 Agustus 2012 atas
XIII/16/2011 mengabulkan permohonan banding Penggugatyang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak;: bahwa dalam hal diatur lain dalam peraturan pemerintah, seharusnya Tergugat tetapmenjadikan Undangundang sebagai dasar dalam menetapkan keputusan ataspemberian imbalan bunga, mengingat kedudukan Undangundang dalam hal iniPasal 27A ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 adalah masih di atas
koreksiyang tidak disetujui pada saat pemeriksaan namun dibayarkan semua olehPenggugat, pada saat keberatan ditolak dan pada saat banding dikabulkansebagian, maka atas yang dikabulkan sebagian tersebut tidak diberikan imbalanbunga;bahwa menurut Penggugat, seharusnya Tergugat tetap menjadikan Undangundangsebagai dasar dalam menetapkan keputusan atas pemberian imbalan bunga,mengingat kedudukan Undangundang dalam hal ini Pasal 27A ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 adalahmasih di atas peraturan pemerintah yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (5) dimana hal ini sesuai dengan hierarki PeraturanPerundangundangan yang menempatkan Undangundang mempunyai kedudukandi atas Peraturan Pemerintah;bahwa berdasarkan hal ini, sudah seharusnya Tergugat memakai Undangundangkhususnya Pasal 27A ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum
Pajak untuk menolak gugatan Penggugat;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini,: Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S3628/WPJ.07/KP.0208/2012 tanggal 01 Oktober 2012, perihalJawaban Surat Sehubungan dengan Permintaan Imbalan Bunga dalam SuratNomor: 02/109/HWI/EM/VIII/12, atas nama: XXX, NPWP YYY.
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44451/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
166 — 15
166 — 15
Upload : 09-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1708 K/PDT/2009 ADIL SINULINGGA, SH.; NY. SOERATINAH YEKTI HASANAH, DKK.
59 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kosasih selaku Camat KepalaWilayah Kecamatan Pancoran Mas di Depok, Kotif Depok yangmengeluarkan akta jual beli No.853/Pancoran Mas/1997, tanggal 15September 1997 atas nama Tergugat Il dan akta jual beli No.354/PancoranMas/1997, tanggal 15 September 1997 atas nama Tergugat Ill ;b.
Letter C atas tanah yang dijual belikan antara P. 1 dan T. 1 dengan P. 4dan P. 5 tidak sesuai ;.
Abdul Manan Lurah KelurahanMampang dan Naidih HY staff Bagian Umum Kelurahan Mampang, persil50 adalah atas nama Ria Sulin, sedangkan atas nama Minang Ujangtidak terdapat dalam buku Desa (halaman 24 putusan PN. Depok) ;Jual beli dibuat 2 (dua) Akta dan pada bagian Utara disisakan 80 m?
I Bogor untuk membatalkan girik C no.122 persil 50 atas nama Ria Sulin dengan alasan karenatumpang tindihdengan girik C No: 41 persil 50 atas nama Minang Ujang dengan luastanah dan letak tanah yang sama. Bahwa bukti surat di atasmembuktikan bahwa tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dan paraTermohon Kasasi adalah tanah yang sama, akan tetapi hal ini tidakdilihat/dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
Bahwa buktisurat di atas mengikat kepada Termohon Kasasi dan Termohon IlKasasi karena mereka yang mengajukannya ;. Bahwahalhal di atas membuktikan putusan Pengadilan Tinggi Bandungkurang cukup dipertimbangkan (niet vodoende Gemotivered) danterdapat ketidak tertiban dalam beracara, karena itu harus dibatalkan(Putusan Mahkamah Agung tertanggal 18101972 No : 672 K/Sip/1972);.
Putus : 16-03-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041K/PDT/2003 Tanggal 16 Maret 2007 — Nirzawan; Zlukifli; Syafrizal; Syamsuardi; Arman; Tiah; Juria; Siti; Rasyidin
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3041 K/Pdt/2003di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas daiildalil :bahwa para Pembantah dan para Terbantah A mempunyai harta pusakatinggi kaum berupa tanah basah (sawah) yang terdiri dari 3 (tiga) piring besarkecil terletak di Dusun Sipisang Korong Sumue Bana, Nagari Anduring,Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kayu Tanam, Kabupaten Daerah Tingkat II(Pariaman) ;bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Aanmaning) oleh Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26
Juli 2002 yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman pada Tergugat/TerbantahA tentang akan dilaksanakannya eksekusi atas tanah objek perkara dalamperkara perdata No. 08/PDT.G/2001 PNPRM ;bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriPariaman terhadap objek perkara dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2001PNPRM tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum dari paraPembantah dan para Terbantah A.
No. 3041 K/Pdt/2003yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung No. 98 K/Sip/1972 tanggal 5Agustus 1972 yang menyatakan Mamak Kepala Waris sebagai lakilakitertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dansebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum ;. Bahwa begitupun Pengadilan Tinggi ic.
Basa maka sawah tersebut dikuasai olehanggota kaum para Pembantah, sesuai dengan putusan Mahkamah AgungNo. 834 K/Sip/1971 tanggal 11 Desember 1971 yang menyatakan: Dalamhal harta pusaka yang telah dibagi, Mamak Kepala Waris semula tidak lagiberkewajiban sebagai Mamak Kepala Waris atas bagian harta pusaka yangtelah menjadi hak kaum yang lain dari kaum Mamak Kepala Waris semulatersebut (Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 November 1969 No.44/68/PTBT).
Judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkanketentuan undangundang, karena menolak dalil bantahan Pemohon Kasasiselaku Pembantah dengan cara mengambil alin pertimbangan hukumputusan lain (perkara No. 08/Pdt.G/2001/PN.Prm) atas alasan, bahwa dalilbantahan No. 22/Pdt.G/2002 PN.Prm sama dengan gugatan perdata No.08/Pdt.G/2001/PN.Prm.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43760/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 26
104 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43760/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 Nomor:00434/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007Nomor: 00434/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 Nomor: 00434/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42999/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 30
119 — 30
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
nama Penggugat yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalMemperhatikanMengingatMemutuskanpermohonan diterima secara lengkap".
di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2315/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00016/106/10/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 17-03-2011 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 42751/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 16 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 12
172 — 12
Register : 14-08-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44198/PP/M.II/99/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 24
110 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44198/PP/M.1T/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat nomor: KEP1093/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00007/107/10/505/12tanggal 13 Januari 2012 berupa Sanksi Administrasi Denda Pasal14
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuatfaktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenaisanksi yang sama".bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 diaturbahwa Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajakatau dalam hal pembayaran dilakukan
penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal14 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000036, sebesar Rp.3.796.700,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 13 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal14 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000037, sebesar Rp.9.205.600,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 11 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal15 Oktober 2010
dengan nomor: 010.00010.00000063, sebesar Rp.4.954.980,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 04 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal15 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000064,bahwa atas keterlambatan Penggugat menerbitkan ke 4 FakturPajak a quo, maka oleh Tergugat, Penggugat dikenakan sanksiadministrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2%dari Dasar Pengenaan Pajak.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa menurut
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1093/WPJ.10/2012 tanggal1 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor : 00007/107/10/505/12 tanggal 13Januari 2012.
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43202/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 26
105 — 26
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43202/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 204/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 204/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 08-07-2011 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43114/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
99 — 22
99 — 22
gugatan terhadap penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP1458/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Penghasilan Nomor : 00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Nomor00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp. 1.000.000 karenaberpendapat Penggugat terlambat menyampaikan SPT dengan lengkap;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP atas
bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Nomor00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp. 1.000.000 karenaberpendapat Penggugat terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan lengkap;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP atas SPT Tahunan PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 dengan alasan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanTahun Pajak 2009 telah disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing
Alasan ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan tidak adabukti dokumen apa pun yang memperkuat argumen Penggugat tersebut;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena Tergugat telah meminta kelengkapandokumen eSPT pada tanggal 4 Maret 2010 dan Penggugat secara nyata baru menyampaikandokumen dimaksud pada tanggal 27 Mei 2010, Majelis berpendapat Tergugat telah memberiwaktu yang cukup bagi Penggugat untuk melengkapi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 nyasebelum berakhirnya batas akhir penyampaian
Majelis berpendapat, seharusnya, setelah Penggugat menerima surat Nomor: S377/WPJ.07/KP.0609/2010 tanggal 4 Maret 2010 mengenai Permintaan Kelengkapan SPTTahunan, Penggugat menyerahkan dokumen yang diminta secara tertulis, disampaikan secaralangsung melalui loket penerimaan surat di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau melalui Pos,tanpa harus menemui AR terlebih dahulu, sehingga terdapat bukti penerimaan dokumen;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa dengan demikian Majelis berpendapat penerbitan STP atas
Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007;Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1458/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011,atas