DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01634/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Januari 2011 Nomor 00056/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 194.814.164.320,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 19.481.416.432,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 19.481.416.432,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01634/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari2011 Nomor 00056/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01628/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Maret 2011 Nomor 00058/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 74.838.717.280,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 7.483.871.728,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 7.483.871.728,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01628/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Maret 2011Nomor 00058/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD

2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01636/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juni 2011 Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 28.842.185.910,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.884.218.591,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.884.218.591,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01636/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2011Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01635/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Februari 2011 Nomor 00057/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 62.009.006.410,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 6.200.900.641,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 6.200.900.641,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01635/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Februari2011 Nomor 00057/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

BUT CHEVRON MAKASSAR LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor44909//M.1/99/2013, tanggal 15 Mei 2013, yang telan berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1846/WPJ.07/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak Nomor 00001/187/07/081/12, tanggal 24 Januari 2012 Masa PajakJanuari sampai Desember 2007 atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd,NPWP 01.863.567.2081.000, beralamat, Sentral Senayan Lantai 11, JalanAsia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2013, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 22 Agustus 2013 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT CHEVRON MAKASSAR LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CHEVRON MAKASSAR, LTD;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR LTD

Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2017Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP67/WPJ.07/2014 tanggal 13 Januari 2014, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama: BUT Chevron Makassar Ltd, NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lt. 11 Jl.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01637/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juli 2011 Nomor 00060/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 18.300.139.580,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 1.830.013.958,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 1.830.013.958,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01637/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juli 2011Nomor 00060/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

BUT CHEVRON MAKASSAR, LTD. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17 Desember2013, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak September 2008 Nomor 00036/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama: BUT

Chevron Makassar Ltd, NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lt. 11, Jalan AsiaAfrika, No.8, Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat 10270, sehingga besarnyaSurat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut: 1 Pajak yang harus dibayar Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang Dibayar Rp 0,004 Sanksi Administrasi:a.

Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17Desember 2013, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 201.2atas nama: BUT

Chevron Makassar Ltd, NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lt. 11, Jalan Asia Afrika, No.8, GeloraTanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehingga besarnya Surat TagihanPajak menjadi sebagaimana tersebut di atas;Halaman 32 dari 34 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01632/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Oktober 2011 Nomor 00063/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 24.335.557.350,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.433.555.735,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.433.555.735,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01632/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Oktober2 0 1 1Nomor 00063/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01629/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak November 2011 Nomor 00064/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 40.345.177.780,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 4.034.517.778,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 4.034.517.778,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01629/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November2011 Nomor 00064/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01630/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Agustus 2011 Nomor 00061/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 24.599.827.240,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.459.982.724,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.459 .982.724,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01630/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00061/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

BUT CHEVRON MAKASSAR LTD

tersebut di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52049/PP/M.1B/13/2014, Tanggal 23 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00001/204/07/081/12 tanggal24 Januari 2012, atas nama : BUT

Chevron Makassar Ltd, NPWP01.863.567.2081.000, Alamat : Sentra Senayan Lt 11, Jalan Asia AfrikaNomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harusdibayar adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 93.643.422.005,00PPh Pasal 26 terutang Rp 18.728.684.401,00Kredit Pajak Rp 18.728.684.401,00PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah pajak yang masih hams dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01633/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Desember 2011 Nomor 00065/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 25.413.491.910,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.541.349.191,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.520.502.234,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 20.846.957,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 20.846.957,00Sanksi Administrasi

Putusan Nomor 526 B/PK/Pjk/2019Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Desember2011 Nomor 00065/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHEVRON MAKASSAR LTD;

/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01631/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak September 2011 Nomor 00062/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT

Chevron Makassar Ltd., NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 31.885.541.660,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 3.188.554.166,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 3.188.554.166,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat

Putusan Nomor 523 B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak September2011 Nomor 00062/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang

BUT. CHEVRON MAKASSAR. LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 595/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BUT. CHEVRON MAKASSAR Ltd., berkedudukan di Sentral Senayan I Lt.11, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili olehPeter Dumanauw, selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Dr. D. Sidik Suraputra, S.H. ;2 Mulyana, S.H.,LL.M. ;3. Maulana Syarif, S.H. ;4 Zaka Hadisupani Oemang, S.H.

Chevron Makassar Ltd.) adalahkontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama denganPemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambanganminyak dan gas bumi.Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 11Tahun 1994 dan UndangUndang No. 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut*UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat

CHEVRON MAKASSAR Ltd. tersebut tidak beralasan sehingga harusditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan

kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :BUT.

CHEVRON MAKASSAR Ltd. tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Jumat, tanggal 7 November 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.