ARNOLD VS BUPATI KONAWE, DK

Aswad Sulaeman.P.M.Si., selaku Bupati Konawe Utara, diberi tanda P.9;10.Foto copy Surat Nomor : 134/PUM/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yangditanda tangani oleh A.

Konawe Utara Pak Aswad datangmelihatlinat pekerjaan pembangunan dan menyuruh untuk mempercepatuntuk diselesaikan pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara ;Bahwa sebelum Pak Aswad datang ada yang memerintahkan untuksegera mempercepat penyelesaian Kantor Bupati Konawe Utara yaitu PakSyamsul ;Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pat.G/2015/PN UnhBahwa saksi pernah melihat La Afu membuat anak tangga di belakangKantor Bupati Konawe Utara, membobot tangga darurat dan tiang benderasedangkan

Konawe Utara H.

Bupati Konawe Utara (Alm Thamrin Patoro),diberi tanda 11.2 ;. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melakukan Paket Pekerjaan Konstruksi:Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap Ill (kontrak)Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan(Yani Sumarata) dan Direktur PT. Voni Bintang Nusantara (Arnold Lili), diberitanda 11.3;.

Utara selesai 100 %sampai finishing, tepat waktu dan sesuai kontrak ; Bahwa pengawas resmi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utaraadalah Ir.

KONAWE PUTRA PROPERTINDO VS BUPATI KONAWE;

Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014tertanggal 30 Mei 2014;3.

BUPATI KONAWE UTARA., II. PT. ADHI KARTIKO PRATAMA;

BUPATI KONAWE UTARA, tempat kedudukan di JalanPoros, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tasman Tabara, S.H.,dan kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Konawe Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/156/2018, tanggal 21 Mei 2018;ll.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14Desember 2010;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP003) tanggal 14 Desember 2010;4.

Penundaan:Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 beserta segala akibathukumnya sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukumtetap atas perkara a quo;Dalam Pokok Perkara:4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati

Konawe UtaraNomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14Desember 2010;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP003) tanggal 14 Desember 2010;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Atau: Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapatlain

KONAWE PUTRA PROPERTINDO (KPP) VS BUPATI KONAWE;

JASRUDDINmelawanBUPATI KONAWE

ARNOLD VS BUPATI KONAWE UTARA DK

Nomor 3360 K/Pdt/20167.10.11.Menghukum Tergugat dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara danTergugat Il secara kelembagan untuk bersamasama, yakni Tergugat segera mengusulkan kepada Tergugat II atas adanya tambahan pekerjaanpembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill atas dasar adanyaPenilaian Hasil Pekerjaan berupa Engineers Estimate (EE) yang dibuat olehCV Architeon Selaras Consultant tanggal September 2011 selaku konsultanpengawas, demikian pula Tergugat Il dihukum untuk segeramengagendakan

Jumlan total dibulatkan sebesarRp4.870.000.000.00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan PembangunanKantor Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 (Tahap III) Nomor640/135/AP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011:2.

Kasasi/Tergugat I/Terbanding selaku Bupati Konawe Utara, yangkemudian berdasarkan perintah Tergugat tersebut, Penggugat melakukanpenambahanan pekerjaan dan berdasarkan adanya pekerjaan tambahantersebut, selanjutnya oleh Konsultan Pengawas pihak yang berkompeten danresmi ditunjuk oleh Tergugat selaku Konsultan pengawas pada paketpekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun 2011 tersebutkemudian membuat rincian tambahan pekerjaan dengan total biayaseluruhnya sudah termasuk PPN/PPH 10% sebesar

gugatan Penggugat terkait dengan adanya kelebihan pekerjaan padapembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011Halaman 22 dari 29 hal.

Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan SulawesiTenggara yang menemukan adanya kelebihan pekerjaan yang padaPembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill yang diduga dibiayaiterlebin dahulu oleh kontraktor selaku pelaksana pekerjaan (Penggugat/Halaman 25 dari 29 hal. Put.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 (vide bukti T. 1) ; -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; --------------DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa khususnya huruf F dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala .......- 55 -Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 ; --------------------------------------------------------4.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 ; ------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 109.000,- (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) ; --------------------------------------------------

AENA (P) VS BUPATI KONAWE SELATAN (T)

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor : 1526 tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa ; 320 sen nnn nnn nnn en nrc4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati KonaweSealatan Nomor : 1526 tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang menjadi obyek sengketa ; 5.

Bahwa berdasarkan amanah Undangundang tersebut di atas yangseterusnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatantersebut Bupati Konawe Selatan selaku Pimpinan Tertinggi di KabupatenKonawe Selatan dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan MenjalankanKewajibannya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor 1526 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan ; 10.Bahwa

dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor111526 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tersebut justru gugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Bupati Konawe Selatan tidakmenjalankan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik TERBANTAHKANDENGAN SENDIRINYA:.

13.Bahwa terkait materi gugatan Penggugat yang benarbenar mempertanyakanlahirnya Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/131/2012 danKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1526 Tahun 2011 tanggal29 Desember 2011 dan bukan Nomor : 1526 Tahun 2012 tanggal 29 Februari2012 yang keduanya tentang Pengesahan Pengangkatan sertaPemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilinan dalam Wilayah KabupatenKonawe Selatan, Tergugat melalui kuasanya mempersilahkan Penggugatuntuk membaca terlebih dahulu dan melihat secara

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1526Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatandan Pemberhentian kepala desa Hasil Pemilihan dalam Wilayah KabupatenKonawe Selatan adalah sah dan telah sesuai mekanisme peraturanperundangundangan yang berlaku dan telah melakukan AsasAsas umumPSMmenintahan Yang BGIK ~

ARDIANSYAH (P) Vs BUPATI KONAWE UTARA (T)

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Konawe Utara Nomor:027/855, tanggal 22 April 2016 tentang Permintaan Penghentian ProsesPemilinan Penyedia Barang/Jasa Pada BLP Setda Provinsi SulawesiTIGGER gan naar ier nriserninecnsrnin nisms nnniseeeiini enna teint3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Konawe UtaraNomor : 027/855 tanggal 22 April 2016 tentang Permintaan PenghentianProses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada BLP Setda ProvinsiSulawesi Tenggaraj 27 22 22 222 noone nee =4.

Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (Legal standing) ;Bahwa apabila mencermati makna dan nilai objek gugatan dalam perkara aquo mengenai Surat Bupati Konawe Utara Nomor: 027/855 tanggal 22 april2016 perihal Permintaan Penghentian Proses Pemilihan PenyediaBarang/JJasa Pada BLP Setda Prov.

Umpamanya Keputusan pengangkatanseorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Bahwa andaikan Surat Bupati Konawe Utara Nomor: 027/855, tanggal 22April 2016 perihal Permintaan Penghentian Proses Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Pada BLP Setda Prov.

Bupati Konawe Utara, 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KonaweUtara, 3. ULP dan LPSE Kabupaten Konawe Utara, tertanggal31 Mei 2016, Nomor. 25/Adv.DR.AR/V/2016 Perihal : Somasi ;Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.KDI12. Bukti P12:13.

Konawe Utarayang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi SulawesiTenggara Cq.

- PENGGUGAT : ARNOLD - TERGUGAT : BUPATI KONAWE UTARA, dk

Bupati Konawe Utara, yangberkedudukan di KelurahanWanggudu, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utara dalam halini memberikan kKuasa kepada H.Abdul Razak Naba, S.H beralamat diKelurahan Andonouhu, KecamatanPoasia Kota Kendari, Drs.

Siodinar tersebut sangat kontradiktif dimanadalam perkara perdata saksi menerangkan bahwaSaksi sebagai pemilik perusahaan juga ditunjuksebagai pengawas bangunan proyek pembangunankantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill lebih lanjutditerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat Sama sekali belum membayar namun disisi lain padawaktu menjadi saksi dalam perkara korupsi Nomor44 /PID.TIPIKOR /2014/PN Kdi, atas nama terdakwaDrs.

SUPRIYADI (P) Vs BUPATI KONAWE SELATAN (T)

Konsel ;Semuanya Warganegara Indonesia, Beralamat padaKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, JalanPoros Andoolo Nomor 1 yang bertindak baik bersamasama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/1218 tertanggal 12 Agustus 2013 ; Selanjutnya di sebut sebagai TER AT 12.

Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak Melakukan ...........melakukan/melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa LalembuuJaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) ; 2.

Konawe SelatanNomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam WilayahKabupaten Konawe Selatan ; 22020 one noone5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa HasilPemilinan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan hanyasebatas yang terkait dengan isi pada bagian lampiran SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, tentangPengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan angka 3 Hasil PemilihanDesa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu, atas

Bahwa Tergugat II yang mengeluarkan surat obyek sengketa dengansuatu alasan bahwa penjabat Kepala Desa Lalembuu Jaya telahhampir habis masa waktunya untuk menjabat adalah alasan yangkeliru oleh karena penjabat yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Selatansesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132Tahun 2013 tanggal 29 4 2013 tentang Pemberhentian KepalaDesa Puulipu Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembuu JayaKecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, sehingga saat inibaru berjalan

AENA (P) Vs BUPATI KONAWE SELATAN (T)

YANG MENJADI OBYEK SENGKETA Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupunmelaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Puulipuberdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puuliputertanggal 15 Maret 2013, No.07/BPD/P/2013, Perihal Usul Pelantikan KepalaDesa Puulipu (Fiktif Negatif) ; ll. TENGGANG WAKTU1.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1526tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan PemberhentianKepala Desa hasil pemilihan dalam wilayah Kabupaten konawe Selatantertanggal 29 Desember 2011 sebatas yang terkait dengan isi padabagian lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1526 tahun2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian KepalaDesa hasil pemilihnan dalam wilayah Kabupaten konawe Selatantertanggal 29 Desember 2011 lampiran Nomor urut 1 Kecamatan

Konawe Selatan untuk memprosesmaupun melantik kepada Penggugat ; n nnn nnn nnn nsec2.

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut diatas, oleh Tergugat Bupati konawe Selatan telah melaksanakan isiputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNo. 141/132 Tahun 2013 tanggal 2942013 Tentang Pemberhentian KepalaDesa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata, danKepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;2.

Bukti P.1 .......Halaman 16 dari halaman 37 Perkara No. 15/G/2013/PTUN.Kdi1.2.3.4.2.6.Bukti P..1Bukti P.2Bukti P.3Bukti P.4Bukti P.5Bukti P.6Foto copy sesuai dengan foto copy Salinan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Kendari No. 14/G.TUN/2012/PTUNKdi antaraAena melawan Bupati Konawe Selatan tertanggal 27 Agustus 2012,selanjutnya diberi tanda P.1 ; Foto copy sesuai dengan foto copy Salinan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 159/B.TUN/2012/PTUNMks antara Bupati Konawe Selatan

SUGIONO VS BUPATI KONAWE SELATAN DAN BADARIA;

., Kepala Bagian WHukum Sekretariat DaerahKabupaten Konawe Selatan dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/494, tanggal 17 April 2018;BADARIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Dusun , Desa Teteasa, Kecamatan Angata,dKabupaten Konawe Selatan, Provinsi SulawesiTenggara, pekerjaan Kepala Desa Teteasa;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

BUPATI KONAWE SELATAN VS SUGIONO DAN BADARIA;

Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam WilayahKabupaten Konawe Selatan, tanggal 3 Juni 2016, khusus atas namaBadaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016, tanggal 30Juni 2016 pada Nomor Urut 8;Tenggang Waktu;Bahwa Penggugat mengetahui surat keputusan yang menjadi objeksengketa pada tanggal 07 Juli 2016, melalui yang bernama Bohkir, yangbersangkutan memperoleh fotokopi

Konawe Selatan Nomor 9Tahun 2016;Halaman 7 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 30 Juni 2016,khusus atas nama Badaria, sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimanadalam Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun2016 tanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 08;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKonawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan,tanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria, sebagai Kepala DesaTeteasa, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 141/935 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 08;4.

Konawe Selatan Nomor: 141/935Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atasnama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalamLampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 TahunHalaman 16 dari 21 halaman.

VS BUPATI KONAWE SELATAN, LANGA,

BUPATI KONAWE~ SELATAN, berkedudukan di KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada;1.LUSMAN BUA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Lawyer/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di JalanTeratai Baypass Nomor 142 B, Kota Kendari;H. MATIUS TELLING, S.H., kewarganegaraan Indonesia, KepalaBagian Hukum SETDA Kab.

Putusan Nomor 436 K/TUN/2017pengesahan pengakatan saudara Langa berdasarkan keputusanTergugat akan berjalan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnyaselaku Kepala Desa Puosu Jaya dalam masa Jabatan 2016 2022;Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata,bahwa dengan keluarnya keputusan Bupati Konawe Selatan yang tidakmemproses terlebih dahulu pengaduan yang Penggugat ajukan tanggal18 Mei 2016 tentang perselisihan Hasil pemilinan Kepala Desa PuosuJaya yang ditetapkan berdasarkan hasil

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat Berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor141/935 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan,khususnya nomor urut 22 atas nama Langa Desa Puosu Jaya, KecamatanKonda Kab. Konawe Selatan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan Berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor141/935 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan,Khususnya nomor urut 22 atas nama Langa Desa Puosu Jaya KecamatanKonda Kab. Konawe Selatan;4.

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas patut ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima karena Ojek Sengketa dalam perkara a quo adalahSurat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 tahun 2016,tertanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan khusus Nomor Urut 22atas nama Langa Desa Desa Puosu Jaya Kec.

BUPATI KONAWE UTARA VS PT. ANEKA TAMBANG., TBK;

Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat KeputusanPenjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun2010 masingmasing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Konawe Utara mencabutkeputusan objek sengketa:Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16Februari

Konawe Utara Nomor 05/2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Perizinan KuasaPertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara dalamWilayah Kuasa Pertambangan PT.

Duta Inti Perkasa Mineral;Memerintahkan kepada Tergugat (Pejabat Bupati Konawe Utara)untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utaramasingmasingmasing 11 Januari 2010 yang dikeluarkan olehPejabat Bupati Konawe Utara (baru) Tergugat a quo, yaitu:a.Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 04/2010 tanggal11 Januari 2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor 153 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008tentang Revisi Batas dan Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi(KW 99 STP057

Dengan mengatakan memerintahkan kepada Tergugat(Pejabat Bupati Konawe Utara) untuk mencabut Surat KeputusanPejabat Bupati Konawe Utara masingmasing tertanggal 11 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara (baru) Tergugat aquo yaitu : Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 05/2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Perizinan lKuasaPertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara dalamWilayah Kuasa Pertambangan PT.

Tentangpembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor04/2010, Nomor 05/2010 dan Nomor 06/2010. Masingmasing tertanggal 11Januari 2010;Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor72 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012. Tentang pembatalan dan PencabutanSurat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04/2010, Nomor 05/2010 danNomor 06/2010. Masingmasing tertanggal 11 Januari 2010.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI KONAWE UTARA, tersebut;

BUPATI KONAWE UTARAVSPT.ANEKA TAMBANG (Persero) TBK,

Konawe Utara No.05/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentangPembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara dalamwilayah Kuasa Pertambangan PT.

Menyatakan batal atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor 154 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentangPembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara No.78/2010 Tanggal 1Maret 2010:4. Memerintahkan Bupati Konawe Utara untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor 154 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentangPembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara No.78/2010 Tanggal 1Maret 2010:5.

Menyatakan batal Surat Keutusan Bupati Konawe Utara Nomor : 154 Tahun2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor : 78 Tahun 2010, tanggal 1 Maret 2010 ;. Memerintahkan Bupati Konawe Utara untuk mencabut Surat KeputusanNomor : 154 Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang PembatalanKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 78 Tahun 2010, tanggal 1 Maret2010 ;.

Duta Inti Perkasa Mineral sebagai Penggugatmelawan Bupati Konawe Utara sebagai Tergugat.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 154Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor : 78 Tahun 2010, tanggal 1 Maret 2010 ;3. Memerintahkan Bupati Konawe Utara untuk mencabut Surat KeputusanNomor : 154 Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang PembatalanKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 78 Tahun 2010, tanggal 1 Maret2010 ;4.

BUPATI KONAWE SELATAN, DKK

Amin) dan tidak diketahuiperuntukannya ;Bahwa tentang Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan (Tergugat) Nomor1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT.

Mendesak Bupati Konawe Selatan untuk mencabutKeputusan Nomor : 1245 tahun 2011 Tentang Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.

GMS, berdasarkanKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.

Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74. 05 AG 11OP.09), tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat(Bupati Konawe Selatan) adalah tidak bersesuaian dengan kenyataandilapangan, dimana Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambngan OperasiProduksi Kepada PT.

BUPATI KONAWE SELATAN., II. SITI NUDIATIN;

BUPATI KONAWE SELATAN, tempat kedudukan di JalanPoros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro,Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. LUSMAN BUA, S.H., M.H., kKewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Lawyer/Pengacara dan KonsultanHukum, beralamat di Jalan Teratai bay pass Nomor 142 B,Kota Kendari;2. H. MATIUS TELING, S.H., kKewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala bagian Hukum) SetdaKabupaten Konawe Selatan;3.

Objek Sengketa:Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaDalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus Terhadap PemilihanKepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila sebagaimana dalam LampiranSurat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016Tanggal 30 Juni 2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin;Il.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun2016 tanggal 30 Juni 2016, Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah suatupenetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, danfinal yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Nomor 51Halaman

Putusan Nomor 375 K/TUN/2017lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun2016 tanggal 30062016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin;3.

sengketa a quo tidakmendasarkan informasi dan dokumen yang valid untuk mendukunglegalitas pengambilan keputusan khususnya tahap pemungutan suarayang telah Penggugat buktikan ada pemilih ganda yaitu pemilih telahmelakukan pemilihan selain di Desa Wuura juga memilin di DesaTeteasa, serta tidak ditanggapinya pengaduan Penggugat olehPengawas Kecamatan maupun Kabupaten berdasarkan Pasal 68Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016, maka Tergugattelah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang

CELEBES PASIFIC MINERALS vs BUPATI KONAWE UTARA, dk

ALI RAMADHAN,Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)