Ditemukan 684592 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-10-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN BANGIL Nomor 461/Pid.B/2011/PN.Bgl Tanggal 1 Agustus 2012 — Dr. IDA BAGUS KOKO
180 — 54
180 — 54
Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat Buruh Nomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ; ----------------------- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ; ------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca Darma Nomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010
disahkan dan dikukuhkan denganSurat Keputusan dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Seluruh IndonesiaKab.
Ida Bagus Koko menjabat sebagai Direktur RumahSakit Panca Darma memiliki + 53 orang karyawan / buruh tetap dan 26orang karyawan / buruh kontrak ; Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang, prosedur pembayaran upahkaryawan / buruh di Rumah Sakit Panca Darma dilakukan dengan carasebagai berikut 1. Saksi Carolina Silalahi menyusun Rekapitulasi Pembayaran UpahKaryawan ; 2.
biasa dari jabatan KepalaRuang UGD sejak masuk menjadi anggota Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Rumah Sakit Panca Dharma ; Bahwa Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rumah Sakit PancaDharma adalah Pak.
GUNAWAN dan dalam pertemuan tersebut merekamemberitahukan bahwa telah terbentuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia82bukti berupa :(SBSI) Rumah Sakit Panca Dharma ; Bahwa hasil dari pertemuan antara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) Rumah Sakit Panca Darma dengan managemen Rumah SakitPanca Darma pihak Managemanen Rumah sakit membuat kesepakatanuntuk membayar kekurangan gaji tahun 2009 dengan cara mencicil ; Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Manageman Rumah sakit denganSerikat Buruh Sejahtera
Bahwa benar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada Rumah SakitPanca Dharma sudah dicatatkan dan disahkan Disnakersostrans pada85tanggal 12 Januari 2010 : Bahwa benar Serikat Buruh sejahtera Indonesia SBSI) Rumah Sakit PancaDharma pernah mengirim surat ke Direktur Rumah Sakit Panca Dharmamengenai pembentukan Serikat Buruh, peningkatan UMK, lembur danstatus karyawan : Bahwa benar yang menjadi Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) pada Rumah Sakit Panca Dharma seluruhnya adalah karyawanRumah
Putus : 30-01-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149K/TUN/2005 Tanggal 30 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. INDONESIA BULK TERMINAL
58 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-01-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571K/TUN/2005 Tanggal 29 Januari 2009 — PT. GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P)
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32K/TUN/2007 Tanggal 25 Maret 2008 — SYAHRIAL INDRA, ; PT. PERTAMINA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P)
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-09-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88K/TUN/2001 Tanggal 26 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2007 Tanggal 25 Maret 2008 — THEO JULIUS SAPUTRA, SH., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WIRAKARYA SAKTI
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2012/PTUN-SRG Tanggal 10 Juli 2012 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA melawan GUBERNUR BANTEN
180 — 138
180 — 138
Menteri Tenaga Kerja RI NomorPer01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP226/MEN/2000tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, secara tegas menyatakan bahwaGubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan UpahMinimum Kabupaten/Kota haruslah berdasarkan kesepakatanorganisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh
Pasal 38 KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga KerjaRI Nomor Per17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan PelaksanaanTahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mengharuskanuntuk adanya kesepakatan antara Penggugat dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibatdikeluarkannya obyek gugatan ; 21222324a Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkanKTUN
Bukti P 9 Kliping Koran Kompas, hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012dengan judul Perlu format baru Pengupahan Buruh AncamKembali Mogok ; 10. Bukti P 10 Penjelasan Pasal 89 ayat 3 dan ayat 4 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan ; 11.
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri TenagaKerja RI Nomor Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimumsebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri TenagaKerja Nomor KEP226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 ; 15.Bukti P 15Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2) Peraturan MenteriTenaga Kerja RI Nomor Per01/MEN/1999 ; 16.Bukti P 16Daftar Anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)Nasional ; 17.Bukti P 17 Berita dari Tempo Interaktif 6000 Buruh Pabrik
Bukti T 36 Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kota Tangerang pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 ; 28.Berita Acara Pembahasan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2012, bagiperusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK, danUMSK, tertanggal 19 Maret 2012, yang dihadiri danmembubuhi tanda tangan yaitu Dewan PengupahanProvinsi Banten, Unsur Apindo, Unsur Pemerintah danunsur serikat Pekerja/buruh ; 29,Surat Permohonan dari PT.
Putus : 06-05-2008 — Upload : 30-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223K/TUN/2007 Tanggal 6 Mei 2008 — DAVID J DUFFI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031K/PDT/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 — WONG MUN CHOONG ; HERU WIJAYA HEW ; PT. SAMA PERMAI
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440K/TUN/2004 Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. PATRA DOK DUMAI
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438K/TUN/2006 Tanggal 21 Januari 2009 — PT. BPR SIANTAR BUMIASIH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan.yang mana hal ini tercantum dalam Berita Acara tertanggal2 Mei 2003 di tingkat Pegawai Perantara Dinas TenagaKerja Kota Pematang Siantar (Bukti P3). Dengan demikianPenggugat dapat melakukan PHK terhadap pekerja tanpapesangon.Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 488 K/TUN/20069.
Putus : 06-02-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102K/TUN/2007 Tanggal 6 Februari 2009 — PT. KERAMIKA INDONESIA ASOSIASI, Tbk, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89K/TUN/2007 Tanggal 25 Maret 2008 — PT. WON WOO INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RANTI NINGSIH, Dkk
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145K/TUN/2007 Tanggal 25 Maret 2008 — PT. PHILIPS INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BENNY HARLINDONG
34 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73K/TUN/2006 Tanggal 20 Februari 2008 — PT. DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-04-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265K/PDT.SUS/2007 Tanggal 24 April 2008 — T. LUKITA DZULFIANA ; AHMAD SUKARNA, SE.,
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125K/TUN/2003 Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-01-2009 — Upload : 21-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33K/TUN/2005 Tanggal 27 Januari 2009 — PT. GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-05-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/TUN/2007 Tanggal 8 Mei 2008 — PT. RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2009 — Ir. ANANG SAIFUDIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GENERAL MOTORS INDON
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap