MUSTI BANGUN vs BUPATI KARO

mantan Pegawai NegeriSipil Kabupaten Karo;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI KARO, tempat kedudukan di Jalan Jamin GintingNomor 17, Kabanjahe;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati

Karo Nomor800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 7 Januari 2019 atas nama Ir.Musti Bangun;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KaroNomor 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 7 Januari 2019 atas nama Ir.Musti Bangun;Halaman 1 dari 6 halaman

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Karo Nomor800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 7 Januari 2019 atas nama Ir.Musti Bangun;3.

RICARDO BARUS VS BUPATI KARO, TJUNG KIN SIU

BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No.17 Kabanjahe,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Natanail PeranginAngin, SH, KewarganegaraanIndonesia, Plt. Kepala Bagian Hukum dan OrtaSekretariat Daerah Kabupaten Karo,2. Monica Maytrisna Purba, SH, KewarganegaraanIndonesia, Kasubbag Bantuan Hukum dan Dokumentasipada Bagian Hukum dan Orta Sekretariat DaerahKabupaten Karo,3.

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama Tjung Kin Siu ;B.

Karoakan dilampirkan) ;Bahwa Penggugat untuk menjaga tidak terjadinya masalah baruterhadap sengketa tanah milik orang tua Penggugat oleh Tjung KinSiu maka pada tanggal 17 April 2013 Penggugat telah membuat suratkepada Tergugat (Bupati Karo) agar tidak menerbitkan Izin MendirikanBangunan kepada sdr.

Karo, bahwa pada gugatanPenggugat yang terdahulu di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Perkara No.27/PDT.G/2008/PNKBJ hanya menggugat Tergugat Il Intervensi denganukuran 30 m x 2,20 m dan putusannya tidak dapat diterima dan telahberkekuatan hukum tetap, sedangkan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Karountuk membangun bangunan milik Tjung Kin Siu diluar dari objek gugatanPenggugat yaitu dengan ukuran lantai 82 M2, lantai Il 88 M2, maka sangattidak beralasan Penggugat menggugat Bupati Karo, karena

Penggugat tidak adahak atas objek yang dikeluarkan izin oleh Bupati Karo.

BUPATI KARO VS KEPALA DESA TONGGING;

BUPATI KARO, tempat kedudukan di Jalan DjaminGintings Nomor 17, Kabanjahe, Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili olen kuasa Monica MayirisnaPurba, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Karo, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/2278/HukumHAM/2020, tanggal 04 Desember2020;Pemohon Kasasi I, Il;LawanKEPALA DESA TONGGING, tempat kedudukan di DesaTongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALADESA PANGAMBATAN dan Pemohon Kasasi II: BUPATI KARO;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 173/B/2020/PTTUNMDN, tanggal 02 November 2020, yangHalaman 5 dari 7 halaman.

RICARDO BARUS : BUPATI KARO,Cs

Keputusan Bupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Izin Mendirikan BangunanAn TJUNG KIN SIU, diterbitkan Tergugat dengan berpedoman padaPeraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang RetribusiPerizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentangTata Cata Pemberian Perizinan Tertentu yaitu Peraturan Bupati Karo yangmenjadi dasar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Penggugat tidak adahak atas objek yang dikeluarkan izin oleh Bupati Karo.

Karo.hal: TurutmenyaksikanPengukuran Ulang Buku Tanah No.438 a/n Masmur Tarigan selebar = 8,20 m, dimana Tjung KinSiu tetap menerangkan kepemilikan tanahnya hanya selebar 4,10m (Bukti P14 ) ; 15 Foto copy Surat PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 10 TAHUN2012 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu BUPATI KARO (Bukti P16 a. Foto copy Surat BUPATI KARO Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor: 06 Tahun 2012. Tentang Retribusi Perizinan Tertentu BUPATI KARO (BuktiP16a ) beserta lampiran berupa : b.

Kepala PerwakilanOmbudsman RI Perwakilan Sumatra Utara (Bukti T.JI Int4) ;5 Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepada Tjung Kin Siutertanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Karo Dr.

Penggugat tidakada hak atas objek yang dikeluarkan izin oleh Bupati Karo.

BUPATI KARO VS DRG. YANITA;

BUPATI KARO, DK

BUPATI KARO, Berkedudukan di Jalan JaminGinting No. 17 Kabanjahe;ll. TJUNG KIN SIU, kewarganegaran Indonesia, pekerjaanlbu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kapten BangsiSembiring Gang Bengkel Barus No. 7 Kelurahan LauCimba Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, KabupatenKaro, selanjutnya memberikan kuasa kepada : MorisSembiring, S.H.

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama TJUNG KIN SIU ;B.

ALASAN HUKUM GUGATAN ;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Petikan Keputusan Bupati KaroNomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU jelas dapatdibuktikan telah melanggar Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu, sesuai BAB .

Karo (foto copy panggilan pengukuranoleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Badan Pertanahan Kab.Karo akan dilampirkan) ;Bahwa Penggugat untuk menjaga tidak terjadinya masalahbaru terhadap sengketa tanah milik orang tua Penggugat oleh TjungKin Siu maka pada tanggal 17 April 2013 Penggugat telah membuatsurat kepada Tergugat (Bupati Karo) agar tidak menerbitkan IzinMendirikan Bangunan kepada sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor :503.648.1/354/ IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKaro Nomor : 503.648.1/354/IMB/KPPT/ 2013 tertanggal 16 September2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU ;4.

BUPATI KARO VS Drs. DASLY SEMBIRING;

Putusan Nomor 550/K/TUN/2014Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24September 2013, Nomor urut 1. Drs. DASLY SEMBIRING, NIP19600219198603 1004, Pangkat/ Golongan/Ruang : Pembina Tk. IV/b,Jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, JabatanBaru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo;Bahwa alasanalasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara iniadalah seabagai berikut :1.

Putusan Nomor 550/K/TUN/2014Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010, tanggal 27Oktober 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai KepalaSekolah/Madrasah;Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Penggugat sangat terkejut menerimaSurat Keputusan Bupati Karo No:800/201/BKD/2013 tanggal 24 September2013 Tentang Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan GuruDiberi

Karo No800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru MenjadiPengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai KepalaSekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenaidiri Penggugat sebagaimana tercamtum pada Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013,Nomor urut : 1.

Mewajibkan Tergugat Bupati Karo mencabut Surat Keputusan Bupati KaroNo : 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru MenjadiPengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai KepalaSekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenaiHalaman 7 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 550/K/TUN/2014diri Penggugat sebagaimana tercamtum pada Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013,Nomor urut : 1. Drs. DASLY SEMBIRING, NIP : 19600219198603 1004,Pangkat/Golongar/ Ruang: Pembina Tk.. V/b, Jabatan Lama : Kepala SMANegeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas SekolahPendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo ;4.

JOHANNES SINAGA,DKK : BUPATI KARO,Cs

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARO VS BUPATI KARO;

Ginting (Berkaitan dengan pertanyaanPanitia Hak Angket DPRD Kabupaten Karo);d DVD4:Pernyataan Bupati Karo Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Berkaitandengan pertanyaan Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Karo);e2YN aA un ADVD berisi Dokumen Pendukung Pendapat DPRD Kabupaten Karo,Bupati Karo membawa istri orang ke sebuah gudang.

(HC) Kena Ukur KaroJambi Surbakti Selaku Bupati Karo Dalam Yayasan Karo Jambi SesuaiHalaman 3 dari 9 halaman.

Karo), yaitu:1 Melanggar Pasal 27 Ayat (1) huruf c, e, f dan Pasal 28 huruf a, UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan keberadaanEndang Rimenda Molek Br Ginting di luar Struktur Pemerintah Daerah KabupatenKaro (Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Karo).2 Melanggar Pasal 28 huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, sehubungan dengan keikutsertaan Bupati Karo (Dr.

beserta peraturan pelaksanaannya dengan seluruslurusnya;Bahwa oleh karena Bupati Karo (Dr.

(HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbaktisebagai Bupati Karo sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 adalahberdasar hukum;Halaman 7 dari 9 halaman.

JOHANNES SINAGA,CSVS BUPATI KARO,CS

BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Letjend JaminGinting No. 17, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. JERNIH TARIGAN, SH, pekerjaan Staf AhliBupati Karo Bidang Hukum dan Perundangundangan;2.DAVID TRIMET...2. DAVID TRIMEI SINULINGGA, SH.,M.Pd., pekerjaan Staf Bagian Hukum padaKantor Bupati Karo;3. IMMANUEL BARUS, SH, pekerjaan Ksb.Penyusunan dan Pengkajian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan OrtaSetda KabupatenKaro; 4.

Pembanding/Penggugat : FIRDAUS TARIGAN
Terbanding/Tergugat : Bupati Karo

Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbj antara Ronald Abdi Negara Sitepu, S.H. sebagai Penggugat lawan Bupati Karo sebagai Tergugat I, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo sebagai Tergugat II, berakhir karena di cabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbj, dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;4.

- Ronald Abdi Negera Sitepu, S.H dan BUPATI KARO, dk

Penggugat:
FIRDAUS TARIGAN
Tergugat:
Bupati Karo

BUPATI KARO : Tempat kedudukan Jalan Jamin Ginting No. 17Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya : 1. MONICA MAYTRISNA PURBA,S.H., 2. DAVIDTRIMEI SINULINGGA, S.H., M.Pd,3. DINA KRISTINA GULTOM, S.H., 4. Ir. NASIBSIANTURI, M.Si, 5. EVAANGELA S.,S.S.,M.M.,6.

Penggugat, sedangkan dalam Pasal 33Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan surat Suara yang demikianadalah sah;Bahwa pada saat penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala DesaMbetung telah membatalkan beberapa surat suara yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Karo Nomor : 13Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Karo Nomor 4

Medan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor :141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan PengangkatanArizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan JuharKabupaten Karo Periode 2016 2022 tertanggal 30 Nopember 2016,dan sangat beralasan kiranya agar Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 11 Putusan No. 31/G/2017/PTUNMDNMedan juga menghukum Tergugat yakni mewajibkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Bupati Karo Nomor141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan

KaroNomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 30Nopember 2016 terbitlan Keputusan Bupati Karo Nomor:141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan PengangkatanARIZONA PINEM Sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan JuharKabupaten Karo Periode 20162022;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Karo Nomor 13Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenKaro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilinan Kepala Desa, pada tanggal20 Desember 2016 Bupati Karo

Bukti T.Il Int.2: Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Arizona Pinem Sebagai Kepala DesaMbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 2022 Tanggal 30 Nopember 2016 (foto copy sesuaidengan asli);: Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/303/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Hari DanTanggal Pemungutan Suara Pelaksanaan PemilihanHalaman 29 Putusan No. 31/G/2017/PTUNMDN3. Bukti T.Il Int.34. Bukti T.Il Int.45.

JAGO GINTING VS BUPATI KARO CQ. SEKDA KB. KARO, DKK

Veteran No. 100 Kabanjahe berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2016, semula sebagaiPenggugat sekarang Pembanding ;Lawan1.Bupati Karo cq Sekretariat Daerah Kab. Karo cq Kepala Bompd Kab. Karo,bertempat tinggal di JL. Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe ,diwakili oleh Kuasanya Monica Maytrisna Purba,SH, Nismah Br.Sembiring,SH., Dina Kristina Gultom,SH, Ir. Nasib Sianturi, M.Si.Caprilus Barus, S.Sos.

Karo Nomor : 141/2361/BPMPD/2016sebagai pedoman untuk memutus perkara a quo yang dimohonkan Bandingtersebut karena Surat Jawaban dari Menteri Dalam Negeri Direktorat JendralBina Pemerintahan Desa tertanggal 26 September 2016 Nomor : 141/6368/BPDhanya bersifat intern Tergugat/Terbanding dengan Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia yang tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang telahbaku yang diuraikan dalam Surat Edaran Nomor: 140/3476/SJ tertanggal 14September 2016 yang bersifat umum dan berlaku

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berasaskan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa Surat/Penetapan tertulis dari Bupati Karo Nomor141/2142/BPMD/2016 dan Ralat surat

Bupati Karo Nomor141/2153/BPMD/2016 masuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara,seperti tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan putusan Sela halaman 5 dan 6 maupun Putusan Nomor57/Pdt.G/2016/PN Kbj halaman 9 dan 10 tentang Eksepsi, berpendapat bahwapada pristiwa pemilihan Kepala Desa sengketa yang terjadi tidak serta mertadapat dikatagorikan sengketa Tata Usaha

Proses PemilihanKepala Desa merupakan bagian dari Pemilihan Umum, merupakan dalamliterature Hukum Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Surat Nomor141/2142/BPMD/2016 dan Ralat Surat Nomor 2153/BPMD/2016 yang masingmasing dari Bupati Karo tentang penjelasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukCalon Kepala Desa, walaupun suratsurat tersebut berhubungan denganpelaksanaan pemilihan kepala Desa, tetap merupakan Keputusan Tata UsahaNegara, sehingga tidak perlu dipisahkan anatara

BUPATI KARO

Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT menyatakan bahwa dirinyamerupakan anak dan ahli waris dari GANIN PURBA (alm) yangtelah menyerahkan objek sengketa kepada Bupati Karo (RakuttaSembiring) yang dipinjamkan secara lisan untuk dipergunakanPemerintah Kabupaten Karo sebagai lokasi pekan 1 (satu) kalidalam seminggu.b. oleh sebab itu, maka hubungan hukum yang terjadi adalah antaraGANIN PURBA (Alm) dengan Bupati Karo (Rakutta Sembiring) yangdilakukan secara lisan (dibawah tangan).c.

Sekitar tahun 1990, Penggugat ada mengajukan surat keBupati Karo untuk pengembalian tanah perkara kepadaketurunan Ganin Purba, hal itu saksi ketahui karena saksipernah ikut bersama dengan Penggugat ke Kantor BupatiKaro, waktu itu Bupati Karo adalah bernama Rupai Peranginangin, menjanjikan akan membicarakan dalam rapat,kemudian Bupati Karo tersebut meninggal dunia sehinggasaksi tidak ketahui lagi bagaimana perkembangan ;@ Menurut informasi yang saksi ketahui, Penggugat masih adahubungan persaudaraan

Karo alm.

Karo, waktu itu Bupati Karo adalah bernama RupaiPeranginangin, menjanjikan akan membicarakan dalam rapat, kemudianBupati Karo tersebut meninggal dunia sehingga saksi tidak ketahui lagibagaimana perkembangan ;Keterangan saksi TR.

Dulu dilokasi tanah objek perkara di Ujung seperti kepala Burung adakantor Pos Polisi, sekitar tahun 1955, pada waktu itu bupati Karo adalahRakutta Brahma dan sebagai Sekda adalah Ganin Purba yaitu ayah Ir.Gembira Purba (Penggugat) ;4.

MUSTI BANGUN
Tergugat:
BUPATI KARO

Karo, sesuai Keputusan BupatiKaro Nomor : 800/267/BKD/2019 yang ditetapkan tanggal 07 Januari 2019 danditanda tangani oleh Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, yang ditujukan kepadaIr.

Karo telah mengeluarkan Surat Bupati Karo Nomor:800/0473/BKD/2019, tertanggal 31 Januari 2019 perihal Jawaban Keberatan, yangpada prinsipnya menerangkan bahwa dengan mengingat ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku terkait dengan aspekaspek manajemenkepegawaian dan memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, kKeberatan Penggugat tidak dapat dikabulkan.

Menyatakan Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/267/BKD/2019 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATANJABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 sah menurut hukum ;3.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karo No.800/267/BKD/2019 tentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 7Januari 2019 atas nama Ir.Musti Bangun ; . Bukti P3 Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Karo yangdisampaikan oleh Ir.Musti Bangun tanggal 17 Januari 2019 ;. Bukti P4 Fotokopi Surat Jawaban Keberatan No.800/0473/BKD/2019 tanggal 31Januari 2019 ; .

Bukti T12 Fotokopi Surat Bupati Karo Nomor: 800/0473/BKD/2019 tanggal 31 Januari 2019 Perihal Jawaban Keberatan ;13. Bukti T13 Fotokopi Surat Kepala Danan Kepegawaian NegaraNomor:800/11530/BKD/II/2019 Perihal Penjelasan tentang keberatan danBanding Administratif SK Bupati Karo tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;14.

MUSTI BANGUN
Terbanding/Tergugat : BUPATI KARO

Bunga Encole Gg.Wira HusadaNo.6 Kelurahan Kemenangan Tani, Kec.MedanTuntunganKota Medan, selanjutnya disebutSeagal qg q dieiesuss was: smcmmemems sume seememateae.PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN BUPATI KARO ; Berkedudukan diJl.Jamin Ginting No.17 Kabanjahe dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. DAVID TRIMEI SINULINGGA,SH.M.Pd ;2. MONICA MAYTRISNA PURBA;,SH ;3. ISNA LEWI TARIGAN,SH ; 4. DINA KRISTINA GULTOM,SH ;5. HOSEA GINTING,SH ; Halaman 1 Putusan No.195/B/2019/PT.

Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR :800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7Halaman 5 Putusan No.195/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMJanuari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ; 3.

BUPATI KARO,

BUPATI KARO,berkedudukan di Jalan Djamin Ginting Kabanjahe,Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, diwakili olehTerkelin Brahmana, S.H., selaku Bupati Karo, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., selakuKepala Kejaksaan Negeri Karo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya Gloria Sinuhaji,S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Uli ArthaSitanggang, S.H., M.H., dan kawankawan, Para JaksaPengacara Negara, berkantor di Jalan Letien Djamin Ginting

MUSTI BANGUN
Termohon:
BUPATI KARO

Wira Husada No. 6, KelurahanKemenangan Tani, Kecamatan Medan TuntunganKota Medan.Selanjutnya disebut Sebagai...............68 PEMOHON;LAW AN BUPATI KARO, Berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 17Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi SumateraUtara.Dalam hal diwakili oleh:1. MONIKA MAYTRISNA PURBA, S.HJabatan: Kepala Bagian Hukum dan Hak AsasiManusia Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.2. DAVIDTRIME! SINULINGGA,S.H, M.PdJabatan : Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum danPerundangundangan.1.

Karo,sesuai Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 yangditetapkan tanggal O07 Januari 2019 dan ditanda tangani olehBupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, yang ditujukan kepada Ir.Musti Bangun, oleh karena itu kepentingan Pemohon tidakmendapatkan lagi gaji, jaminan pensiun sebagaimana mestinya,sehingga Pemohon yang memasuki usia pensiun terancammenjadi terlantar, harkat dan martabat Pemohon tercemar,dengan demikian kepentingan Pemohon sangat dirugikan;V.

Musti BANGUNtelah mengajukan permohonan Putusan Penerimaan PermohonanBerdasarkan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan kepada Termohon selaku BUPATI KARO denganobjek permohonan KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR:800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7Januari 2019;3.

MUSTIBANGUN, Selanjutnya dIS@DUt .......... cee ceceeseeeeeeeeeeeeaeeees Bukti P1;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentangPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannyadengan Jabatan an. Ir.

Musti Bangun(vide bukti P2), dengan pokok tuntutan permohonan (halhal yang dimohonkanuntuk diputus petitum) yaitu agar Pengadilan Mengabulkan PermohonanPemohon dan Menyatakan Batal Keputusan Bupati Karo tersebut;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukanPermohonan dalam perkara ini adalah adanya Surat Keberatan dari Pemohontertanggal 17 Januari 2019 yang diajukan kepada Termohon atas diterbitkannyaKeputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan

BUPATI KARO, II. PDT. NURWATI Br. TARIGAN;

No. 397 K/TUN/2012I BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Letjend Jamin Ginting, Kabanjahe,Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 Jernih Tarigan, S.H., Staf Ahli Bupati Karo BidangHukum dan Perundangundangan;2 David Trimei Sinulingga, SH., M.Pd, Kepala BagianHukum dan Orta Setda Kantor Bupati Karo;3 Immanuel Barus, SH., Ksb.

No. 397 K/TUN/2012e Bahwa Para Penggugat nadir sebagaimana waktu yang ditentukan di atas, akantetapi Lurah Gundaling I, Berastagi tidak dapat membuat keputusan apapun ataspengaduan, justru Lurah Gundaling I, Berastagi berdalih dengan caramemperlihatkan Surat Keputusan Bupati Karo No. 503.648.11579 I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an.Pdt.

No. 397 K/TUN/2012dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas olehTergugat ;2 Bahwa objek perkara dalam gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalahKeputusan Bupati Karo Nomor: 503.648.1/5791/Tapem/2007, tanggal 14Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt.

Selanjutnya dalam ayat(3) pasal ini ditegaskan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan setempat;4 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat,baru mengetahui Keputusan Tergugat yakni Keputusan Bupati Karo Nomor:503.648. 1/579I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin MendirikanBangunan an. Pdt.

Berastagi pada tanggal 25 Juli 2011, yang selanjutnyaditindak lanjuti oleh Lurah Gundaling dengan mengadakan pertemuan padatanggal 27 Juli 2011, dan pada ketika pertemuan itulah ditunjukkan oleh LurahGundaling adanya Petikan Keputusan Bupati Karo Nomor:503.648.1/579I/Tapem/ 2007 tanggal 14 Agustus 2007 Tentang Izin Mendirikan BangunanGereja An. Nurwaty Br.